Headline

SBY Sempat Cemas

Redaktur: Juni Armanto
SBY Sempat Cemas - Headline

indopos.co.id -  Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memprotes kampanye akbar pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi di Glora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/4). Hal itu dilayangkan melalui surat yang ditujukan secara internal untuk tiga pejabat teras partai berlambang mercy tersebut. Mereka antara lain Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Wakil Ketua Umum (Waketum) Syarief Hasan dan Sekjen Hinca Panjaitan.

Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin membenarkan adanya surat tersebut. "SBY mengingatkan tidak ada salahnya. Kita tetap harus mengingat keberagaman kita itu adalah satu hal yang sangat perlu selalu kita jaga," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (7/4).

Amir pun menyebut tidak ada pertentangan antara SBY dan Prabowo. SBY hanya mengingatkan sebelumnya. "Dan alhamdulillah kampanye akbar Prabowo-Sandi berjalan baik. Kita perhatikan apa yang wujud dalam kampanye hari ini (kemarin, Red) sudah mengikuti apa yang kira-kira diingatkan oleh SBY," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo menjelaskan, maksud surat yang ditulis SBY sebelum kampanye akbar Prabowo-Sandi di GBK, Jakarta merupakan pesan senior agar kampanye berlangsung inklusif.  "Intinya itu pesan senior yang baik agar menjaga kampanye tetap inklusif dan terbuka bagi semua golongan masyarakat," katanya melalui pesan singkat, kemarin (7/4).

Menurut Roy, pesan dari SBY tersebut dihadiri oleh tokoh dari berbagai lintas agama. Dalam kampanye akbar yang dihadiri massa berbaju serba putih itu juga dipanjatkan doa dari berbagai macam agama di Indonesia. "Alhamdulillah tadi ada doa juga dari berbagai agama di Indonesia. Hanya itu sekarang lagi digoreng-goreng media," katanya.

Ditambahkan, Kepala Divisi (Kadiv) Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaen, surat yang isinya sedikit memprotes itu agar jangan sampai memecah belah bangsa. Namun, surat tersebut ditujukan untuk internal partai berlambang mercy. Intinya, SBY meminta agar acara kampanye GBK dibuat berbhineka tunggal ika dan tidak hanya milik satu kelompok saja. Apalagi, kalau sampai diidentikan dengan khilafah.  ”SBY menerima banyak informasi di Singapua seolah-olah hari ini kampanye dibuat seperti khilafah. Maka SBY mengirimkan surat kepada tiga kadernya untuk menyampaikan kepada panitia dan kepada capres dan cawapres kita agar melaksanakan kampanye dengan Indonesia Raya,” katanya.

Pasca pelaksanaan acara tersebut, dirinya mengapresiasi kampanye akbar di GBK telah sesuai dengan prinsip dan ide yang diinginkan oleh SBY. Dia menimbang, salah satu segmen yang menunjukkan doa lintas agama pada kampanye akbar tersebut. ”Kita sudah melihat hasilnya, yaitu kampanye dilakukan dengan baik. Berbhineka tunggal Ika, NKRI dan berindonesia raya. Bahkan ada pembacaan doa mewakili Kristen Protestan, mewakili Katolik dan seluruh perwakilan agama diundang. Itulah wujud dari ber-Bhineka Tunggal Ika,” terangnya.

Atas dasar itu, kata dia, seluruh saran yang diajukan oleh SBY sudah masuk kategori yang diharapkan. Di antaranya, membuat kampanye akbar yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. ”Jadi tidak ada yang salah. Sebetulnya surat itu untuk internal. Saya tidak tahu bocornya darimana, tetapi itu kepentingan internal dan sudah dilaksanakan pada kampanye hari ini (kemarin, Red),” pungkasnya.         

Sementara itu isi surat SBY sudah terlanjur tersebar di media sosial (medsos) dan kalangan jurnalis yang isinya, 'Bismilahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera. Salam Demokrat! Sebenarnya saya tidak ingin mengganggu konsentrasi perjuangan politik jajaran Partai Demokrat di tanah air, utamanya tugas kampanye pemilu yang tengah dilakukan saat ini, karena terhitung mulai 1 Maret 2019 yang lalu saya sudah memandatkan dan menugaskan Kogasma dan para pimpinan partai untuk mengemban tugas penting tersebut. Sungguhpun demikian, saya tentu memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan agar kampanye yang dijalankan Partai Demokrat tetap berada dalam arah dan jalur yang benar, serta berlandaskan jati diri, nilai dan prinsip yang dianut Partai Demokrat. Juga tidak menabrak akal sehat dan rasionalitas yang menjadi kekuatan partai kita'.

'Sore hari ini, Sabtu, 6 April 2019 saya menerima berita dari tanah air tentang set up, run down, dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif, melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar. Malam hari ini, saya mendapat kepastian bahwa informasi yang didapat dari pihak lingkaran dalam Prabowo, berita yang saya dengar itu mengandung kebenaran'.

