Politik

Berkejaran dengan Waktu dan Cuaca

Redaktur: Riznal Faisal
Berkejaran dengan Waktu dan Cuaca - Politik

JALAN SETAPAK - Personel TNI dan Polri mengawal distribusi logistik Pemilu 2019 ke kawasan Taman Nasional Meru Betiri, Dusun Bandealit, Desa Andongrejo, Tempurejo, Jember, Jawa Timur, Senin (15/4/2019). Foto: Seno/ANTARA FOTO

indopos.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim surat suara Pemilu 2019 telah terdistribusi seluruhnya ke semua daerah dan telah dikirim dari tiap kabupaten ke masing-masing kecamatan. Persiapan pelaksanaan Pemilu pun telah mencapai 99 persen.

"(Surat suara) baru beres. Kita masih berkejaran dengan waktu di banyak daerah, apalagi cuaca juga kurang bersahabat," kata anggota KPU Pramono Ubaid di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Dia menyebutkan, ratusan ribu surat suara yang rusak telah diganti serta didistribusikan. Jajarannya di daerah tinggal memastikan pasokan logistik tiba di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) maksimal pada hari ini.

Merujuk pada rapat pleno penetapan DPTHP III pada 8 April 2019, KPU telah menetapkan jumlah total TPS sebanyak 810.329 TPS. Penambahan ini di antaranya berasal dari adanya tambahan DPT di 199 TPS. Lalu ada juga penambahan TPS untuk mengakomodasi jumlah DPT tambahan yang melebihi batas maksimal sebuah TPS serta jumlah DPTb Pemilu 2019 sebanyak 800.219 pemilih.

Menurut Pramono, jumlah total pemilih sebanyak 190.779.969 orang untuk dalam negeri. Jumlah ini mengalami penambahan sebesar 9.640 pemilih lantaran adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan beberapa warga negara mengurus perpanjangan pindah memilih.

"Kami berharap (distribusi surat suara) bisa diselesaikan dalam dua hari. Karena kami masih harus menjelaskan beberapa hal seperti sistem audit IT KPU," jelasnya.

Selain itu, KPU juga telah merampungkan polemik 17,5 juta DPT ganda yang dipermasalahkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Anggota KPU Viryan azis mengatakan, jajarannya telah memverifikasi data-data tersebut.

Viryan menguraikan, 17,5 juta data tersebut diverifikasi secara faktual menggunakan teknik sampling. Verifikasi dilakukan terhadap 1.604 data pemilih yang dipermasalahkan. Hasilnya, ia klaim, tidak ada masalah. 

"Data pemilih 17,5 juta adalah wajar dan apa adanya . Karena regulasi atau kebijakan dari pencatatan sipil. Temuan di lapangan menguatkan hal tersebut. Dari 1604 sampel, 98,5 persen terverifikasi faktual ada orangnya," kata Viryan. 

Salah satu data yang diduga bermasalah oleh BPN adalah adanya data pemilih yang memilki tanggal dan bulan lahir yang sama dalam jumlah besar. Hasil verifikasi yang dilakukan KPU, kata Viryan, data tersebut merupakan hasil pencatatan bagi warga yang lupa akan tanggal dan bulan lahirnya. 

"Semua penduduk yang lupa tanggal atau tidak tahu lahirnya semua ditulis 31 Desember. Kemudian, sejak berlangsungnya SIAK tahun 2004  penduduk yang lupa tanggal dan bulan lahirnya ditulis 1 juli," ucapnya. 

Sedangkan terkait dengan data pemilih yang ditemukan lahir pada tahun 1800 dan berusia di atas 90 tahun, Viryan katakan, hal tersebut merupakan bagian dari kesalahan memgimput data. Dia mengklaim telah membereskan data tersebut. 

“Data usia unik yang dianggap tidak wajar, mulai dari di atas 90 tahun dan di bawah 17 tahun. Dugaan data tersebut ada 325.327 pemilih. Ini telah diselesaikan. “Sebagian ditemukan orangnya ada datanya benar. Sesuai dengan kependudukan yang ada,” katanya. 

Sementara, dalam tahapan pemungutan suara, anggota KPU lainnya, Ilham Saputra mengingatakan agar pemilih mengecek terlebih dahulu surat suara yang telah didapatnya sebelum mencoblos. Seandainya pemilih menemukan surat suara rusak atau bahkan telah tercoblos, pemilih harus melaporkannya ke petugas KPPS.

"Tapi, kalau sobeknya sepanjang tidak di kolom peserta Pemilu tidak masalah," katanya.

Dia menambahkan, surat suara yang asli diproduksi KPU ialah surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua KPPS setempat. Jadi, masyarakat diminta untuk memperhatikan hal tersebut.

"Jangan lupa memastikan surat suara sudah ditandatangani oleh ketua KPPS. Sebab, kalau nanti sudah mencoblos dan dimasukkan kotak, ditemukan surat suara tidak ada tanda tangan ketua KPPS, itu dianggap tidak sah," pungkasnya. (jaa)

Baca Juga


Berita Terkait

Politik / Polisi Blokade Jalan Menuju Gedung MK

Politik / Di MK, KPU Tak Bisa Jawab soal DPT Siluman

Politik / Kapolri Tegaskan Larang Aksi Unjuk Rasa di MK

Politik / Mendagri Sebut Tak Ada Penggelembungan Data Kependudukan

Headline / Sidang MK Ditutup saat Adzan Subuh Berkumandang

Megapolitan / Proyek Fiktif, Bendahara KPU Bogor Ditahan


Baca Juga !.