Headline

Buzzer Senjata Makan Tuan

Redaktur: Juni Armanto
Buzzer Senjata Makan Tuan - Headline

Ketua Umum Partai Emak-emak Pendukung Prabowo - Sandi (PEPES), di Jakarta, Selasa (9/4/2019).

indopos.co.id - Genderang perang buzzer politik semakin kencang ditabuh menjelang pemilihan presiden pada 17 April mendatang. Mereka terus menerus memengaruhi opini publik melalui media sosial. Apakah kian masifnya buzzer menjelang pencoblosan dapat memengaruhi pemilih?

Buzzer politik adalah istilah yang dikenal dalam dunia maya sebagai suatu aktivitas seseorang atau kelompok tertentu, yang sengaja membuat propaganda terhadap produk politik. Tujuannya, menimbulkan gangguan terhadap produk politik kompetitor.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf, Arya Mahendra Sinulingga, mengatakan, kampanye di media sosial yang dilakukan bertujuan menggaet pemilih. Dia tidak sepakat bila medsos hanya digunakan untuk meramaikan jagat dunia maya atau hanya meraih trending topic.

Untuk mencapai tujuan tersebut, TKN mempunyai tim yang bekerja secara terstruktur dan rapi. Pola kerjanya, kata dia, ada tim monitoring medsos untuk melihat pemilih mana yang belum menentukan pilihan. Setelah itu giliran tim lain yang menganalisis konten isu yang akan dimainkan.

"Setelah menentukan pemilih yang belum menentukan pilihan, kita atur strategi disesuaikan dengan kegiatannya Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin dan TKN," ungkap Arya, politikus Partai Perindo, kepada INDOPOS di Jakarta, kemarin.

Arya menegaskan, isu yang diproduksi TKN tiap harinya selalu berubah serta didistribusikan secara masif oleh tim udara yang lain. Menurutnya, pergantian isu ini tergantung dari monitoring yang dilalukan terhadap target pemilih yang belum menentukan (undecided voters) dan swing voters (massa mengambang). 

’’Misalnya ketika Pak Jokowi kampanye di Makassar. Di sana kan (basis pemilih) belum kuat, kita butuh penguatan di sana. Maka yang kita angkat adalah isu-isu yang menjadi faktor penentu orang Makassar bisa beralih memilih Pak Jokowi. Kita cari isu di sana yang bagusnya apa,’’ paparnya.

Di samping itu, TKN juga turut memproduksi konten-konten lain yang mendukung kampanye medsos. Arya sebut seperti konten meme, video, kata-kata quotes. Konten ini juga diproduksi menyesuaikan aktivitas keseharian paslon nomor urut 01 tersebut. "Jadi pembuatam meme untuk menggaet pemilih juga," katanya.

Bahkan, Arya mengklaim, konten kreativitas seperti meme dan video lebih banyak diproduksi pihaknya daripada kubu lawan. 

Arya menegaskan, hal penting lain yang dikerjakan tim udara ialah menangkis isu-isu hoaks yang menyerang kubu 01. TKN selalu mengklarifikasi isu hoaks melalui akun resminya. Lalu, bagian tim lainnya langsung memviralkan isu-isu tersebut bahwa itu hoaks.

Adapun keseluruhan personel tim udara TKN, Arya enggan mengungkapkan. Yang pasti, lanjutnya, ada tim yang membuat produksinya saja, menganalisis isu, serta memviralkannya sampai daerah-daerah.

Ridwan Habib sebagai anggota Gugus Tugas Informasi Tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf mengklaim dirinya hanya konsisten menyampaikan narasi keberhasilan pemerintahan jokowi selama 4 tahun kepada publik. Masyarakat diajak bersyukur tanpa mengingkari fakta-fakta keberhasilan yang telah dicapai, mulai pertumbuhan ekonomi hingga pembangunan infrastruktur.

’’Jadi kami selalu bilang bahwa kalau teman-teman ini terpancing untuk melakukan tweet war, melakukan tweet war melakukan black campaign maka teman-teman akan merugikan pak Jokowi. Kami selalu bilang begitu,’’ kata Ridwan.

