Megapolitan

Dulunya Tiang, Kini Pompa yang Salah, Disemprot Luhut, Anies Melunak

Redaktur:
Dulunya Tiang, Kini Pompa yang Salah, Disemprot Luhut, Anies Melunak - Megapolitan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: Dok/INDOPOS

indopos.co.id – Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir di Jalan DI Panjaitan dan MT Haryono menuai polemik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun menyemprot mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Bahkan keduanya balik menantang Anies untuk membuktikan proyek Lintas Rel Terpadu (LRT) adalah penyebab banjir. ”Itu hanya salah paham saja,” ujar Anies Baswedan di Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Anies menginginkan, polemik pernyataan dirinya tidak seharusnya diperpanjang. Ia menyatakan, banjir di kawasan pembangunan LRT Jakarta disebabkan oleh kurangnya pompa air. ”Enggak usah diperpanjang, sudahlah. Masalah banjir bukan karena LRT, tapi karena kurang pompa,” ungkapnya.

Anies berharap, para awak media agar tidak memperuncing dengan bertanya ke pihak lain. Karena hanya akan memunculkan kesan adu domba. Anies menambahkan, dirinya tidak menyalahkan tiang pancang proyek LRT Jabodebek di samping jalan layang Pancoran yang menutupi saluran air.

Ia menilai, minimnya pompa pada proyek LRT Jabodebek menjadi tanggung jawab kontraktor. Akibatnya, genangan air yang datang dalam intensitas besar tidak dapat dialirkan. ”Kalau pompa kurang ya kontraktor yang bertanggung jawab. Kalau penyedia pompa gedung, ya gedung yang salah,” ungkapnya.

Anies berjanji pihaknya akan mendukung penuh pembangunan infrastruktur transportasi masal tersebut. Karena, moda transportasi yang terintegrasi tersebut satu program yang digadang-gadang mampu mengurai kemacetan ibu kota. ”Kita kerja sama saja, jangan diadu-adu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang geram melihat genangan di proyek Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek. Genangan cukup tinggi di bawah jalan layang Pancoran dan underpass Cawang.

Budi minta Gubernur DKI untuk membuktikan sebelum menuding pembangunan LRT Jabodebek sebagai penyebab banjir. Pasalnya, semmua pembangunan sudah direncanakan oleh tata lingkungan sebelumnya.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta semua pihak tidak saling menyalahkan dalam pengerjaan proyek LRT Jabodebek. Hal tersebut disampaikan dalam menjawab tudingan Anies Baswedan, yang menyebut tiang proyek LRT penyebab banjir di sebagian wilayah Jakarta.

”Jangan nyalahin orang, kerjain enggak bidang masing-masing? Kalau ada masalah ketemu (duduk bersama), enggak usah di publik,” kata Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Menurut Luhut Binsar Panjaitan, setiap pembangunan selalu dikoordinasikan semua pihak terkait, seperti halnya rencana membangun Stasiun Dukuh Atas yang sampai sekarang belum dibangun. ”Itu sudah dua bulan kita studi, DKI sampai hari ini belum dibangun. Saya enggak mau saling salah menyalahkan. Kita lihat dong, kita kerjain enggak bidang kita masing-masing?” papar Luhut Binsar Panjaitan.

Ia pun mengaku telah bertanya kepada pihak Pemprov DKI, bagian proyek LRT yang mana jadi penyebab banjir, agar dicarikan solusi bersama. ”Kita tanya di mananya yang jadi banjir, di mananya enggak bisa dijawab,” kesal Luhut.

Harus Bangun Sinergitas
Menanggapi konflik antara Gubernur DKI Jakarta, dengan Menhub Budi Karya Sumadi yang disokong Menkomaritim Luhut Binsar Pandjaitan, pengamat tata kota, Yayat Supriyatna menilai ada koordinasi yang putus antara pemerintah pusat dengan provinsi.

Padahal, untuk mengatasi permasalahan banjir di ibu kota, bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Tapi juga seluruh pihak, termasuk masyarakat. ”Jangan memperbesar masalahnya,” ujar Yayat pada Selasa (9/4/2019) siang.

Namun, kritik Gubernur Anies Baswedan dan sikapnya yang cepat tanggap di lapangan juga patutu diapresiasi. Namun, tinggal bagaimana komunikasi terjalin antara seluruh pihak. Termasuk mengawasi semua proyek yang sedang berjalan agar tidak terjadi masalah. ”Termasuk suku dinas terkait bekerja sama dengan kontraktor terkait. Begitu juga kontraktor harus ada kordinasi dengan dinas-dinas terkait,” katanya.

Sehingga, ketika terjadi persoalan, dibuka seterang-terangnya dan diselesaikan secara bersamaan. ”Bukan saling menyalahkan. Tunjukkan komitmen seperti yang dilakukan kemarin. Semua harus kerja sama jangan ada ego,” terangnya. (ibl/nas)

Berita Terkait


Baca Juga !.