Jelang Pemilu Panen OTT

Redaktur: Juni Armanto
Jelang Pemilu Panen OTT -

EKSPOS - (Atas) Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan didampingi penyidik menunjukkan barang bukti OTT yang menjerat Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). (Kiri) Eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag, Jumat (22/3/2019). Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro mengenakan rompi tahanan, Sabtu (23/3/2019). FOTO: Reno Esnir/ANTARA

INDOPOS.CO.ID - Menjelang Pemilu Serentak pada 17 April 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panen Operasi Tangkap Tangan (OTT). Tindakan pertama dilakukan pada 15 Maret 2019 yang mengamankan mantan Ketua Eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy), Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. Kasus yang menjerat ketiganya terkait dugaan suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Selang sepekan atau tujuh hari atau 22 Maret 2019, lembaga antirasuah kembali melakuan OTT terkait proyek salah satu BUMN, yakni PT Krakatau Steel. KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu penerima Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro dan pihak swasta, Alexander Muskitta, serta pemberi suap pihak swasta, Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi Tjokro.

Disusul lima hari berikutnya atau Rabu (27/3/2019) malam, KPK melakukan lagi OTT yang melibatkan salah satu BUMN terkait kasus dugaan suap pelaksanaan kerja sama Pengangkutan Bidang Pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). KPK menetapkan tiga tersangka, yakni penerima suap, Anggota DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso (BSP); Indung, orang kepercayaan Bowo; dan Marketing Manager PT HTK Asty Winasti sebagai pemberi suap. (Lihat grafis). Ironisnya, tindakan korupsi itu disinyalir dilatarbelakangi kebutuhan dana mengikuti Pemilu Serentak 2019.

Basaria Pandjaitan, wakil ketua KPK mengatakan, terkait dengan pokok perkara, dalam penanganan kasus dugaan suap kerja sama Pengangkutan Bidang Pelayaran ini sebelumnya KPK menerima informasi dari masyarakat tentang akan terjadinya transaksi pemberian uang pada penyelenggara negara. Setelah melakukan validasi ke lapangan dan berdasarkan bukti-bukti awal. kemudian KPK membuka penyelidikan hingga melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta pada Rabu, (27/3/2019) hingga Kamis (28/3/2019) dini hari.

Diduga Anggota DPR RI BSP yang mencalonkan diri di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) II pada Pemilu 2019 justru terlibat korupsi dan disinyalir telah mengumpulkan uang. Karenanya, KPK kembali mengajak masyarakat untuk mengingat dan memahami slogan 'Pilih yang Jujur' sebagai sikap politik dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Sejumlah penerimaan (suap, Red) terkait jabatan yang dipersiapkan untuk 'serangan fajar' pada Pemilu 2019 nanti. Tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan politik uang, karena hal tersebut akan mendorong mereka korupsi saat menjabat," ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (28/3/2019) malam.

"Dan yang terpenting, KPK juga mengajak kita semua memilih calon yang jujur, memenuhi janji-janji kampanye dengan setulusnya, termasuk calon yang telah patuh melaporkan LHKPN secara tepat waktu dan jujur. Pada 17 April 2019 nanti adalah waktu yang monumental bagi kita untuk memilih pemimpin yang jujur," tambahnya.

Konstruksi perkaranya diduga telah terjadi sebelumnya perjanjian kerja sama penyewaan kapal antara PT HTK sudah dihentikan. Terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentigan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan Anggota DPR RI BSP.

"Pada 26 Februari 2019 dilakukan MoU antara PT PILOG dengan PT HTK. Salah satu materi MoU tersebut adalah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan PT Pupuk Indonesia," tutur Basaria.

BSP diduga meminta fee kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah USD 2 per metrik ton. Disinyalir sebelumnya telah terjadi enam kali penerimaan di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sejumlah Rp 221 juta dan USD 85,130. "Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop amplop di sebuah kantor di Jakarta," sambungnya.

