Hukum

Dua Tahun Novel Mata Satu

Redaktur:
Dua Tahun Novel Mata Satu - Hukum

indopos.co.id - Dua tahun sudah berlalu. Tepatnya hari ini (Kemarin,Red), teror air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan belum terungkap siapa pelaku dan apa motif teror itu. Bahkan, dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hanya isapan jempol mengungkap kasus ini.

“Walaupun sudah dibentuk tim penyidikan, sudah dibentuk tim pencari fakta. Kenyataannya jauh. Kita coba untuk cari tau siapa pelaku sebenarnya belum juga tertangkap,” ujar Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/4/2019). Selain itu, Yudi menyampaikan rasa kekecewaannya. Karena tak ada keseriusan pemerintah dan aparat dalam pengungkapan pelaku teror kepada pegawai atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami sudah menyuarakan untuk dibentuknya TGPF yang independen dibawah Presiden Jokowi. Dan terbukti, sampai sekarang, TGPF yang independen itu tidak dibentuk,” terangnya.

Terkait teror terhadap pegawai KPK maupun Pimpinan KPK. Yudi menilai, teror tersebut akan terus berlanjut sebagai upaya melemahkan langkah KPK memberantas korupsi di Tanah Air. “Kami siap memberantas korupsi. Walau akan diteror, dianiaya atau salah satu dianatara kami dibunuh adalah risiko,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan, sampai saat ini masih banyak orang-orang yang tidak dikenal melakukan teror terhadap pegawai KPK. “Saya sampaikan, bahwa kawan-kawan di KPK banyak yang diteror. Dan teror-teror itu masih terus terjadi,” ungkapnya.

Suami dari Rani itu juga menegaskan, bahwa teror terhadap penegak hukum tidak bisa dibiarkan. Karena itu merupakan upaya melemahkan bagi institusi antirasuah. “Kita tidak boleh kalah dengan pelaku kejahatan. Saya yakin tidak ada institusi manapun yang mendukung penyerangan ini,” tegasnya.

Selain itu, Novel berharap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dapat dibentuk secara independen dan tidak memiliki kepentingan apapun dalam pembentukan TGPF tersebut.

“Saya ingin TGPF ini mengedepankan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Tim (TGPF,Red) ini harus membuka diri untuk melibatkan semua orang yang berkompeten,” harapnya.

Jelang pemilu 17 April, isu teror yang menimpa Novel Baswedan terbilang berpotensi dipolitisasi. Namun, bagi Novel, hal itu justru sangat baik bahkan bisa jadi kesempatan bagus. Sebab, segala persoalan akan menjadi komitmen dari para kandidat di pemilu. Bahkan isu teror juga menjadi diskusi beberapa pejabat di Dewan HAM PBB. Jika saja kasusnya jadi bahan politisasi, sejak awal Novel telah mendesak presiden membentuk TGPF independen.

“Orang-orang yang berintegritas. Orang-orang yang bekerja secara objektif dan memiliki track record yang baik,” sambungnya.

Setelah pelaku terangkap, kata Novel pemeberantasan korupsi di Tanah Air akan semakin kuat. Menurutnya, lembaga antirasuah saat ini sedang gencar-gencarnya menangkap para koruptor yang sibuk meraup uang rakyat. Ketika pemberantasan korupsi terjadi dengan kuat, pasti ada saja orang-orang yang merasa terganggu. Kalau capres dan cawapres bersikap tegas, setidaknya masyarakat tahu ada komitmen yang kuat telah ditawarkan dari para kandidat.

“Harus semakin kuat. Kalau pun ada yang berani meneror, orang itu harus diberikan sanksi (Hukuman,Red),” pungkas pria berkacamata tersebut.

Dalam kasus teror Novel Baswedan, tidak hanya dibentuk TGPF. Polisi juga mengerahkan Detasemen khusus (Densus) hingga Inafis untuk mengungkap kasus Novel. Namun hingga kini belum ada titik terang. Belakangan, Kepala Kepolisian RI mengeluarkan surat tugas bernomor Sgas 3/1.HUK.6.6/2019, merupakan babak baru dalam kelanjutan kasus Novel Baswedan.

Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora mengatakan kasus Novel masuk kategori penganiayaan berat karena luka itu membuat Novel tak lagi bisa beraktivitas normal. Meski belum terungkap selama dua tahun, ia masih menaruh harapan bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta bisa bergerak jika kepolisian tak kunjung menuai hasil.

”Kami masih optimistis kasus ini tuntas, tapi kalau polisi enggak bisa maka harus ada tenggat waktu sebelum buat TGPF,” tuturnya.

Seluruh instrumen penegak hukum harusnya dapat difungsikan untuk membongkar kasus Novel Baswedan secara cepat. Dalam ketentuan tim kepolisian pengusut kasus Novel, memang dicantumkan TGPF baru dibentuk bila kepolisian tak sanggup lagi menyelesaikannya.

”Ada indikasi prosesnya ini pun juga sulit untuk diselesaikan. Makanya, Presiden harus hadir di kasus ini, untuk menunjukan bahwa presiden pun memiliki keberpihakan (Pemberantasan Korupsi),” tegasnya. (bar)

Baca Juga


Berita Terkait

Hukum / KPK Terharu Didukung Rakyat

Hukum / Diwarnai Aksi Demo, Panggung Rakyat


Baca Juga !.