Mantap, PP Presisi Bagikan Dividen Tunai Rp 97,9 Miliar

indopos.co.id – PP Presisi akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 97,9 miliar atau 30 persen dari laba bersih. Laba diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

”Setiap pemegang saham akan menerima dividen tunai sejumlah Rp 9,58 per saham, meningkat sebesar 73,6 persen dari Rp5,52 per saham tahun lalu sebagai wujud komitmen kami untuk meningkatkan shareholders value,” Direktur Keuangan PP Presisi ujar Benny Pidakso saat konferensi press usai RUPS di Kantor PT PP, Jakarta (10/4/2019).

Menurutnya, dana Rp 16,3 miliar atau lima persen dari dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk dialokasikan sebagai cadangan wajib. ”Sedangkan sisanya sebesar Rp 212,2 miliar atau 65 persen dibukukan sebagai saldo laba ditahan,” imbuh Benny.

Dikatkaan, peningkatan signifikan jumlah dividen tunai yang dibagikan tersebut, seiring dengan peningkatan kinerja perseroan yang berhasil membukukan peningkatan 73,4 persen YoY.  Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dari Rp 188,3 miliar menjadi Rp 326,4 miliar. Peningkatan kinerja Perseroan, tidak terlepas dari keberhasilan transformasi yang  dilakukan oleh PPRE sejak 2004.

Itu mengantarkan PPRE dari perusahaan penyewaan alat berat menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka di Indonesia. Cecara berkesinambungan meningkatkan engineering capacity untuk mencapai visi menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka tidak saja di Indonesia, tetapi juga di tingkat regional.

”Keberhasilan transformasi tersebut juga telah diakui dalam bentuk penghargaan sebagai pemenang ketiga untuk katagori transformasi organisasi pada malam penghargaan 8th Anugerah BUMN 2019 yang diselenggarakan oleh BUMN Track & PPM Manajemen pada 28 Maret 2019 yang lalu,” ujar Direktur Utama PP Presisi Iswanto Amperawan.

Selain memutuskan pembagian dividen tunai, RUPS Perseroan juga menetapkan beberapa keputusan lainnya, antara lain menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2018. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit at de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan.

Selain itu menyetujui penyesuaian anggaran dasar pasal 3 terhadap klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (kbli) 2017. Menyetujui perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar mengenai Tugas dan Wewenang Direksi. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, untuk masa jabatan lima tahun atau hingga ditutupnya RUPS Perseroan tahun 2023.(srv)

Komentar telah ditutup.