Megapolitan

Kemenag Minta Pemda Data Kesehatan Calon Haji

Redaktur:
Kemenag Minta Pemda Data Kesehatan Calon Haji - Megapolitan

IBADAH HAJI-Kegiatan orientasi Perhajian Bagi Kasi dan Bidang Kesra Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Selasa, (9/4/2019). Foto: Tumpak M Tampubolon/INDOPOS

indopos.co.id - Kementerian Agama (Kemenag) meminta pemerintah kabupaten/kota memetakan risiko kesehatan calon jamaah haji (calhaj) daerahnya yang akan berangkat ke tanah suci. Alasannya, risiko kesehatan ini banyak yang menyebabkan calon haji sulit mengikuti kegiatan ibadah di Mekkah. Apalagi, risiko kesehatan tersebut dapat mengancam nyawa jamaah haji tersebut.

Itu dikemukakan Direktur Bina Haji, Kemenag RI, Khoirizi H Dasir saat membuka kegiatan Orientasi Perhajian Bagi Kasi dan Bidang Kesra Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten di Hotel Santika BSD, Serpong, Kota Tangsel, Selasa, (9/4/2019). ”Pemetaan jamaah haji yang memiliki risiko kesehatan harus dilakukan petugas dinas kesehatan dan puskesmas di tingkat kabupaten/kota,” terangnya.

Dia juga mengingatkan, pendataan 65 persen risiko kesehatan kerap membuat jamaah haji terganjal berangkat ke tanah suci. ”Jadi sangat penting pemetaan terhadap kesehatan calon jamaah haji. Di sini peran petugas dinkes dan puskesmas daerah,” katanya juga. Aturan pemetaan kesehatan calhaj dilakukan dinkes atau puskesmas kabupaten/kota sejak 9 bulan sebelum pemberangkatan.

Hal ini untuk meminimalisir risiko penundaan keberangkatan calon jamaah. ”Jangan divonis saat warga mau berangkat ke tanah suci, ini akan membuat persoalan baru. Makanya kami memerlukan pemetaan itu agar semua risiko dapat ditekan," ujar Khoirizi juga.

Apalagi, kata Khoirizi juga, jamaah asal Indonesia meninggal karena mengalami gangguan kesehatan. ”Sekarang ini kan cuaca ekstrem jadi kendala jamaah kita. Bila ada data kesehatan, memudahkan bagi petugas haji membawa calhaj yang ke rumah sakit jika mengalami gangguan kesehatan," paparnya juga.

Khoirizi juga mengatakan, Kemenag dan Kemenkes telah menyiapkan tim yang membantu calhaj sakit di tanah suci. Yakni, membentuk tim Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (P3JH) yang diaktifkan sejak 2018. Kata dia lagi, keberadaan tim P3JH membuat Indonesia mendapatkan tiga sertifikat penghargaan dari Pemerintah Arab Saudi.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan pihaknya telah melaksanakan pemetaan terhadap calon jamaah haji yang memiliki risiko kesehatan. Seluruh petugas di tiap puskesmas, RSUD sampai Dinkes dikerahkan untuk memantau kesehatan calon haji asal daerahnya.

Bahkan, laporan pemetaan risiko kesehatna tersebut siap dikirimkan ke Kemenag RI. ”Benar, itu memang tanggung jawab pemerintah daerah. Makanya sejak pendaftaran dibuka, pengecekan kesehatan sudah kami lakukan,” terangnya. Ditambahkan Benyamin juga, Pemkot Tangsel pada 2019 telah menaikkan anggaran fasilitas calon jamaah haji.

Bila pada 2018, anggaran yang disiapkan Rp 518.484.000 untuk 1.027 calhaj, untuk tahun ini naik menjadi Rp 943.623.000 untuk memfasilitasi 1.171 jamaah haji. Anggaran tersebut digunakan untuk transportasi jamaah haji, transportasi truk koper jamaah haji, pelayanan pengawalan dan konsumsi.

Juga untuk biaya penyelenggara ibadah haji, dalam hal ini petugas haji daerah TPHD dan TKHD serta pembuatan suvenir berupa jilbab/bergo untuk wanita dan sorban/shall untuk laki-laki dengan ciri khas Kota Tangsel. (cok)

Berita Terkait

Kesra / Sapuhi Berikan Solusi  Gunakan Kuota Haji Tambahan

Headline / Sekjen Kemenag Diperiksa KPK

Nasional / Panitia Seleksi Jabatan Kemenag Diperiksa KPK


Baca Juga !.