Nasional

Berlaku April, Ini Kata Pengamat soal Pajak E-Commerce

Redaktur:
Berlaku April, Ini Kata Pengamat soal Pajak E-Commerce - Nasional

Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesian Taxation (CITA) Yustinus Prastowo menduga aturan perpajakan buat e-commerce, akan ditunda setelah pemilu.Foto: Deri Ahirianto/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Perdagangan melalui elektronik atau e-commerce, bakal kena pajak per 1 April 2019. Hal itu terkait adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Aturan itu keluar dengan tujuan menciptakan kesetaraan di antara para pelaku ekonomi, pemerintah pada 31 Desember 2018 telah mengeluarkan PMK 210/2018.

Namun begitu, sejumlah kalangan dan pelaku usaha e-commerce berharap pemerintah menunda aturan itu.

Hal itu supaya ada cukup waktu bagi pemerintah untuk mengkaji lebih jauh, secara cermat dan hati-hati, mengenai dampak negatif dari kebijakan itu terhadap industri maupun pelaku e-commerce dan marketplace.

“Jangan sampai penerapan aturan tersebut malah memukul ekonomi digital nasional," ujar Deputy Head of Research and Analysis Katadata, Stevanny Limuria, di acara “Aturan Perpajakan dan Keberlangsungan Industri e-Commerce di Indonesia” yang digelar Katadata Insights Centre (KIC) di Aston at Kuningan Suites, Kamis (28/3/2019).

Adapun PMK 210/2018 mewajibkan pedagang (seller) yang telah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau beromzet Rp 4,8 miliar setahun untuk memungut PPN 10 persen dari pembeli (buyer). Dan selanjutnya menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Sementara itu, untuk pedagang atau penyedia jasa yang belum berstatus PKP, tidak diwajibkan memungut PPN dari konsumen. Namun, diwajibkan menyetor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace.

"Melalui kewajiban penyerahan NPWP dan NIK ini, pemerintah berharap akan terjadi perluasan basis wajib pajak. "Persoalannya belum ada mekanisme yang efektif dan aturan terperinci mengenai penerapan aturan ini bagi media sosial. Padahal, sebagian besar transaksi e-commerce dilakukan via media sosial," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan survei idEA pada 2017 di 10 kota di Indonesia, transaksi online melalui media sosial seperti FB dan Instagram mencapai 66 persen. Hanya 16 persen penjual dan pembeli yang menggunakan platform marketplace.

Sementara itu, Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesian Taxation (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan perlunya edukasi. Khususnya kepada penjual di marketplace. Bahwa fasilitas yang didapat oleh penjual e-commerce ketika mereka berdagang melalui media sosial akan sangat terbatas jika dibandingkan ketika mereka berdagang melalui platform marketplace.

"Terlebih lagi platform e-commerce seperti marketplace punya kelebihan, yakni jaminan keamanan, reputasi penjual, dan juga riwayat transaksi penjualan," ujarnya.

Lebih lanjut Yustinus mengatakan, transaksi e-commerce di luar platform marketplace seperti online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial sebenarnya bisa mengikuti ketentuan yang ada dalam PMK 210/2018.

"Namun, pemerintah perlu segera membuat peraturan lanjutan mengenai ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce via media sosial. Ini agar terjadi equal treatment pelakuan perpajakan (terhadap semua platform e-commerce)," kata Yustinus.
Dia menambahkan, pihaknya menduga aturan pajak buat e-commerce akan ditunda.

"Aturan itu akan berlaku Senen besok. Dugaan saya akan ditunda. Karena belum siap perangkatnya. Sepertinya juga nunggu setelah pemilu," pungkasnya. (dai)

 

Berita Terkait

Megapolitan / Masih Koordinasi Nilai Pajak Bus Listrik

Megapolitan / 14 Ribu Warga DKI Bayar Manual

Banten Raya / Mahasiswa Lebak Tolak Kenaikan PBB

Megapolitan / Tunggak Pajak, Mobil Dijual

Politik / Alasan PKS Bikin Janji Politik Selalu Singgung Pajak

Internasional / Biaya Pengolah Limbah Nuklir Meroket, Pembayar Pajak Tekor


Baca Juga !.