Relokasi Efek dari Naturalisasi, DPRD Belum Paham, Dinas SDA Enggan Menjelaskan

indopos.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan jurus melawan banjir. Caranya dengan diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi. Konsep ini adalah mengembalikan sungai, kali, dan waduk sesuai dengan fungsi awalnya.

Ternyata, banyak anggota legislator di Kebon Sirih yang belum paham soal konsep naturalisasi sungai. Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengaku, masih sering salah mengartikan naturalisasi. Karena, saat ia mencari di ’Google’ pun, tidak banyak yang menjelaskan mengenai naturalisasi sungai.

”Kalau ditanya naturalisasi, yang ada di pikiran saya perpindahan pemain sepak bola asing menjadi pemain timnas. Begitu pun saat saya cari di internet, yang muncul maknanya lain. Jadi, sampai sekarang saya masih bingung dengan istilah itu (naturalisasi sungai),” kata Bestari Barus, Selasa (9/4/2019).

Bestari meminta, Pemprov DKI Jakarta menjelaskan terlebih dahulu secara detail mengenai konsep naturalisasi tersebut. Apalagi, saat ini pemprov telah menerbitkan aturannya. ”Karena, tidak mungkin DPRD mendukung program yang tidak dipahami. Kami ingin mengetahui dulu sebelum mengambil sikap,” tegasnya.

Demikian juga dengan anggota Komisi D DPRD DKI, Abdul Ghoni, yang meragukan konsep naturalisasi. ”Sebaiknya naturalisasi ini dikonkretkan dulu sebelum diterapkan,” ucapnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Iman Satria pun ikut mempertanyakan program yang dicetuskan Anies Baswedan. Sama seperti ucapan Abdul Ghoni, dia mengaku para dewan belum mendapat penjelasan konkret mengenai program tersebut. ”Saya sebagai Ketua Komisi D belum tahu tuh. Kalau pemprov telah menerbitkan Pergub Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi,” ujar Iman Satria, Selasa (9/4/2019).

Meski partainya ikut mengusung Anies Baswedan maju dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta, mengenai program yang akan dilaksanakan, Iman menjelaskan, dirinya tetap harus kritis. Sebab, program tersebut menyangkut hidup banyak orang. Terlebih, konsep naturalisasi sungai, merupakan langkah untuk mengatasi banjir di ibu kota.

Sehingga dewan wajib tahu, apa saja yang bakal dilakukan pemprov dengab naturalisasi tersebut. Apakah penerapannya sama dengan normalisasi, yakni dengan merelokasi warga yang berada di bantaran sungai, ataupun melalui cara lain. ”Pada dasarnya kami (DPRD) mendukung program penanganan banjir, baik itu normalisasi, maupun naturalisasi. Hanya saja, kami juga harus diajak bicara dong,” tegas Iman.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Yusmada Faisal, belum mau banyak bicara soal naturalisasi sungai. Mengacu pada aturan yang telah dibuat, naturalisasi initinya adalah mengembalikan fungsi sungai seperti semula.

Menurutnya, Pergub naturalisasi itu berkaitan dengan pembenahan sungai dalam konsep natural supaya terpadu. ”Karena pendekatan sungai dan ruang itu banyak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terlibat. Sehingga dipadukan. Nah poin intinya itu,” kata Yusmada. Saat ditanya mengenai risiko relokasi warga bantaran sungai, Yusmada enggan menjelaskan. ”Jangan ke sana dulu,” sambung dia.

Ia hanya menjelaskan, naturalisasi dilakukan lintas sektor. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan program naturalisasi, diantaranya Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata) , Dinad Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Perindustrian dan Energi (PE).

”Misalnya SKPD yang ikut terlibat yaitu Dinas SDA, ada tanaman di sungai, nah itu berhubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup, frase urusannya Cipta Karya. Kalau ada perumahan-perumahan di sekitarnya ditangani Dinas Perumahan, buat lampu dan listrik ada Dinas PE, dan ini semua menjadi satu keterpaduan. Kalau membangun sungai itu leterpaduan bisa dibangun oleh SDA, tapi nanti perawatan dan pemeliharaannya dari masing-masing instansi. Itu poin pentingnya,” jelasnya.

Pria yang secara sah menjabat sebagai Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta ini menambahkan, saat ini program naturalisasi difokuskan tidak hanya sungai, waduk pun ikut dilakukan konsep serupa. ”Nah, saat ini kita fokus untuk program naturalisasi waduk. Ada tiga waduk diantaranya waduk Kampung Rambutan, Waduk, Cimanggis, Waduk Maja termasuk nanti waduk Pondok Rangon,” ucap Yusmada.

Soal kaitannya antara program naturalisasi dan program normalisasi sungai, Yusmada menuturkan jika kedua program tersebut memiliki fungsi dan konsep berbeda. ”Antara program naturalisasi dan porgram normalisasi tidak bisa dikonfrontir. Semua itu konsepnya adalah bagaimana agar sungai itu berjalan dengan pendekatan-pendekatan ruang sehingga program naturalisasi bisa dijalankan,” tandasnya.
Bisa Mencontoh Eropa

Konsep naturalisasi sungai yang mulai dikerjakan tahun ini, menurut Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga menjelaskan, relokasi adalah risiko dari diterapkannya program tersebut.

Menurut dia, untuk benar-benar menata sungai, warga yang bermukim di bantaran harus secepatnya direlokasi. Tapi, untuk melakukan relokasi, harus berdasarkan kajian detail meliputi dampak lingkungan dan sosialnya. ”Seperti saya jelaskan di atas apapun yang dipilih permukiman di bantaran sungai harus direlokasi. Seberapa banyak tergantung lebar badan sungai akan dilebarkan dan ditata bantarannya dengan normalisasi atau naturalisasi,” urainya kepada INDOPOS, Selasa (9/4/2019).

