Nasional

Kampanye di Masa Tenang, Ini Ancaman Buat Netizen dan Buzzer

Redaktur:
Kampanye di Masa Tenang, Ini Ancaman Buat Netizen dan Buzzer - Nasional

Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan. Foto: Dok/KEMENKOINFO.GO.ID

indopos.co.id – Larangan kampanye tidak hanya berlaku di dunia nyata, larangan juga berlaku di dunia maya. Netizen yang melanggar aturan tersebut, harus siap menerima sanksi.

Pemerintah melalui  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan bertindak tegas bagi netizen yang nekat berkampanye di masa tenang. Baik buzzer maupun perorangan akan diperlakukan sama.

”Siapa pun yang nekat berkampanye selama masa tenang akan diblokir akunnya,” tukas Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan.

Samuel mengatakan, sebelum diblokir, pemilik akun akan diberi peringatan terlebih dahulu untuk menghapus konten yang diterbitkan.

“Setiap orang yang melakukan kegiatan kampanye pada masa tenang, kita akan block dulu, suspend akunnya dulu. Apakah itu buzzer atau masyarakat,” ujar Samuel, kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (13/4).

Menurut Samuel, pelarangan kampanye ini bukan bermaksud untuk mengurangi hak kebebasan berekspresi seseorang. Namun, kampanye memiliki aturannya tersendiri dan ada jangka waktu yang sudah diatur undang-undang.

“Kami sudah memberi tahu kepada platform untuk iklan, mereka sudah bersedia dan sudah dilakukan. Jadi tidak ada iklan apa pun yang bisa diterima oleh platform selama masa tenang ini, sampai pada hari pencoblosan,” imbuhnya.

Meski begitu, Kemenkominfo tidak meminta agar seluruh konten kampanye yang sudah diterbitkan di media sosial untuk dihapus. Yang dilarang hanya menyebar kembali konten tersebut.

Sementara itu, bagi setiap individu yang mencari informasi terkait paslon maupun caleg di media sosial masih diperbolehkan sekalipun di masa tenang karena merupakan hak seseorang dalam memperoleh informasi. Namun, hal yang dilarang yakni ketika informasi itu disebar ulang di media massa. Begitu pula dengan percakapan politik secara privat atau individu antarindividu. (yay)
 
 
 
 
 

Berita Terkait

Nasional / 2020, Indonesia Merdeka Sinyal

Headline / Indonesia Butuh 600.000 SDM Talenta Digital

Ekonomi / Startup Gagal karena Nafsu Ingin Cepat Kaya

Nasional / Layanan 4G-LTE Jangkau 97 Persen Populasi Indonesia


Baca Juga !.