Nasional

Tak Satu Suara soal Golput Haram

Redaktur: Riznal Faisal
Tak Satu Suara soal Golput Haram - Nasional

Din Syamsuddin. Foto: Dok/ANTARANEWS.COM

INDOPOS.CO.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak satu suara soal fatwa bagi muslim yang tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu alias golongan putih (Golput). Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Muhyiddin Junaidi mengatakan, bersikap tidak memilih alias Golput, hukumnya haram. Hal itu telah diatur dalam fatwa MUI tahun 2014.

"Haram. Golput itu haram," tandasnya saat dihubungi, Rabu (27/3/2019). 

Menurut Muhyiddin, agama pun telah melarang Golput. Sebab, bagaimana pun suatu negara harus memiliki pemimpin. Dia juga tak memungkiri bahwa tak ada satu pun pemimpin yang ideal di dunia ini termasuk sejumlah negara maju pun seperti China, Rusia dan Amerika Serikat. Sebab itu, ia mengimbau agar masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya. 

"Kalau kita tidak gunakan hak pilih kita kemudian terjadi chaos itu kesalahan anda," ucap Muhyiddin.

Sebaliknya, Ketua Bidang Fatwa MUI Huzaimah menyatakan, lembaganya tidak pernah menerbitkan fatwa Golput haram. "Kami tak pernah mengeluarkan fatwa haram Golput," tukasnya saat dihubungi. 

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Didin Hafidudin mengatakan, MUI memang mewajibkan umat Islam untuk memilih pada Pemilu. Hal itu berdasarkan fatwa MUI 2009 tentang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu.

Didin menguraikan, dalam fatwa itu tidak disebutkan dengan jelas bahwa Golput itu haram hukumnya bagi umat Islam. Karena itu, tidak ada pertentangan antara pernyataan Huzaimah dan Muhyidin. "Kan, memang tidak ada kata haram Golput, tetapi wajib memilih, bukan haram golput. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan," ujar Didin di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Dia mengatakan, perbedaan tersebut bisa muncul lantaran ada perbedaan interpretasi. Perbedaan interpretrasi itu sebagai hal yang wajar. "Mungkin perkataan wajib itu kan biasanya versusnya haram, salat itu wajib, maka meninggalkan salat itu haram. Jadi tafsirannya itu. Ada perbedaan, biasalah," imbuhnya. 

Saat ditanya soal kepastian hukum Golput bagi umat muslim, Didin enggan menjelaskannya dengan gamblang. Ia hanya menegaskan memilih dalam Pemilu itu wajib hukumnya. "Tidak disebutkan (haram, Red) lah interpretasi aja itu," kata Didin.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin pun meminta agar perbedaan pendapat itu tidak dipertentangkan. Menurutnya, berdasarkan fatwa MUI 2009, umat Islam wajib memilih dalam Pemilu.

"Jadi mohon jangan dipertentangkan, kalau di kalangan ulama boleh jadi ada perbedaan pendapat tapi kalau pertanyaannya kepada MUI secara kelembagaan itu jawabannya (wajib memilih, Red), baik Komisi Fatwa maupun dewan pertimbangan," tuturnya.

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, pihaknya menyambut positif apabila Golput disebut haram oleh MUI. "Oh ya, tentu saya menyambut positif," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/3/2019). Menurut Arief, KPU juga sejak awal mendorong agar masyarakat menggunakan hak pilih alias tidak Golput. "Kalau KPU kan terus mendorong supaya nggak ada Golput," tukasnya.

Arief menyebut, negara sudah memberikan hak kepada tiap WNI untuk menjalankan hak konstitusi sebagai pemilih. Oleh karenanya, tiap warga yang memiliki hak pilih harus menggunakan hak tersebut. "Kenapa harus? Karena hak konstitusional sudah diberikan kepada warga negara, maka warga negara harus jaga dan gunakan dengan baik hak konstitusional tersebut," tuntasnya. (aen)

 

TAGS

mui

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / Tuduhan yang tak Berdasar dan Berlebihan, Itu Gila!

Headline / Di Balik Dugaan Patgulipat Sertifikat Halal

Headline / Ulama Aceh Haramkan Game Online, MUI: Boleh

Nusantara / Gubernur Minta MUI Jaga Kondusivitas


Baca Juga !.