Ekonomi

GP Farmasi Usulkan Skema Free & Fee

Redaktur: Sicilia
GP Farmasi Usulkan Skema Free & Fee - Ekonomi

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memang bermanfaat bagi masyakat. Namun lembaga ini mengalami krisis keuangan, akibat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi mencatat, masih ada utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang belum terbayar. Utang sebesar Rp 3,6 triliun tersebut mengganggu proses produksi hingga distribusi obat.

Direktur Eksekutif GP Farmasi Indonesia Dorodjatun Sanusi menyampaikan, peluang untuk meningkatkan pelayanan yang komprehensif dan lebih bermutu tanpa meningkatkan beban bagi BPJS Kesehatan dan Pemerintah dapat diwujudkan melalui penerapan Perpres 82/2018 pada skema “Free & Fee”. ''Pada skema ‘Free’, peserta kategori Penerima Bantuan Iuran secara gratis dirancang untuk menerima perawatan dasar (basic treatment) pada kelas Rumah Sakit (RS) tertentu. Serta pemberian obat basic yang sesuai ketentuan,'' ujarnya dalam Diskusi Media bertajuk “Evaluasi Kinerja BPJS Kesehatan dalam Aspek Pelayanan Pasien” yang diselenggarakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), di Kantor Pusat PB IDI di Jakarta, Senin (25/3/2019) lalu.

Dia mengatakan, pada skema "Fee", peserta yang secara mandiri membayarkan tambahan obat akan mendorong baik pada Rumah Sakit maupun Pedagang Besar Farmasi (PBF). Melalui rancangan seperti ini, menurutnya, peserta diberikan jumlah obat yang sesuai dengan penyakitnya, sehingga mereka tidak perlu direpotkan dengan pembatasan yang selama ini diterapkan. 

''Dengan demikian, proses perawatan menjadi lebih optimal dan kualitas hidup pasien menjadi lebih baik,'' tuturnya. Untuk mendukung skema yang diusulkan tersebut, pelibatan asosiasi profesi (dokter dan spesialis) berperan penting agar dapat menyusun petunjuk pelaksanaan yang detil atas kewajiban rincian komponen obat per jenis penyakit yang sesuai dengan International Therapeutic Management. Mereka berharap, pihaknya dapat berkolaborasi dengan PB IDI, asosiasi profesi, dan asosiasi rumah sakit untuk secara bersama-sama mendorong penerapan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan agar tidak terjadi defisit BPJS Kesehatan.

"Supaya menciptakan tekanan (pressure) yang cukup kepada pembuat kebijakan. Masyarakat yang memang mampu dan bersedia untuk membayar lebih semestinya diberikan peluang. Jangan terlalu dibatasi,'' katanya.

Senada dengan semangat untuk menyempurnakan pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), IDI menyepakati atas mendesaknya upaya tersebut yang didorong oleh berbagai pihak pemangku kepentingan. Wakil Ketua Umum 3 Pengurus Besar IDI, Prasetyo Widhi Buwono mengatakan, program JKN yang berupaya untuk menanggung semua aspek layanan kesehatan dihadapkan pada tantangan atas ketersediaan obat yang terbatas. ''Dalam menangani tantangan yang sedang dihadapi, kita memerlukan reformasi sistem kesehatan yang turut mendorong perbaikan dan layanan kesehatan,'' imbuhnya. IDI meminta pemerintah mengevaluasi tarif Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs). 

Pasalnya tarif tersebut berada di bawah standar saat ini. Prasetyo mengungkapkan, tarif INA-CBGs yang ada saat ini dapat membebani fasilitas kesehatan. ''Tarif INACBGs masih di bawah nilai keekonomian,'' ujarnya.

Selain tarif INA-CBGs, Prasetyo juga mengungkapkan dana kapitasi yang diberikan pemerintah terlalu rendah. Oleh karena itu IDI meminta adanya kenaikan dana kapitasi.

Perbaikan tarif INA-CBGs dan dana kapitasi diminta untuk melibatkan pemangku kepentingan. Selain itu pemerintah juga perlu menyiapkan alternatif pembiayaan untuk menutupi selisih kenaikan. 

''Alternatif bisa turun biaya atau selisih bila anggaran tidak mencukupi,'' katanya. Kenaikan INA-CBGs berdampak pada standar pelayanan rumah sakit. 

Bila tarif tersebut terlalu rendah, fasilitas kesehatan akan sulit melakukan kendali mutu. Hal serupa juga diungkapkan Asosiasi Rumah Sakit Swasta seluruh Indonesia (ARSSI). 

Wakil Ketua ARSSI Noor Arida Sofiana mengatakan, tarif merupakan permasalahan inti. ''Inti permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di rumah sakit swasta kecukupan pembiayaan atau penetapan tarif,'' jelas Arida. 

Tarif INA-CBGs saat ini dinilai masih belum sesuai harapan RS swasta. Tarif INA-CBGs RS swasta pun hanya berbeda sedikit dengan RS pemerintah.

Selisih tarif INA-CBGs antara pihak RS swasta dengan pemerintah hanya sebesar 2-3 persen. Padahal RS swasta tidak mendapat subsidi seperti RS pemerintah. 

Selain itu kecepatan dan ketepatan pembayaran, keberlangsungan pelayanan kepada peserta, dan alternatif pembiayaan juga menjadi masalah. Saat ini pembayaran biaya BPJS bisa menunggak selama 3 bulan hingga 4 bulan. ''RS yang tidak bisa mengatur alur kas akan berpengaruh pada layanan,'' ungkap Arida.

Selain itu, Arida juga mengeluhkan tingginya pajak bagi alat kesehatan. Tingginya pajak tersebut menyulitkan perkembangan alat kesehatan untuk memperbaiki layanan. ARSSI juga menekankan pentingnya penyempurnaan pengelolaan BPJS Kesehatan meskipun secara regulasi Rumah Sakit Swasta tidak diwajibkan berpartisipasi. 

Lebih lanjut dia mengatakan, berbagai tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan mendorong kekosongan obat di Rumah Sakit. Belum lagi tak jarang obat yang diperlukan terlambat datang. Sedangan layanan kesehatan berkaitan pada kepentingan masyarakat luas. ''Kondisi ini semestinya tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Kami berharap dapat timbul sinergi yang baik dalam implementasi JKN yang nantinya akan disempurnakan,'' tambahnya.

Menanggapi itu, Asisten Deputi Bidang Utilisasi dan Anti-Fraud Rujukan, BPJS Kesehatan Elsa Novelia mengungkapkan, sistem rujukan sudah bagus. Dulu 60 persen layanan pasien di rumah sakit, sekarang tinggal 30 persen. Artinya FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) sudah memilah mana pasien yang harus dirujuk. (dew)

Berita Terkait

Kesra / BPJS Kesehatan Lacak Perusahaan Belum Patuh via BEI

Kesra / BPJS Kesehatan dan ICW Buru Pelaku-Pelaku Fraud

Nasional / TKN Sebut Defisit BPJS Tak Masalah, BPN Ungkap Sebaliknya

Kesra / LAFAI Gelar Diskusi Anti Fraud


Baca Juga !.