Caleg Tak Lapor LHKPN Takan Dilantik

indopos.co.id – Para calon anggota legislatif yang terpilih dalam pemilu tidak akan dilantik apabila belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal itu dilayangkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo di Gedung KPU, Jumat (12/4/2019).

”Kalau yang belum (serahkan LHKPN, Red) nanti kalau dia terpilih, dia punya waktu seminggu untuk melengkapi, kalau nggak dilengkapi ya nggak dilantik,” ungkap Ketua KPK, Agus Rahardjo. ”Nggak dilantik, itu peraturan KPU kalau tidak salah,” kata Agus menambahkan.

Menurut Agus, berdasarkan peraturan baru KPK, penyelenggara negara yang terpilih wajib melaporkan LHKPN secara rutin setiap tahun sebagai bentuk transparansi pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi. ”Dalam rangka pencegahan kita menginginkan transparansi mengenai kekayaan mereka. Apalagi dalam peraturan KPK terbaru setiap tahun deadline-nya tanggal 31 maret seperti deadline pajak, mereka harus melaporkan kembali,” jelas Agus.

Pelaporan LHKPN, kata Agus, untuk mengetahui perkembangan kekayaan para penyelenggara negara. Dengan demikian, lembaga antirasuah bisa memonitor peningkatan harta mereka. ”Jadi kita tahu perkembangan dari harta mereka, jadi kita bisa memonitor apakah mereka mengumpulkan hartanya wajar atau tidak kalau perkembangannya meningkat luar biasa,” pungkas Agus. 

Ditambahkan, Jubir KPK, Febri Diansyah, pihaknya telah menyepakati hal diatas deng KPU. Jadi Kewajiban para caleg apabila terpilih, dalam waktu tujuh hari harus menyetorkan LHKPN. Aturan tersebut, sambung Febri, tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 37 tentang LHKPN.

”Kalau calon anggota legislatif terpilih artinya dia sudah melakukan, selesai proses pemilu dan kemudian KPU sudah menetapkan atau mengumumkannya, bahwa yang bersangkutan terpilih, maka ada waktu sekitar tujuh hari mereka melaporkan kekayaannya kepada KPK. Kalau pelaporan belum dilakukan, maka tidak bisa dilantik,” paparnya, kemarin.

”Itu aturan yang sudah ada di KPU dan kami harap tentu saja ini bisa dipatuhi bahkan KPK sudah membuka diri, sejak saat ini para caleg itu sudah bisa melaporkan kekayaannya,” sambungnya.

Diketahui KPU dan KPK telah bertemu membahas tentang kepatuhan para penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya. KPK bahkan telah meluncurkan Pantau LHKPN agar para pemilik hak pilih dalam pemilu 2019 bisa menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan.

”Kami harap bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi pemilih untuk melihat kalau ada di antara para anggota Dewan ini yang mencalonkan kembali bisa dilihat apakah patuh atau tidak patuh melaporkan kekayaannya, karena transparan dalam konteks membuka kekayaan adalah salah satu indikator yang paling minimal sebenarnya terkait dengan kepatuhan dan integritas yang diharapkan,” kata Febri. (aen)

Komentar telah ditutup.