Selain penerimaan terkait dengan kerja sama pengangkutan di Bidang Pelayaran antara PT PILOG dengan PT HTK, lembaga antirasuah itu juga mendapatkan bukti telah terjadi penerimaan lain terkait dengan jabatan Anggota DPR Rl dari Fraksi Golkar tersebut. Sejumlah uang yang diterimanya diduga untuk membiayainya dalam kontentasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Dapil II Jateng. Tentu KPK akan terus melakukan pengembangan kasus ini dan menekan upaya tindak pidana korupsi. "Ini murni untuk dia (BSP, Red). Memang setiap kasih (uang, Red) sudah pasti milih (dia, Red) kan enggak. Di antara 400 ribu amplop ini belum tentu milih dia juga, semuanya jangan punya pemikiran ke mana-mana," jelasnya.

Basaria menambahkan, jelang 17 April 2019 ini, KPK kembali mengajak semua pihak, khususnya para aktor politik untuk menghentikan perbuatan korupsi apalagi untuk pembiayaan politik. "KPK sedang duduk bersama pimpinan partai politik (parpol) untuk menyusun perbaikan-perbaikan ke depan yang bisa kita lakukan, seperti pendanaan politik yang sah menurut hukum atau peningkatan bantuan dana parpol, akuntabilitas dan keterbukaan parpol pada publik, serta perbaikan lain dalam kerangka program Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)," ungkap Basaria.

Dalam operasi ini, KPK mengamankan delapan orang di Jakarta antara lain Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso, Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasty, Head Legal PT Humpuss Transportasi Kimia Selo, PT Inersia Indung, Bagian Keuangan PT Inersia Manto, dan dua orang sopir.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan bahwa tren tindak pidana korupsi jelang Pemilu 2019 belum bisa disampaikan hasilnya. "Belum, belum dapat disimpulkan meningkat atau tidak," ucapnya.

Secara keseluruhan KPK telah memproses 236 para wakil rakyat, yang terdiri dari 71 anggota DPR sebagai tersangka selain kasus ini, dan 165 anggota DPRD di seluruh lndonesia. Para anggota dewan yang seharusnya menjadi wakil rakyat yang menjaga amanah, tidak sepatutnya melakukan hal-hal yang malah merugikan rakyat.

Faktor Politik Kacau

Pimpinan DPR RI buka suara soal kian maraknya operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Para wakil rakyat itu menyebut faktor yang menjadi penyebab adalah adanya kekacauan politik. "Karena itu, (OTT KPK, Red) menurut saya presiden harus berkoordinasi tentang OTT ini sampai masa pemilu nanti, sehingga betul-betul ini jangan sampai menjadi faktor kekacauan politik," ungkap Fahri Hamzah, wakil ketua DPR RI kepada wartawan, kemarin (28/3/2019).

Dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu berkoordinasi dengan KPK soal OTT yang disebutnya merusak citra pemerintah. "Presiden Jokowi harus berkoordinasi, karena suka atau tidak peristiwa pemberantasan korupsi menjelang pemilu itu pasti menjatuhkan reputasi pemerintahan yang sedang berjalan," tukasnya.

Fahri menilai kian sering OTT dilakukan KPK jelang pemilu 2019, semakin memperburuk citra pemerintah. Elektabilitas Jokowi tergerus karena OTT. "Saya khawatir ini punya efek politik gitu lho. Jadi lebih baik dia berkoordinasi. Dasar OTT itu kan pengintipan, Jokowi ngerti nggak ini barang, apapun ini akan menggerus elektabilitas Jokowi," tandasnya.

Seperti, kata Fahri, dua kasus teranyar yang terjadi pada mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy dan politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso. "Dua-duanya ini adalah partai yang mengusung Jokowi pada Pilpres 2019. Jelas bakal merusak citranya dan menggerus elektabilitasnya," ujarnya.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membantah bila OTT KPK bakal menggerus elektabilitas Jokowi dan membuat buruk citra pemerintah. Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo secara pribadi prihatin masih adanya Anggota DPR RI yang terkena OTT oleh KPK atas dugaan kasus korupsi, di tengah upaya dewan membangun kepercayaan publik.

"Sebagai pimpinan DPR, tentu saya prihatin dan menyesalkan, masih adaya peristiwa OTT oleh KPK terhadap anggota DPR," imbuhnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (28/3).

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, citra pemerintah tak akan tergerus, karena korupsi itu dilakukan oleh oknum secara pribadi dan bukan kebijakan dari pemerintah. Dia menilai, justru pada pemerintahan Jokowi ini patut diacungkan jempol bila siapapun tanpa pandang bula baik itu oknum yang berada dalam barisannya atau di kubu lawan politiknya, bila memang bersalah melakukan korupsi harus ditindak.

