Nasional

Ada Masalah Institusional

Redaktur: Riznal Faisal
Ada Masalah Institusional - Nasional

Peneliti LIPI, Syamsuddin Haris. Foto: Dok/DPR.GO.ID

INDOPOS.CO.ID - Tidak ada yang bisa diharapkan dari kontestasi Pemilu 2019 ini bila para kandidat Capres dan tim sukses menilai sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku saat ini sudah baik dan ideal.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai dua calon presiden yang ikut kontestasi Pemilu 2019 belum mengungkapkan kerangka besar yang jelas mengenai bangunan sistem politik, pemerintahan dan demokrasi Indonesia ke depan.

"Artinya apakah kerangka besar sistem politik dan ketatanegaraan seperti diamanatkan UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002 yang dimiliki bangsa saat ini sudah dianggap baik dan ideal sehingga bersifat final?," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Evaluasi Program Capres Bidang Politik dan Ekonomi' di Jakarta, Kamis (28/3).

Dia mengatakan, apabila para Capres dan tim sukses menilai sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku saat ini sudah baik dan ideal maka tidak ada yang bisa diharapkan dari kontestasi Pemilu ini. Hal itu, karena sistem demokrasi yang seharusnya berorientasi kedaulatan rakyat, cenderung lebih berorientasi kepentingan elite politik.

"Oligarki politik dan ekonomi telah membajak demokrasi hampir di semua lini dan tingkat pemerintahan. Lalu korupsi politik melanda lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif membatasi kesempatan rakyat untuk turut menikmati pembangunan dan merasakan kesejahteraan," tuturnya. 

Syamsuddin menguraikan, hal itu karena ada masalah institusional dalam desain dan praktik demokrasi, pemerintahan serta ketatanegaraan yang seharusnya diidentifikasi para Capres serta Timses untuk dicari solusi mengatasi dan menyelesaikannya.

Syamsuddin menilai, masalah institusional tersebut bisa saja berupa produk amandemen konstitusi yang tambal-sulam, bisa pula sistem perwakilan politik yang rancu dan sistem pemilu yang mendorong politik uang dan korupsi politik dan sistem multipartai ekstrim yang tidak kompatibel dengan sistem presidensial.

"Pada tingkat publik seringkali muncul perdebatan tentang perlunya amandemen kembali konstitusi, menghidupkan kembali GBHN namun tidak muncul sebagai isu yang penting dalam visi misi Capres di bidang politik," katanya.

Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan visi politik para Capres tentang kualitas kehidupan politik, demokrasi dan tata kelola pemerintahan agar ke depan bisa disempurnakan dengan baik. "Dua pasangan calon tidak memiliki visi-misi yang jelas untuk menuntaskan permasalahan politik dan ekonomi Indonesia," tegasnya.

Dia juga menyinggung peran sentral KPU dan Bawaslu memastikan penyelenggaraan Pemilu memiliki legitimasi kuat. Juga mencegah pihak-pihak yang ingin merusak demokrasi di Indonesia.

Mengenai hal itu, Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin mengaku, KPU dan Bawaslu akan memastikan pemilu berjalan baik dan lancar. "Pemilu adalah pesta demokrasi yang menyenangkan. Berita bohong dan fitnah merusak kegembiraaan demokrasi," singkatnya. (aen)

 

TAGS

Berita Terkait

Headline / Buzzer Senjata Makan Tuan

Nasional / Ada Fenomena Migrasi Suara

Megapolitan / Gandeng LIPI, Pemkab Bogor Kembangkan Kawasan

Nasional / Telusuri Polemik Reorganisasi LIPI


Baca Juga !.