Dia menjelaskan, dalam menerapkan relokasi, sebenarnya bisa mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28/PRT/M/2018 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Untuk garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai dengan kedalaman sungai kurang dari 3 meter. Sementara untuk kedalaman 3-20 meter, sisinya minimal 15 meter. Sedangkan, untuk sungai yang kedalamannya lebih 20 meter, jarak tepinya dengan permukiman adalah 30 meter.

Agar program ini bisa berjalan maksimal, maka Nirwono Joga menambahkan bahwa relokasi tetap perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan volume kapasitas air. Sehingga aliran air berjalan optimal.

Nirwono Joga memberikan solusi. Dia berpendapat konsep normalisasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) yang saat ini dikerjakan tidak hanya berdampak pada secara naturalisasi juga membuat daratan di sekitarnya tergerus.

Konsep naturalisasi, lanjutnya, mengembalikan bentuk sungai ke kondisi alami. Bantaran dihijaukan dengan tanaman yang berfungsi hidrolis ekologis alami. Agar dapat mencegah erosi dasar dan tebing sungai, serta meredam banjir. Di Eropa, kedua pendekatan ini dipadukan bersama normalisasi dan naturalisasi.

Nah, dalam menjalankan program ini, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan harus berani mengambil keputusan. ”Keberanian dan ketegasan gubernur sangat ditunggu untuk segera melanjutkan penataan sungai. Kita perlu gubernur yang tegas,” saran dia.

Selanjutnya adalah membuat peta alur sungai secara terperinci. Sehingga bisa membuat skala prioritas atas kawasan yang perlu dilakukan naturalisasi secara menyeluruh. Dengan harapan, dapat menekan jumlah warga yang direlokasi.

”Seperti halnya penataan sungai di Jerman. Dan itu nyaman sekali dimana perpaduan normalisasi dan penghijauan yang asri. Jakarta mestinya bisa menerapkannya,” pungkasnya.

Dapat Dukungan Masyarakat
Sementara itu, Ketua Komunitas Ciliwung Condet Abdul Qodir menyayangkan program normalisasi sungai Ciliwung. Karena, program tersebut menghancurkan keanekaragaman hayati di bantaran sungai. ”Kami masyarakat awam memahami normalisasi sebagai upaya mengembalikan sungai Ciliwung seperti dulu lagi.

Makanya kami sangat mendukung itu. Tetapi ketika mengetahui ada jalan inspeksi dan turap di bantaran, sepakat kami menolaknya,” ungkapnya.

Dia mengatakan, perspektif sungai adalah sumber air bersih. Jadi tidak berpatokan pada istilah normalisasi atau naturalisasi. Pasalnya, banyak sungai di Jakarta sudah mengalami degradasi baik perubahan fisik, kualitas air hingga kerusakan ekosistem masif. ”Kami ingin kawasan Condet tetap terjaga keanekaragaman hayatinya. Tidak dirusak oleh normalisasi. Apalagi sejak Gubernur Ali Sadikin Condet telah mengantongi SK sebagai cagar budaya. Kita tahu cagar budaya itu bukan saja budayanya, tapi masyarakat hingga keutuhan alamnya,” terangnya.

Ia menyebutkan, kekayaan genetik yang masih terjaga di wilayah Condet merupakan aset genetik dan flora yang tersisa di wilayah Jakarta. Apabila itu dihantam oleh pembangunan Jalan Inspeksi maka semuanya akan habis. ”Jadi waktu itu kami menolak program normalisasi di bantaran sungai,” bebernya.

Dia mengingatkan, pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap program normalisasi sungai. Karna program tersebut tidak bisa melindungi aset-aset sungai yang masih ada. ”Ini bisa jadi motivasi, karena program normalisasi tidak ramah terhadap sungai dan ramah terhadap lingkungan,” ungkapnya.

Selanjutnya, dikatakan Abdul perlu dilakukan konservasi dengan melakukan kajian dari berbagai sudut kaidah keilmuan. Karena setiap keilmuan memiliki kacamata berbeda tentang kajian sungai. Baik itu bidang biologi, bidang ekonomi hingga pariwisata. ”Kita dukung program naturalisasi sekarang. Ini paradigma baru, yang selama ini hanya beton-beton. Tinggal kita cari aspek yang paling mudah dan paling murah saja. Sehingga bisa lebih banyak melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, beberapa lokasi yang sering terdampak banjir seperti halnya di kawasan perumahan Petogogan, Jatipadang dan Pasar Jagal, Mampang Prapatan, diperlukan relokasi warga yang bermukim di bibir kali atau sungai.

Warga RT 3/6, Jatipadang, Pasarminggu, Retno mengaku, jika air pada saat banjir dan tanggul jebol seperti tsunami. Namun demikian, dia yang tinggal bersama kedua cucunya ingin hidup lebih layak dan terhindar banjir. ”Jika direlokasi dapat tempat yang layak dan ada ganti rugi,” kata perempuan paro baya yang berharap tidak segera direlokasi.

Warga lainnya yang masih di satu kawasan RT 3/6, Fatimah mengatakan, warganya tidak ingin pindah meski sering kebanjiran. Namun demikian, warga yang berada di bibir kali rencananya akan direlokasi oleh Pemprov DKI Jakarta dengan ganti rugi yang sesuai. ”Ada relokasi seperti yang ada ambil hak dibibir kali. Gubernur juga sudah ngomong tidak mau merugikan warga dan akan mengganti untung,” tandasnya. (nas/ibl/wok)

Komentar telah ditutup.