Pssst..!

indopos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14-16 April sebagai masa tenang Pemilu 2019. Namun, sayangnya, momen ini banyak diwarnai peretasan akun hingga penyebaran berita hoaks kepada pendukung kubu tertentu.

Salah satunya akun twitter milik Said Didu. Mantan Staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mengatakan, peretasan akun twitternya dilakukan ketika debat pamungkas calon presiden dan wakil presiden.

Baca Juga :

’’Mulai membikin mention, tujuh mention yang menjelek-jelekkan UAS (Ustaz Abdul Somad), 23 jam yang lalu yang lalu sekitar pukul 23.00 WIB (sudah diambil alih peretas),’’ ujar Said Didu saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Minggu.

Said Didu menduga, peretasan akunnya dilakukan lantaran ada pihak yang ketakutan terkait cuitan-cuitannya di Twitter.

Dia mengaku geram dengan peretas yang mengambil alih akun twitternya. Pasalnya, konten yang dicuitkan telah memfitnah Ustaz Abdul Somad.

’’Mereka menghack akun saya untuk memfitnah orang yang sangat kita hormati. Seorang ulama yang hatinya bersih,” kata dia.

Said Didu juga menyatakan, selain akun twitter, akun facebook miliknya juga sempat diretas pihak tak bertanggung jawab. Namun, sekitar pukul 03.00 WIB akunnya bisa kembali diselamatkan dari peretas.

“Facebook tadi malem bersamaan diambil. Jam 3 Subuh facebook berhasil diselamatkan kembali ke saya. Akun twitter sampai sekarang sudah sulit saya ambil alih,” kata dia.

Mendapat serangan dari peretas akun @saididu, Ustaz Abdul Somad buka suara. Ustaz kelahiran Silo Lama, Asahan, Sumatera Utara itu menyampaikan melalui unggahan foto di akun Instagram pribadinya @ustadzabdulsomad. Ada tiga foto berlatar foto diri dengan tambahan kutipan.

“Apa yang terjadi pada saya, kuserahkan semua pada Engkau ya Allah, yang penting sudah ku sampaikan,” tulis ustaz yang akrab disapa UAS itu dalam keterangan foto unggahannya itu, Minggu (14/4/2019).

Pada foto pertama, Somad menuliskan tentang perbedaan pilihan yang berujung fitnah. Dia juga berpesan untuk selalu menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Menjadi marah, hanya karena berbeda pilihan. Lalu marah berubah menjadi fitnah. Menunjukkan akal tak lagi mengikat nafsu. Semoga kita tetap jaga NKRI dengan kelapangan hati. #SaveUAS,” demikian kutipan di dalam foto pertama itu.

Di foto kedua, Somad berpesan tentang Pilpres. Untuk Pilpres 2019, Somad mengaku diperlihatkan tentang siapa kawan sejatinya.

“Pilpres tetap ada lima tahun sekali. Dari dulu hingga kini. Pilpres 2019 bagi UAS? Memperlihatkan mana teman sejati, mana lawan berbaju kawan selama ini,” tulis Somad sebagai kutipan di foto kedua.

Pada foto ketiga Somad mencantumkan tanda pagar (tagar) #SAVE_UAS dan kutipan, ‘Air selalu mengalir, dia tidak bisa ditahan. Ketika dia ditahan, maka dia akan menjadi sebuah perlawanan yang besar’. Di foto ketiga ini, Somad juga memperlihatkan hoaks-hoaks yang menyerang dirinya.

Salah satu yang menjadi viral unggahan tentang Ustaz Abdul Somad di akun Twitter mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu dengan nama akun @saididu yang diretas oleh oknum tak bertanggung jawab.

Dalam unggahan akun @saididu yang diretas itu berisikan cuitan yang mendiskreditkan Ustaz Abdul Somad.  

Salah satunya yakni yang mengungkapkan jika Ustaz Abdul somad memilih capres pilihannya di pilpres 2019 karena adanya transaksi rumah dan gratifikasi.

Selain peretasan akun dan penyebaran hoaks, masa tenang juga masih diwarnai kampanye di media sosial. Dari pantauan INDOPOS, para calon anggota legislatif dan pimpinan parpol gigih mempromosikan dirinya. Bahkan, buzzer politik juga tetap getol membuat citra positif para jagoannya. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah membuat aturan buzzer politik dan peserta pemilu dilarang kampanye di masa tenang di media sosial.  Para pelanggar dapat dikenai sanksi. Mulai administratif hingga pidana. Larangan itu tertuang dalam Pasal 53 ayat (4) Peraturan KPU No 23/2018. 

