Nasional

Marak Wakil Rakyat Ngawur

Redaktur: Nurhayat
Marak Wakil Rakyat Ngawur - Nasional

KOSONG- Pemilihan legislatif ditujukan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya untuk memperoleh kursi DPR. Tidak jarang bila sosok yang dipilih oleh partai adalah publik figur yang  belum tentu menguasai bidang yang dituju di DPR. Foto: Charlie Lopulua/INDOPOS

indopos.co.id - Diduga marak wakil rakyat ngawur saat menjalankan tugasnya di DPR RI. Lantaran, mereka tidak dapat berbuat banyak menyikapi kebijakan khususnya terhadap daerah pemilihan (dapil)-nya. Pasalnya, penetapan keputusan ditentukan oleh tiga pihak.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya menilai, fenomena ini menimbulkan masalah serius dalam pengambilan keputusan legislatif. Sebab, sambung Teguh, mereka yang duduk di DPR, seringkali tak dapat berbuat banyak saat menyikapi suatu kebijakan. Meskipun di daerah pemilihan (dapil) mereka dapat bersuara sekritis mungkin, hal itu juga tak banyak memiliki pengaruh. 

Terlebih lagi, lanjutnya, pemilihan legislatif ditujukan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya untuk memperoleh kursi DPR suatu partai ketimbang meloloskan dirinya sendiri. Alhasil, kata Teguh, tidak jarang bila sosok yang dipilih oleh partai adalah public figure yang memiliki potensi suara besar walaupun belum tentu menguasai bidang yang dituju di DPR. ”Makanya nggak heran kalau banyak politisi ngomongnya ngawur. Karena mereka nggak paham bidangnya,” ucap Teguh kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo membenarkan. Dia mengatakan, keputusan dalam lembaga legislatif ditentukan oleh tiga pihak. Mereka adalah ketua partai, ketua-sekretaris fraksi, dan Ketua kelompok fraksi (Kapoksi).

Menurut Saraswati, bila seseorang ingin melobi dan mempengaruhi hasil pembahasan suatu RUU dalam DPR, maka setidaknya tiga orang itu harus menjadi sasaran lobi. ”Kalau kita bicara proses pengambilan keputusan sama seperti RUU lain mana pun, lobi sebuah kebijakan itu harus tepat sasaran,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Dalam proses lobi, kata dia, seseorang biasanya memulai lobinya kepada pimpinan fraksi yang terdiri dari ketua dan sekretaris fraksi. Lalu, lobi dilanjutkan lagi pada Kapoksi sebagai orang yang mewakili kebijakan partai dalam pengambilan keputusan di komisi maupun badan legislasi. 

Namun, lanjutnya, semua itu akan kembali bermuara ke ketua partai. Sebab, sepengetahuannya, fraksi di DPR merupakan perpanjangan tangan dari partai, sehingga tidak mungkin melawan partai yang telah menyediakan kendaraan politik untuk duduk di Senayan. ”Fraksi tidak mungkin melawan kebijakan partai. Tidak mungkin menyetujui sesuatu tanpa persetujuan pimpinan partai. Fraksi kan perpanjangan partai,” ucap Saraswati. 

Saraswati menambahkan, pada umumnya, anggota DPR akan selalu mengikuti keinginan partai karena bisa mendapat sanksi jika memiliki sikap yang berseberangan. Untuk itu, Saraswati mengatakan, tidak perlu heran bila setiap anggota DPR yang terpilih cenderung patuh dan diam saat menghadapi fenomena apa pun. (aen)

 

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Politik / DPR Tolak Empat Calon Hakim Agung

Nasional / DPR Uji Kelayakan Empat Hakim Agung

Nasional / Rencana Pemindahan Ibu Kota, DPR Bentuk Pansus

Politik / Panas soal Pansus Pemilu

Nasional / DPR Warning Penyelenggara Pemilu


Baca Juga !.