"Jadi pemerintahan Jokowi ini tidak melindungi para koruptor. Siapapun baik itu berada di pihaknya maupun pihak lawan, korupsi itu harus ditindak dan dihukum. Karena memang Jokowi itu orang lurus dan tidak ikut cawe-cawe korupsi," papar Bamsoet.

Mengenai Anggota DPR yang terjaring OTT, Bamsoet menyadari tidak mudah mendorong 560 anggota DPR dari 10 parpol dan berasal dari berbagai latar belakang untuk membangun langkah bersama membangun citra positif dan menjaga marwah DPR. "Saya berharap, peristiwa OTT ini adalah yang terakhir, karena DPR sedang dan terus berbenah diri dan menjaga agar partai-partai yang kini berada di Senayan tetap terjaga elektoralnya menjelang pemilu 2019," ucapnya.

Bamsoet juga berharap parpol yang kini berada di parlemen dapat bertahan pada periode berikutnya 2019-2024, meskipun persyaratan 'parliamentary threshold' naik menjadi empat persen.

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, tingginya intensitas KPK melakukan tangkap tangan para elite politik bisa jadi karena faktor menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

Menurutnya, bisa jadi lembaga antirasuah telah mengantongi data penting terkait naiknya intensitas suap menyuap atau tindak pidana korupsi lain untuk memenuhi biaya modal Pemilu. "Fenomena seperti ini mungkin saja. Jadi misalnya transaksi terkait dengan mungkin soal jual beli jabatan atau jual beli proyek. Siapa tahu, memang menjelang Pemilu makin tinggi. Kenapa? ini ada hubungannya dengan kebutuhan akan pembiayaan menjadi caleg serta pembiayaan dalam Pemilu," urainya saat ditemui INDOPOS di Senayan Jakarta, kemarin.

Syamsudin berpandangan, fenomena ini tak hanya terjadi pada Pemilu Serentak 2019. Di pemilu-pemilu sebelumnya memang para politikus laten mempraktikkan kejahatan kerah putih tersebut.

Bahkan, ia mengungkapkan, di banyak negara, fenomena calon pejabat diciduk aparat karena terlibat korupsi kerap terjadi. Jadi memang kecenderungan umum setiap jelang pemilu di negara lain pun, transaksi keuangan yang menyimpang cenderung tinggi. Ini karena ada kebutuhannya dengan pembiayaan kampanye serta pembiayaan kandidat.  "Di luar negeri juga terjadi fenomena transaksi uang, money politik, biaya politik ada juga meski intensitasnya tidak tinggi," ungkap pria kelahiran Bima, NTB itu.

Syamsudin mengatakan, setidaknya rendahnya para anggota DPR belum mengurus Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK patut disesalkan serta menjadi indikasi buruknya komitmen pemberantasan korupsi. "Padahal rakyat menginginkan calon pejabat publik benar-benar bersih ya, tidak memiliki rekam jejak yang menyimpang dalam korupsi," katanya.

Merujuk data KPK per-27 Maret 2019 bahwa sebanyak 301 legislator dari 428 belum melaporkan LHKPN ke lembaga antirasuah. Hanya 127 orang saja yang sudah wajib lapor.

Pandangan serupa juga diungkapkan Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Fenomena para elite politik ditangkap aparat jelang Pemilu memang menjadi masalah serius. "Karena biaya politik mahal, maka tidak jarang banyak Anggota DPR yang mau nyalon lagi berbuat korupsi," katanya.

Ujang berpandangan, hukuman bagi para pelaku korupsi di negara ini memang belum menumbuhkan efek jera. Nyatanya, korupsi masih merajalela. Bahkan semakin banyak lembaga antirasuah melakukan tangkap tangan, korupsi semakin masif. "Karena itu, ke depan, hukumannya harus diperberat. Yang korupsi apalagi kena OTT harus diberi hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tiongkok saja menghukum mati para koruptor. Kenapa kita tidak bisa?" cetus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.

"Jika koruptor dihukum mati. Baru akan ada efek jera," imbuh Ujang. Meski begitu, langkah KPK dalam menangkap para penjahat kerah putih harus tetap diparesiasi. Dengan kata lain, meski jelang Pemilu, penegakkan hukum jalan terus. Begitu pula dengan sasarannya adalah kader parpol koalisi Jokowi. Artinya tidak tebang pilih," tandasnya.

