Larang Tim Pemantau Intervensi

indopos.co.id – Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tjahjo Kumolo meminta tim pemantau pemilu mendeteksi serangan fajar yang bisa saja terjadi jelang hari pencoblosan pada Pemilu Serentak 17 April 2019.

”Deteksi serangan fajar. Hindari politik uang karena jadi racun yang sangat berbahaya untuk demokrasi. Cara-cara seperti ini dapat mengganggu proses konsolidasi demokrasi kita,” tutur Tjahjo, saat acara pembekalan Tim Pemantau Pemilu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Baca Juga :

Mantan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, racun demokrasi merupakan istilah yang kerap digaungkan sebagai bentuk perlawanan dan label negatif terhadap sejumlah hal yang dapat mengganggu pesta demokrasi.

”Racun atau virus tersebut adalah hoaks, fitnah, kampanye yang berujar kebencian, kampanye dengan menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA, serta politik uang yang populer dengan sebutan serangan fajar,” katanya.

Baca Juga :

Mendagri menilai, masa kampanye terlalu lama. Oleh karena itu, perlu pengawasan superketat dan serius untuk menghindari berbagai hal yang dapat menyerang proses demokrasi. ”Saya berharap jadwal kampanye yang cukup panjang ini dibahas dan dievaluasi agar lebih efektif dan efisien pada pemilu 2024,” ujar Tjahjo.

Tjahjo juga berpesan agar tim pemantau tidak melakukan intervensi terhadap penyelenggara pemilu. Tim pemantau bertugas melakukan monitoring dan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat mengganggu dan mengancam jalannya pemilu serentak kali ini.

Baca Juga :

”Tim jangan ikut campur urusan petugas penyelenggara pemilu. Tugasnya hanyalah monitoring, mendeteksi, koordinasi dengan Pemda, TNI, Polri, dan BIN. Kami optimistis pemilu berjalan lancar dengan tingkat partisipasi pemilih hingga 77,5 persen,” kata Tjahjo.

Tjahjo yakin aparat keamanan telah mendeteksi dan mempersiapkan hal-hal tersebut. ”Kami yakin, TNI, Polri, juga BIN sudah mendeteksi hingga per TPS yang dianggap rawan, apalagi di daerah rawan konflik seperti Papua. Saya yakin penyelenggara pemilu seperti KPU dan DKPP bekerja dengan baik untuk mengawasi secara internal. Sedangkan Bawaslu bertugas mengawasi secara eksternal. Namun tim monitoring pemantauan tetap sangat penting untuk menunjang kesuksesan pemilu,” ungkap Tjahjo.

Karena itu, Tjahjo meminta tim monitoring melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab dan sesuai amanat undang-undang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. ”Laksanakan tugas. Jangan melampaui wewenang monitoring. Segera berkoordinasi jika menemukan sejumlah hal yang tidak diinginkan atau temuan apa pun yang dapat mengganggu proses konsolidasi demokrasi,” imbuhnya. (yah)


loading...

Komentar telah ditutup.