'Sehubungan dengan itu, saya minta kepada bapak bertiga agar dapat memberikan saran kepada Prabowo, capres yang diusung Partai Demokrat untuk memastikan hal-hal sebagai berikut, 'Penyelenggaraan kampanye nasional tetap dan senantiasa mencerminkan ‘inclusiveness’, dengan sasanti ‘Indonesia Untuk Semua’ juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. ‘Unity in diversity’. Cegah demonstrasi apalagi ‘show of force’ identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan maupun yang bernuansa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrem'.

'Pemilihan Presiden yang segera akan dilakukan ini adalah untuk memilih pemimpin bangsa, pemimpin rakyat, pemimpin kita semua. Karenanya, sejak awal set up-nya harus benar. Mindset kita haruslah tetap ‘Semua untuk Semua’  atau ‘All For All’. Calon pemimpin yang cara berpikir dan tekadnya adalah untuk menjadi pemimpin bagi semua, kalau terpilih kelak akan menjadi pemimpin yang kokoh dan insya Allah akan berhasil. Sebaliknya, pemimpin yang mengedepankan  identitas atau gemar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain, atau yang menarik garis tebal ‘kawan dan lawan’ untuk rakyatnya sendiri, hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh. Bahkan sejak awal sebenarnya dia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin bangsa.  Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apapun) pada diri Jokowi dan Prabowo'.

'Saya pribadi, yang mantan capres dan mantan presiden terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai pro-Pancasila dan pro-Kilafah. Kalau dalam kampanye ini dibangun polarisasi seperti itu, saya justru khawatir jika bangsa kita nantinya benar-benar terbelah dalam dua kubu yang akan berhadapan dan bermusuhan selamanya. Kita harus belajar dari pengalaman sejarah di seluruh dunia, betapa banyak bangsa dan negara yang mengalami nasib tragis (retak, pecah dan bubar) selamanya. The tragedy of devided nation. Saya pikir masih banyak narasi kampanye yang cerdas dan mendidik. Seperti yang kita lakukan dulu pada Pilpres 2004, 2009, dan 2014. Bangsa kita sangat majemuk. Kemajemukan itu di satu sisi berkah, tetapi disisi lain musibah. Jangan bermain api, terbakar nanti'.

'Para kader pasti sangat ingat, Partai Demokrat adalah partai Nasionalis-Relijius. Bagi kita Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah harga mati. Tidak boleh NKRI menjadi Negara Agama ataupun Negara Komunis. Indonesia adalah ‘Negara Pancasila’ dan juga ‘Negara Berke-Tuhanan’.  Inilah yang harus diperjuangkan Partai Demokrat, selamanya'.

'Saya berpendapat bahwa juga tidak tepat kalau Prabowo diidentikkan dengan kilafah. Sama tidak tepatnya jika kalangan Islam tertentu juga dicap sebagai kilafah ataupun radikal. Demikian sebaliknya, mencap Jokowi sebagai komunis juga narasi yang gegabah. Politik begini bisa menyesatkan. Sejak awal harusnya narasi seperti ini tidak dipilih. Tetapi sudah terlambat. Kalau mau, masih ada waktu untuk menghentikannya'.

'Daripada rakyat dibakar sikap dan emosinya untuk saling membenci dan memusuhi saudara-saudaranya yang berbeda dalam pilihan politik, apalagi secara ekstrem, lebih baik diberi tahu, apa yang akan dilakukan Jokowi atau Prabowo jika mendapat amanah untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang (2019-2024). Apa solusinya, apa kebijakannya? Tinggalkan dan bebaskan negeri ini dari benturan identitas dan ideologi yang kelewat keras dan juga membahayakan. Gantilah dengan platform, visi, misi dan solusi. Tentu dengan bahasa yang mudah dimengerti rakyat. Sepanjang masa kampanye, bukan hanya pada saat debat saja'.

'Demikian pesan dan harapan saya. Ketika saya menulis pesan ini, saya tahu AHY berada dalam penerbangan dari Singapura ke Jakarta, setelah menjenguk Ibu Ani yang masih dirawat di NUH. Partai Demokrat harus tetap menjadi bagian dari solusi, dan bukan masalah. Selamat berjuang, Tuhan beserta kita.Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh'. Surat pada 6 April 2019 itu ditulis dari National University Hospital (UNH), Singapura. (aen)

Berita Terkait

Headline / Pengunjung Pasar Tanah Abang Tambah Ramai

Megapolitan / MK Putuskan Gugatan Prabowo Maksimal 14 Hari

Megapolitan / Delapan Kompi TNI/Polri Amankan Mahkamah Konstitusi


Baca Juga !.