Ekonomi

WeChat Pay Tiongkok Penetrasi Pasar

Redaktur: Sicilia
WeChat Pay Tiongkok Penetrasi Pasar - Ekonomi

Foto : Ilustrasi

indopos.co.id - Geliat transaksi nontunai di Indonesia membuat dua perusahaan asal Tiongkok melakukan penetrasi pasar. WeChat Pay dan Ali Pay sudah mendapat izin untuk digunakan di Indonesia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan, pihaknya sudah memberikan izin kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSJP) asal Tiongkok itu. Namun dia memastikan bahwa uang elektronik itu hanya bisa digunakan oleh turis asal Tiongkok saja.

Dalam pelaksanaannya, PSJP Tiongkok nantinya harus menggandeng perbankan nasional yang masuk dalam kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) IV. "Benar. Hanya untuk turis Tiongkok. Karena itu kan untuk transaksi lintas negara," kata Onny ketika dikonfirmasi, Selasa (9/4/2019).

Dia menambahkan, dengan adanya uang elektronik tersebut, diharapkan bisa memfasilitasi turis Tiongkok yang datang dan berbelanja di Indonesia. Onny juga menjelaskan, jika uang elektronik ini akan menggunakan QR Code untuk turis asing. "Aturannya sudah ada. Nanti aturan QR Code ini akan di bawah ketentuan yang sudah ada saat ini," ujarnya.

Dia mengungkapkan saat ini bank sentral sudah memanggil pihak Ali Pay dan WeChat Pay untuk pembicaraan ketentuan dan sistem di Indonesia. Dia juga mengatakan, penggunaan uang elektronik ini belum dapat dipastikan mulai kapan. 

"Jadi nanti yang menggunakan kedua aplikasi itu adalah turis Tiongkok saja. Orang Indonesia tidak boleh. Sebenarnya fenomena ini tak hanya terjadi di Indonesia saja. Tetapi juga di Thailand, Vietnam bahkan Jepang. Kemungkinan dalam waktu dekat," jelas dia.

Sementara, Direktur,Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati memprediksi, ada potensi kerugian jangka panjang yang bisa terjadi. "Ada ancaman nanti. Datang dari pemain asing, yang secara tidak langsung modalnya disuntik oleh mereka," ungkapnya.

Maka itu, dia berharap ada aturan yang jelas soal ini. Sebab, jika nanti dibebaskan, dia khawatir pemail lokal pasarnya akan semakin kecil.

Apalagi, saat ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah memiliki uang elektronik baru. "Ini memang bisnis yang strategis," akunya.

Alih-alih memberikan izin kepada pemain asing, lebih baik BI membuat kebijakan kelonggaran izin bagi start up lokal. Misalnya memberikan insentif.

dalam bentuk kemudahan proses perizinan dan pendanaan bagi startup e-wallet. (zbs)

Berita Terkait


Baca Juga !.