Headline

Bawaslu Sayangkan Tiga KPU Provinsi Rekap DPK Secara Tertutup

Redaktur: Ali Rahman
Bawaslu Sayangkan Tiga KPU Provinsi Rekap DPK Secara Tertutup - Headline

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Pascaputusan MK di Kantor KPU RI. Foto: Jaa Rizka Pradana/INDOPOS

indopos.co.id - Anggota Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin menyayangkan beberapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi dan kabupaten kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih khusus (DPK) secara tertutup.

Menurutnya, sebagian KPU tidak mengundang Bawaslu di tingkat daerah dan peserta pemilu dalam melakukan rekapitulasi DPK atau memutakhirkan data pemilih paska-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sayangnya tidak semua (KPU, red) kabupaten kota itu juga terbuka," ujar Afif dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Pascaputusan MK di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).

Ia menyebut, beberapa daerah yang tertutup dalam menggelar pleno seperti Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Utara serta DKI Jakarta.

Afif menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan arahan agar semua pleno dilakukan terbuka. Pasalnya, ini kaitannya dengan penambahan atau bahkan pengurangan daftar pemilih yang jadi salah satu hal paling penting dalam Pemilu 2019.

"Saya kira ini sikap kehati-hatian kita supaya nanti di ujung tidak disoal padalah kita tahu situasinya DPK menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) jauh sebelum putusan MK sudah kita rekomendasikan," paparnya.

Sebelumnya, MK telah memutus terhadap Pasal 210 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Dalam putusannya, pemilih yang ingin pindah memilih dapat mengajukan paling lambat tujuh hari sebelum pencoblosan.

Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti sakit hingga menjalankan tugas. (jaa)

Berita Terkait


Baca Juga !.