Nasional

Politik Identitas Tak Efektif Tingkatkan Elektabilitas

Redaktur: Riznal Faisal
Politik Identitas Tak Efektif Tingkatkan Elektabilitas - Nasional

Azyumardi Azra. AntaraFoto/Embong Salampessy

INDOPOS.CO.ID - Partai politik (Parpol) diingatkan tidak menggunakan permainan politik identitas demi meraih suara di Pemilu 2019. Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos menilai, selain berdampak buruk, cara tersebut sudah tidak efektif untuk meningkatkan elektabilitas.

"Saya menyarankan harus ada evaluasi partai politik terhadap langkah mereka dalam mencari dukungan," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Menurut Bonar, partai pollitik merupakan salah satu pihak yang membiarkan praktik intoleransi terjadi. Sebab, partai terkadang juga mengandalkan dukungan suara dari kelompok-kelompok intoleran. Partai politik sepertinya tak memiliki posisi yang jelas dalam promosi toleransi.

"Sayangnya inisiatifnya (untuk mengevaluasi, Red) tidak muncul dari partai, bahkan kalau anda lihat platform Parpol tidak terlalu menyoroti masalah ini. Parpol ini cenderung normatif," tukasnya.

Dia mengingatkan, jangan sampai Parpol bersikap pragmatis tanpa mempertimbangkan konsekuensi buruk permainan politik identitas. "Jangan hanya untuk menang dalam politik, tetapi konsekuensinya buruk di kemudian hari," ujar Bonar. 

Bonar mengatakan, jika kelekatan antara Parpol dengan kelompok intoleran tetap terjalin, akan membuat tata kelola kekuasaan pasca Pemilu 2019 menjadi lebih rumit bagi promosi toleransi, kemajuan kesetaraan hak, dan jaminan kebebasan beragama serta berkeyakinan.

"Elite politik hendaknya sadar betul bahwa Pancasila sebagai ideologi pluralis tidak cukup diperjuangkan dengan pernyataan jargon," katanya. Menurut dia, mewujudkan nilai Pancasila sulit dilakukan dengan melibatkan dukungan kelompok yang anti perbedaan, kontra kemajemukan dan kerap menggunakan kekerasan untuk menyangkal pihak lain.

Cendekiawan muslim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra sepakat. Dia mengatakan, mobilisasi isu politik identitas tidak terlalu efektif untuk tingkatkan elektabilitas kandidat dalam Pemilu.

"Politik identitas Islam itu, saya kira tidak terlalu kuat berkembang di Indonesia, tidak bisa jadi andalan gitu. Ini saya kira adalah warisan sejarah masa lalu, ketika Islam melakukan political dis-engagement dengan kolonial Belanda dan itu dibawa terus sampai sekarang ini," kata Azyumardi Azra saat dihubungi, kemarin.

Dia mencontohkan, sejak Pemilu tahun 1955 hingga saat ini, Parpol yang mengusung ideologi Islam tidak pernah menjadi pemenang mendominasi secara nasional. "Coba lihat dari tahun 1955, ada enggak partai Islam yang jadi pemenang Pemilu?," ucapnya.

Namun, Azyumardi mengaku, ada daerah-daerah tertentu yang kuat politik identitasnya, khususnya identitas agama Islam, seperti, Sumatera Barat dan Banten. "Ada memang di daerah tertentu politik identitas itu menguat dibanding daerah-daerah lain, misalnya Sumatera Barat dan Banten," imbuhnya.

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, Aditya Perdana menambahkan, respons negatif terhadap maraknya isu-isu non-programatik dalam kampanye yang cenderung mengkapitalisasi isu-isu SARA, politik identitas, konten berita palsu dan ujaran kebencian.

"Jika kondisi-kondisi dari temuan di atas terus berlanjut, kampanye yang telah dan masih akan terus berlangsung tidak akan memberi manfaat yang berarti bagi publik terutama bagi kelompok yang belum menentukan pilihan (undecided voters, Red)," ujarnya kemarin.

Dia menilai, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki kualitas kampanye di sisa waktu masa kampanye yang ada. Hal itu dilakukan guna menjamin terwujudnya Pemilu yang berintegras. (aen)

Berita Terkait

Nasional / Agama Kerap Dijadikan Alat Politik

Politik / Pemilu, Banyak Orang Kehilangan Kontrol

Nasional / MPR Imbau Hindari Politik Identitas


Baca Juga !.