Nasional

Serahkan Manfaat JKK dan JKM 13 Peserta Non ASN Kemensos RI

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Serahkan Manfaat JKK dan JKM 13 Peserta Non ASN Kemensos RI - Nasional

PERLINDUNGAN- Penyerahan klaim JKK dan JKM simbolis di acara Rapat Kerja Nasional Kemensos RI di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/4/2019).FOTO:BPJSTK

indopos.co.id - BPJS Ketenagakerjaan membayarkan hak kepesertaan 13 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kemensos RI yang meninggal dunia. Penyerahan klaim simbolis berlangsung di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional Kemensos RI di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (15/4/2019).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto. Salah satu klaim yang diserahkan tersebut berupa manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp169 juta dan kepada 12 ahli waris penerima manfaat Jaminan Kematian(JKM) dengan total nilai sebesar Rp 288 juta.

”Selain TKSK di Kementerian Sosial masih ada tenaga non-ASN lain yaitu Tagana (Taruna Siaga Bencana) dan petugas Program Keluarga Harapan (PKH). Kami upayakan secepatnya personel non-ASN di Kemensos terdaftar di BPJS Ketenagakerjaanm,” ujar Agus Gumiwang di hadapan ratusan koordinator TKSK se-Indonesia.

Dikatkan, TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan jajarannya untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di setiap wilayah penugasan di kecamatan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, dari awal kepesertaan pada Maret 2018 hingga Maret 2019, pihaknya membayarkan manfaat kepada peserta TKSK ini Rp 803 juta. Rinciannya sebesar Rp 600 Juta untuk pembayaran manfaat JKM dengan 25 kasus dan sisanya Rp 203 Juta untuk manfaat JKK dengan 4 kasus.

”BPJS Ketengakerjaan terus memperluas cakupan kepesertaannya di Indonesia terutama pegawai pemerintahan non ASN. Seperti Kementerian Sosial RI telah melindungan tenaga kerja non ASN yang berada di jajarannya sebanyak 7.014 orang yang berada di seluruh Indonesia. Kami berharap kepada seluruh kementerian, lembaga, badan, dan instansi pemerintah lainnya meniru langkah yang baik ini,” ujar Agus.

Dikatakan, BPJS Ketenagakerjaan senantiasa hadir untuk memberikan kepastian perlindungan. Hal itu sesuai dengan prinsip sistem jaminan sosial nasional seperti gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kepada seluruh pekerja Indonesia. ”Hal ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera”, ujar Agus.

Sementara itu Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua Indra Iswanto mengatakan, kepesertaan TKSK tersentral di dua kantor layanan di DKI. Yang pertama di Kantor Cabang Mangga Dua dan Kantor Cabang Perintis (KCP) Cengkareng. Menurutnya, di bawah Kemensos ada beberapa SDM pendamping selain TKSK yaitu Tagana, dan PKH yang jumlahnya lebih besar. Tagana sekitar 60 ribuan sedangkan PKH sekitar 40 ribuan.

”Saat ini sedang proses perjanjian kerja sama dengan PKH. Kami berharap akan terlaksana (menjadi peserta) secepatnya, karena kita tidak tahu kapan musibah menimpa seseorang,” ujar Indra  yang mendampingi Asisten Deputi Pelayanan Wilayah DKI Jakarta dr Merry Triwisatawati. Sementara itu PPs KCP Cengkareng Hasan Basri mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak ada kendala untuk mengelola kepesertaan TKSK di seluruh Indonesia dengan dukungan aplikasi teknologi digital.

”Kami berkomonikasi intens menggunakan grup dengan peserta seluruh Indonesia. Sehingga jika terjadi masalah langsung kami respons,” ungkap Hasan. Begitu pula untuk urusan klaim tidak harus datang ke Jakarta. ”Layanan seperti klaim tidak harus di kantor cabang pendaftaran. Tetapi bisa diakses ke tiap-tiap kantor cabang terdekat,” cetus Asisten Deputi Pelayanan Wilayah DKI Jakarta dr Merry Triwisatawati.(dni)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.