Bawaslu pun akan mengawasi kampanye di media sosial pada masa tenang. Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo untuk mengawasi iklan di media sosial.

Penjatuhan sanksi jika melanggar aturan masa tenang ditetapkan melalui UU dan Peraturan KPU (PKPU).

Berdasarkan UU Pemilu No 7/2017, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu. Hal ini tertuang dalam Pasal 278 UU Pemilu No 7/2017.

Kemudian, merujuk pada Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu, sanksi jika melanggar larangan di atas yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. 

Pencoblosan Berjalan Terus di Malaysia

Sementara itu, di tengah beredarnya video pencoblosan surat suara kepada pasangan capres dan caleg tertentu di Malaysia, pemungutan di negeri jiran tersebut terus berjalan. Padahal, banyak pengamat menyarankan agar pemilu ditunda.

KPU mengatakan proses pemungutan suara di Kuala Lumpur, Malaysia, dilaksanakan di tiga titik TPS. Yakni di kantor KBRI, Wisma Duta dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Semuanya berlangsung lancar.

“Alhamdulillah (pemungutan suara) berlangsung lancar, ” kata Komisioner Hasyim Asy’ari dikonfirmasi dari Jakarta, Minggu.

Hasyim terbang ke Kuala Lumpur khusus untuk memastikan proses pencoblosan pemilih WNI di negara itu berlangsung aman dan lancar.

Pemungutan suara di Kuala Lumpur dimulai pukul 08.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.

Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) mencatat jumlah pemilih yang terdaftar di Malaysia mencapai 550 ribu orang.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan pemungutan suara di Kuala Lumpur tetap berlangsung sesuai jadwal yakni hari Minggu di tengah kasus dugaan surat suara tercoblos, beberapa waktu lalu.

“Jadi memang kami tidak bisa memastikan bahwa itu surat suara produksi dari KPU RI, tapi pelaksanaan pemungutan suara di Kuala Lumpur tetap jalan,” ucapnya.

KPU mencatat jumlah daftar pemilih tetap (DPT) luar negeri mencapai 2.086.285 orang.

Mereka tersebar di 168 TPS yang ada di tiga titik yakni di KBRI 76 TPS, Sekolah Indonesia (86) dan Wisma Duta (6).

Awalnya, TPS di kota itu mencapai 255, namun karena berkaitan dengan izin setempat, PPLN memangkas menjadi 168 TPS.

Selain melalui TPS, mereka juga dapat menyalurkan hak pilihnya melalui pos atau kotak suara keliling (KSK).

Di Malaysia, pemungutan suara dipusatkan di lima PPLN yakni Johor Baru, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching dan Penang.

Usut Pencoblosan Surat Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diminta menyampaikan informasi yang jelas dan terukur soal surat suara diduga tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Yang akan disampaikan kepada masyarakat haruslah informasi yang terukur dan jelas, jangan kemudian informasi yang masih prematur sudah disampaikan kepada publik,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Minggu.

Ia menekankan semua hasil klarifikasi dan investigasi KPU-Bawaslu di Malaysia harus disampaikan secara terbuka dan akuntabel, tetapi yang disampaikan pada masyarakat semestinya informasi valid.

Selain itu, menurut Titi, jumlah surat suara yang didistribusikan ke Malaysia dan peruntukannya di setiap TPS sudah diatur sehingga semestinya tidak sulit untuk mengetahui ada penyalahgunaan atau tidak.

“Sebenarnya tidak sulit bagi KPU dan Bawaslu untuk menelusuri pergerakan surat suara karena surat suara itu jelas mau dikirim ke mana, siapa penerimanya dan apa namanya, dia berada di mana,” tutur Titi.

Ia berpendapat, informasi penting yang perlu disampaikan KPU adalah ketika distribusi surat suara dicek, surat suara tercoblos itu untuk TPS yang akan menggelar pemungutan hari ini, kotak suara keliling (KSK) atau pos.

Apabila diketahui distribusi surat suara semestinya untuk KSK dan pos, ujar Titi, berarti terdapat kecenderungan penyimpangan di dalam praktik distribusi.

Ke depan, dia berharap setiap perkembangan dalam proses penelusuran sebagai tindak lanjut dan investigasi oleh KPU dan Bawaslu disampaikan terbuka kepada publik untuk mencegah spekulasi berkembang liar.

Soal pemungutan suara di Malaysia, menurut Titi, masyarakat dapat ikut memantau dan mengawasi jalannya pemungutan suara untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. (yay/ant)

Komentar telah ditutup.