Ujang berpendapat, idealnya elite parpol harus menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi. Bukan menjadi orang yang terlibat korupsi. Lalu parpol juga harus menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. "Bukan malah melanggengkan atau membiarkan korupsi merajalela. Karena partai kawah candra di muka kepemimpinan bangsa. Jadi partainya harus bersih," pungkasnya.

Golkar Langsung Pecat

Partai Golkar memberhentikan Bowo Sidik Pangerso sebagai pengurus dan sebagai perwakilannya di DPR RI. Ini lantaran, dia terjaring OTT KPK pada Kamis (28/3) dini hari. "Partai Golkar telah mengambil langkah-langkah organisasi yang tegas sesuai dengan AD/ART untuk memberhentikan Saudar Bowo Sidik Pangerso sebagai Pengurus DPP Partai Golkar," ungkap Lodewijk F. Paulus, sekjen Partai Golkar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/3).

Dia menegaskan, posisi Bowo Sidik sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I dan jabatan lainnya yang terkait Partai Gokar juga dicopot. Saat ini, Golkar tengah memproses pergantiannya sebagai Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar di Komisi VI DPR RI.

"Untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan guna menyelesaikan masalah pribadinya," kata Lodewijk.

Mantan Danjen Kopassus itu mengaku Golkar sangat menyesalkan tindakan Bowo Sidik. Karena sebelumnya, pimpinan Golkar telah mengeluarkan imbauan bagi seluruh Anggota Fraksi Golkar DPR RI untuk tidak melakukan korupsi dan melanggar pakta integritas yang telah ditandatangani seluruh Pengurus DPP Partai Golkar yang berkomitmen untuk mewujudkan Golkar bersih.

Lodewijk juga menuturkan, pihaknya tidak memberikan bantuan hukum kepada Bowo Sidik. Walaupun, sampai saat ini pihaknya belum menerima permohonan bantuan hukum dari Bowo Sidik. Sebab, berdasarkan informasi yang didapatkan, keluarga Bowo Sidik sudah menyiapkan pendamping hukum sendiri. "Sampai saat ini belum ada. Tapi dari keluarga sudah siapkan pendampingan hukum. Kalau sudah ada, jadi dari partai tak akan lakukan pendampingan," tukasnya.

Hormati Hukum 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara tidak akan menoleransi tindakan direksi BUMN termasuk direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) yang melakukan kesalahan karena tidak menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Kementerian juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait dengan pengamanan tujuh orang dalam OTT pada Rabu (27/3/2019).

"Kami pastikan tidak akan mentolerir tindakan-tindakan yang tidak governance,"  kata Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, dalam menjalankan bisnis perseroan Kementerian BUMN selalu memberikan arahan agar semua kegiatan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Untuk itu kementerian selaku kuasa pemegang saham BUMN mendukung upaya pemberian informasi yang dilakukan PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai wujud organisasi yang menghormati hukum.

Manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) mengaku masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait pengamanan tujuh orang dalam OTT pada Rabu, (27/3/2019). Dari ketujuh orang yang diamankan diduga ada direksi PT Pupuk Indonesia. "Kami sedang melengkapi data dan fakta, serta menunggu keterangan resmi dari KPK," kata Kepala Corporate Communication PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana.

Menurut dia , pihaknya juga masih menghubungi masing-masing direksi dan pihak terkait terhadap kasus OTT tersebut. "Pengumpulan informasi untuk merinci apakah direksi Pupuk Indonesia terkena OTT atau sebagai saksi," ujar Wijaya. (dan/bar/aen/jaa/dai/ant)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Daerah / Gaji Kepala Daerah Akan Dinaikkan Untuk Hindari OTT KPK

Nasional / Kasus Suap Bupati Cirebon, KPK Sita Duit Rp 97 juta

Nasional / KPK Tak Lelah Jebloskan Pejabat-Pejabat Daerah

Nasional / Bupati Cirebon Diduga Terima Suap Rp 6,4 M

Headline / KPK Dalami Aliran Suap Meikarta

Hukum / Ingatkan Anak Buah, Bupati Bekasi Malah Tersangka


Baca Juga !.