Mardani Ali Sera selaku Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga mengklaim pihaknya konsisten kampanye antihoaks dan kampanye hitam di media sosial. Dia menekankan pentingnya penyampaian narasi yang seragam. Melalui Direktorat Komunikasi dan Media turun langsung menyeragamkan tiga narasi utama dalam berkampanye, terutama di media sosial. ’’Tiga narasi itu adalah pekerjaan, harga, dan kedaulatan. Setiap konten kampanye pun diproduksi sendiri dan disesuaikan dengan setiap kanal media sosial yang akan digunakan,’’ kata dia.

Namun, realitas di media sosial berbeda dengan apa yang disampaikan Tim Kampanye Nasional dan Badan Pemenangan Nasional. Banyaknya relawan atau simpatisan masing-masing kubu membuat pergerakan mereka sulit dikontrol.

Dari hasil riset soal buzzer-buzzer politik pemilu, pesta demokrasi tahun ini banyak diwarnai politik identitas. Mereka menggunakan beberapa akun di media sosial untuk melipatgandakan wacana ini. Kondisi inilah yang memicu politik identitas di masyarakat meruncing.

Buzzer di media sosial ada di kedua kubu yang sedang berkontestasi. Baik kubu 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan kubu 02 Prabowo-Sandi sama-sama secara efektif menyebarkan konten dan isu-isu yang ingin dibingkai di media sosial. Dalam konteks politik identitas, buzzer turut memperluas penyebaran isu-isu politik identitas. Bahkan, ikut menyebar hoaks, fake news, atau berita palsu.

Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah menyebut, peran buzzer di dunia maya turut memperburuk polarisasi politik di dunia kubu pasangan calon (paslon) yang berkompetisi di pilpres 2019.

’’Kita dapat melihat secara nyata setiap isu-isu non- programatik terus diproduksi dan diglorifikasi oleh cyber army di masing masing kubu,’’ tukasnya.

Anehnya, urai Hurriyah, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu seperti masih gamang menindak pelaku politisasi identitas. Puskapol UI mendorong Bawaslu harus bisa tegas menindak pihak pihak yang melakukan politisasi politik identitas. Termasuk Bawaslu juga bisa tegas terhadap aktivitas buzzer politik yang memainkan politik identitas di kedua kubu.

Sampai saat ini, kata Hurriyah, tidak ada satu pun langkah dari Bawaslu menindak pengoperasi akun-akun buzzer yang dengan sengaja menyebar politik identitas di media sosial. 

Perilaku buruk buzzer di media sosial ditengarai dapat membuat masyarakat jenuh. Alih-alih ingin memengaruhi pemilih, tindakan mereka justru memantik antipati.

’’Apalagi para buzzer atau lebih dikenal cyber army adalah masyarakat yang terafiliasi pada kandidat tertentu. Masyarakat pun sudah memiliki pilihan yang menurut mereka mantap dan tidak dapat dipengaruhi. Hasilnya hanya saling ejek dan menjelekkan,’’ kata Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes kepada INDOPOS, Selasa (9/4/2019).

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan, pekerjaan buzzer ini sudah memecah belah masyarakat. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan dan harus dihentikan.

’’Bisa dihentikan. Asal media sosial seperti Facebook, Instagram dan lainnya juga ikut berpartisipasi,’’ kata Wasisto.

Namun, kata Wasisto, agak susah jika masyarakat sudah terjangkit narasi tersebut. Hal yang bisa dilakukan adalah mendorong masyarakat membaca referensi lebih dari satu sumber. Masing-masing kandidat juga perlu mendorong pendukung-pendukungnya untuk tidak terlalu fanatik dan royal.

Tujuan awal buzzer untuk menyosialisasikan atau mengampanyekan keberhasilan jagoan masing-masing. Bukan untuk menghakimi satu sama lain. Akibatnya, terlalu banyak dampak negatif dibandingkan positif. Solusinya kembali ke masing-masing tim. Apakah mereka menggunakan media sosial dengan tujuan mencerdaskan atau membodohkan. Atau mereka memang menghendaki masyarakat muak? (jaa/aen/zbs)

 

 

Berita Terkait

Nasional / KPU Punya Strategi Khusus

Nasional / Sengketa Pemilu, KPU Daerah Dipersiapkan

Hukum / KPK dan Kemenkumham Bahas Penyempurnaan UU Parpol

Nasional / Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Headline / New Hope untuk Presiden Baru

Nasional / Harus Bisa Jahit Merah Putih


Baca Juga !.