Megapolitan

Pembukaan Lahan Diduga Jadi Biang Kerok

Redaktur:
Pembukaan Lahan Diduga Jadi Biang Kerok - Megapolitan

Ilustrasi Foto

INDOPOS.CO.ID - IBU kota belum terbebas dari banjir. Itu terbukti, saat hujan mengguyur beberapa hari terakhir. Masih banyak ditemui genangan di sejumlah lokasi. Pada sisi lain, debit air Kali Ciliwung, dikhawatirkan meningkat seiring curah hujan yang semakin meninggi.

Menanggapi persoalan ini, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah, menilai perlu digelar rapat dengar pendapat dengan pihak terkait. Mulai dari Dinas Sumber Daya Air (SDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan, hingga BMKG, serta instansi lainnya. ”DPRD akan mendorong proses hearing penanganan banjir ini,” ujar Neneng, Rabu (3/4/2019).

Diungkapkan Neneng, beberapa waktu lalu, yakni pada Senin (18/3/2019) silam, Komisi D DPRD DKI Jakarta didatangi puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban RW (rukun warga) dan RT ( rukun tetangga) Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara. Mereka mengadukan nasibnya ke DPRD DKI, khususnya Komisi D bidang pembangunan dan Komisi A bidang pemerintahan.

Pengaduan yang dilakukan itu, berkaitan dengan persoalan warga yang merasa dirugikan oleh pembangunan perumahan yang dilakukan pengembang. Diduga pembukaan lahan di kawasan tersebut menjadi penyebab banjir pada 5 RW. Padahal wilayah itu sebelumnya tidak pernah mengalami banjir selama warga puluhan tahun tinggal di Kelurahan Rorotan.

”Warga di 5 RW yang tinggal di Kelurahan Rorotan, sebelumnya tidak pernah mengalami banjir. Namun, setelah ada pembangunan perumahan, mereka harus mengalami kebanjiran. Persoalan semacan inilah yang semestinya diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam penanganan banjir,” kata Neneng.

Sebenarnya, langkah untuk mengadukan ke DPRD merupakan tindakan lanjutan yang dilakukan oleh warga. Sebab, dari hasil pertemuan dengan pihak pengembang, justru tidak ada solusi yang bisa mengarah pada ’win-win solution’. ”Mereka (pengembang) malah mengirimkan pihak security-nya dalam mediasi dengan warga. Padahal warga menginginkan adanya keputusan yang positif,” jelas Neneng.

Neneng mengungkapkan DPRD akan mengirimkan surat pada pihak pengembang untuk mencari solusi atas persoalan warga. Sebab, upaya mediasi yang sudah dilakukan oleh warga dan pengembang hingga kini tidak membuahkan hasil yang positif.

”Rencana kita juga akan melakukan pemanggilan terhadap Dinas SDA Jakarta Utara dan Jakarta Timur untuk merumuskan saluran air yang saat ini menjadi persoalan bagi warga, khususnya yang terdampak arah warga RW 04,” tegas Neneng.

Lebih lanjut, Neneng pun menyayangkan pertemuan yang dilakukan pihak Lurah Rorotan dan Camat Cilincing, Jakut yang tidak membuahkan hasil. Selain itu, aksi demo yang dilakukan warga pun tidak mendapatkan respons positif. ”Karenanya kita usahakan ada pemanggilan pada pihak terkait. Sambil menunggu pengaduan warga diterima komisi A yang masih berhalangan,” tegasnya.

Lebih lanjut kata Neneng, masalah-masalah seperti inilah yang kerap luput dari perhatian. ”Padahal, ini juga menjadi salah satu pemicu masalah banjir,” terangnya.

Pada musim hujan seperti sekarang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha mengurangi titik genangan dan banjir yang berpotensi melumpuhkan Ibu Kota. Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI, yang mencatat titik genangan dan banjir di jalanan Jakarta terus berkurang. ”Kalaupun tergenang, dapat segera dialirkan dengan bantuan petugas PPSU,” terangnya.

Menurutnya, lokasi titik rawan genangan yang terus ditangani, misalnya ada di Jakarta Utara, Dishub DKI fokus di kawasan Kelapa Gading dan Tanjung Priok. Sementara di timur ada Cipinang Melayu dan Kampung Melayu. Cipinang Melayu, kata Sigit, merupakan jalur utama Jakarta ke Bekasi.

Di Jakarta Selatan, titik genangan dan banjir biasa ditemukan di Kemang dan Jalan Bangka. Sedangkan di Jakarta Pusat, genangan kerap terjadi di Jalan Abdul Muis bila hujan mengguyur. (wok)

Berita Terkait

Megapolitan / Wakil Ketua DPRD DKI Salat Bersama Pendemo

Megapolitan / Kursi Wagub DKI Terisi Agustus, Pansus Merancang Tata Tertib

Megapolitan / Kuasai Kebon Sirih, Koalisi Adil Makmur Konsisten Kritik Anies

Megapolitan / Syaikhu harus Pilih, jadi Anggota DPR atau Wakil Gubernur DKI


Baca Juga !.