Megapolitan

Kebijakan Pemprov Inkonsisten, Banyak Opsi Memanfaatkan Kolong Tol

Redaktur:
Kebijakan Pemprov Inkonsisten, Banyak Opsi Memanfaatkan Kolong Tol - Megapolitan

TAK DIRAWAT - Proses pembongkaran bangunan liar yang berada di kolong tol Pluit, pada 2016 lalu. Foto: Dok/INDOPOS

indopos.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan punya sejuta cara demi menjadikan ibu kota Indonesia sebagai megapolitan yang tidak kumuh. Salah satunya adalah mengajukan pengelolaan ruang kosong di kolong jalan tol.

Secara terbuka, sepupu dari Penyidik KPK Novel Baswedan ini bahkan telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar program itu disetujui.

Ia mengatakan, ruang kosong itu rencananya akan digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat. ”Saya sudah menulis surat kepada menteri PUPR agar pengelolaan (kolong tol) diserahkan kepada DKI. Sekarang kita menunggu keputusan menteri PUPR apakah permintaan DKI dipenuhi karena dengan begitu nanti kita bisa mengelola semua kolong tol. Bisa dipakai untuk taman, ruang kegiatan, macam-macam,” kata dia usai upacara pergantian nama Stasiun ASEAN, Rabu, (10/4/2019).

Ia mengatakan, saat ini ruang kosong di kolong jalan tol tidak dikelola dengan baik. Dia menjamin, jik diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta, maka akan dikelola lebih baik. ”Orang marahnya ke Jakarta, padahal bukan milik kita,” ujarnya.

Mengacu pada kasus kebakaran di kolong tol Pluit, terangnya, adalah preseden pada pengelolaan yang buruk. Untuk itu, dia mengajukan agar seluruh kolong tol di Jakarta bisa dikelola oleh pemprov.

Patut diketahui, permukiman kumuh di kolong Tol Pluit, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, habis dilahap si jago merah pada 30 Maret lalu. Namun, hingga saat ini para korban kebakaran masih mengungsi di tempat yang sama dengan tenda seadanya.

Gubernur Jakarta ini sedang menunggu balasan surat yang sudah dilayangkan kepada Kementerian PUPR. ”Suratnya (dikirim) tanggal 13 maret kepada menteri PUPR,” tuturnya.

Sejauh ini, menurut Anies, pihaknya baru sebatas menghimpun aneka model pengembangan kolong tol dari berbagai tempat di luar negeri. Oleh karenanya, ia masih terbuka terhadap berbagai kemungkinan pengembangan model kolong tol. ”Kita punya banyak contoh-contoh dari tempat-tempat di dunia. Ada banyak model yang kita mau kembangkan dan contoh-contohnya sudah banyak,” ucap dia.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai, niat mengelola kolong tol sejatinya terlambat dilakukan. Sebab, dia telah menginisiasi wacana ini sejak 9 tahun lalu. ”Sebenarnya saya sudah sejak 2010 lalu mendorong Pemprov DKI untuk mengelola seluruh kolong jalan tol dan flyover di wilayah Jakarta,” ujar Nirwono Joga kepada INDOPOS, Kamis (11/4/2019).

Pengelolaan kolong jalan dan fly over tersebut, menurut Nirwono harus melibatkan Dinas Pertamanan DKI Jakarta dan PT Jasa Marga. Mulai dari menanam rumput, semak perdu hingga tanaman tinggi. Dia menerangkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan mengelola tolong kol menjadi taman bacaan, adalah contoh sukses.

”Kalau ketinggian tiang konstruksi layang lebih dari 20 meter, kolong bisa dimanfaatkan untuk taman lingkungan atau taman kreatif,” ungkapnya.

Taman tersebut, dikatakan Nirwono sangat bermanfaat sekali untuk tempat berinteraksi sosial masyarakat di sekitar taman. Masyarakat umum juga bisa memanfaatkan taman kreatif tersebut untuk tempat bermain aman dan tempat pelatihan.

”Untuk anak-anak, taman kreatif ini sangat aman. Ibu-ibu bisa melakukan pelatihan atau hanya sekedar kumpul dan arisan,” ungkapnya.

Ia menilai, banyak kebijakan Pemprov DKI yang tidak pernah tuntas. Karena, setiap pergantian gubernur selalu ada pergantian kebijakan. Salah satunya program penataan kolong flyover dan jalan tol. Akibatnya pembangunan taman kreatif tidak pernah tuntas. ”Setiap ganti gubernur ganti kebijakan. Lihat saja penataan kolong untuk ruang terbuka hijau (RTH) atau taman kreatif tak kunjung rampung,” katanya. (nas/ibl)

Berita Terkait


Baca Juga !.