Hukum

Dicopot dari Jabatan Partai

Redaktur:
Dicopot dari Jabatan Partai - Hukum

Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso. Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

-Rencana praktik politik uang (money politic), akhirnya terungkap. Uang yang berjumlah fantastis dari tangan Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso, kini disita Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam penangkapan itu, KPK mengamankan sebanyak 82 kardus yang berisikan 400 ribu amplop yang berisikan uang sejumlah Rp 8 miliar. Uang tersebut, diduga akan digunakan Bowo untuk melakukan serangan fajar saat pemilu serentak diselenggarakan, pada 17 April 2019 mendatang. Kasus ini membuktikan maraknya politik uang di kalangan politisi.

Ketua Dewan Bidang Media dan Penggalangan Opini Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily menyampaikan, tak ada penanganan khusus yang dilakukan partai berlambang pohon beringin itu. Tersandungnya Bowo dalam kasus ini, akan menjadi tanggung jawab pribadinya. Tak hanya itu, Tubagus Ace Hasan Syadzily juga menegaskan, bahwa status Bowo juga telah dihentikan sebagai pengurus DPP Partai Golkar, yang membidangi Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Tengah II dan jabatan lainnya yang terkait dengan partai.

”Kita tidak ada penanganan khusus dalam kasus yang dialami oleh Bowo. Itu tanggung jawabnya, karena partai tidak pernah memberikan arahan khusus terkait pemenangan di masing-masing dapil (daerah pemilihan),” ujar Tubagus Ace Hasan Syadzily kepada INDOPOS di Jakarta, Senin (15/4).

Belum lama ini, Bowo menyeret satu nama lainnya yang merupakan kader Partai Golkar, yakni politisi Nusron Wahid. Pria yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyatakan, bahwa kasus yang membelit mereka tak ada kaitannya dengan partai yang dinakhodai Airlangga Hartanto tersebut.

”Tidak ada yang perlu disiapkan karena itu tanggung jawab masing-masing. Soal amplop dan lain-lain itu kan sebetulnya bukan kebijakan partai. Jadi itu urusan pribadi masing-masing,” terang Ace Hasan.

Kendati kasus ini merundung partai yang identik dengan warna kuning itu, mereka tetap fokus untuk pemenangan Pemilu 2019. Kasus ini juga mendapat perhatian sejumlah pihak, termasuk kader partai Golkar lain. Politisi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengaku, kader lainnya juga terkejut setelah mendengar kabar kasus tersebut. "Tentu (Kaget,Red) tapi kami harus kembali fokus pada tujuan pemenangan dalam Pemilu. Tetap semangat," ucap Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Ormas Perempuan Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Bowo Sidik Pangarso bermanuver bahwa kasus suap terkait amplop 'serangan fajar' menyebut nama Nusron Wahid, dan kini menyeret sosok menteri. Dalam pemeriksaan, Bowo terus membuat kejutan. ”Saya diminta oleh partai menyiapkan 400 ribu. Nusron Wahid meminta saya untuk menyiapkan 400 ribu (amplop). Diminta oleh Nusron Wahid untuk menyiapkan itu," kata Bowo sambil berjalan ke arah mobil tahanan yang sudah menunggunya.

Ketika ditanya terkait amplop yang disediakannya itu untuk Pilpres 2019, Bowo pun tidak menjawab secara lugas. Namun, dia hanya menyatakan dukungan partai tetap ke petahana. "Yang jelas, partai kita dukung 01," kata Bowo.

Pengacara Bowo Sidik Pangarso, Saut Edward Rajagukguk menuturkan, pihaknya siap fokus menjalani proses hukum dan akan menyiapkan sejumlah fakta yang membuktikan kliennya bukan koruptor. Saat disinggung mengenai sejumlah barang bukti berupa amplop yang diamankan oleh KPK yang diduga akan digunakan untuk serangan fajar saat Pemilu, ia membantah hal yang disangkakan kepada kliennya. "Semua nanti kami siapkan setelah mendapat dakwaan. Ya, kan belum terkirim amplopnya," tegasnya.

Sementara itu, Saut Edward Rajagukguk juga menyatakan, pihaknya tidak akan mengambil langkah praperadilan dalam kasus kliennya ini. Namun, mereka akan mengajukan sebagai Justice Collaborator (JC).

”Kami tidak mengajukan praperadilan. Kita akan ajukan JC tergantung nanti diterima atau tidaknya sama pimpinan maupun hakim. Yang jelas kita akan kooperatif,” tuturnya.

Dia juga membenarkan, terkait hubungan antara kliennya dengan Nusron Wahid. Pasalnya, antara Bowo dan Nusron berasal dari dapil yang sama. Dalam kasus ini, kata Saut, diduga Bowo melakukan hal tersebut atas perintah Nusron Wahid. ”Amplop itu disuruh Nusron Wahid, disiapkan. Tapi, belum tau untuk apa. Hanya disuruh disiapkan,” jelasnya.

Saud membenarkan, bahwa uang tersebut diberikan oleh salah satu petinggi di perusahaan BUMN. Meski kliennya tak mengerti bahwa uang yang diberikan pejabat itu digunakan untuk serangan fajar.

”Uang itu berasal dari tabungannya. Dan uang itu, diberikan dari salah petinggi BUMN pada 2017,” ungkapnya.

Saut Edward menyebut, uang yang disita KPK dalam perkara Bowo itu diduga berasal dari menteri. Namun Saut Edward tidak membeberkan siapa menteri yang dimaksudnya. ”Sumber uang yang memenuhi Rp 8 miliar yang ada di amplop dari salah satu menteri yang sekarang di kabinet ini,” ujarnya.

Bowo dijerat KPK sebagai tersangka karena menerima uang dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti melalui orang kepercayaannya yang bernama Indung. Asty dan Indung juga telah berstatus sebagai tersangka. Bowo diduga menerima Rp 1,5 miliar dalam 6 kali pemberian dan Rp 89,4 juta dari Asty. KPK menyebutkan, Rp 1,5 miliar yang diterima Bowo itu disita bersama dengan Rp 6,5 miliar lainnya dalam wadah 400 ribu amplop yang diduga untuk 'serangan fajar' mengingat Bowo kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah (Dapil Jateng) II yang meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak. Uang tersebut diduga gratifikasi yang diterima Bowo berkaitan dengan jabatannya.

Diperiksa sebagai Saksi

Saksi kasus dugaan suap yang melilit anggota DPR Bowo Sidik Pangarso, Siesa Darubinta. Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Perempuan yang berparas cantik ini nampak mengenakan atasan berwarna biru dan celana berwarna putih serta berkacamata saat tiba di gedung KPK, Jakarta, kemarin. Kedatangan Siesa Darubinta, untuk memenuhi panggilan KPK di kasus suap yang melibatkan Bowo Sidik Pangarso. Siesa merupakan saksi dalam kasus suap yang menjerat Bowo Sidik.

Tak ada keterangan apa pun yang disampaikan Siesa saat tiba di KPK. Dia langsung masuk ke lobi dan duduk di kursi yang disediakan sebelum naik ke ruang pemeriksaan di lantai 2.

Setelah 6 jam diperiksa penyidik KPK, Siesa Darubinta tidak memberikan keterangan apapun kepada usai menjalani pemeriksaan dan langsung menuju mobil Toyota Innova yang sudah menunggunya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah belum menjelaskan secara rinci pemeriksaan yang dilakukan terhadap Siesa. Febri mengatakan, hari ini ada 3 saksi yang dipanggil dalam kasus yang berkaitan dengan informasi mekanisme kerja sama PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan  PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

"Penyidik hari ini mendalami informasi mengenai mekanisme kerja sama sewa menyewa kapal antara PT Pilog dan Humpuss," ucapnya. (dan/bar)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Pengusaha Didakwa Suap Bowo Sidik Rp 2,5 Miliar

Hukum / Sidang Kasus Rommy, Lukman dan Khofifah Tak Hadir

Nasional / Dua Rektor UIN Banda Aceh Diperiksa KPK

Nasional / Kasus Rommy, KPK Periksa Rektor UIN

Politik / Munaslub Golkar Berdampak Negatif bagi Partai 

Headline / Presiden Jokowi Segera Pilih Pimpinan KPK Baru 


Baca Juga !.