Nasional

Agama Kerap Dijadikan Alat Politik

Redaktur: Riznal Faisal
Agama Kerap Dijadikan Alat Politik - Nasional

Anggota Fraksi PKB DPR, Mahfud Lukmanul Hakim. Foto: Charlie Lopulua/INDOPOS

indopos.co.id - Agama menjadi simbol politik identitas yang semakin menguat. Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Lukmanul Hakim mengatakan, meski Indonesia bukan negara agama, tetapi sering kali agama dijadikan sebagai alat politik.

"Nilai dalam agama itu harus ditransformasikan dalam bentuk kebijakan politik yang objektif, bukan agama sebagai simbol dan alat doktrinasi membangun militansi. Akhirnya lihat, agama dalam konteks sebagai rahmat itu terabaikan," kata Lukman saat meluncurkan buku ‘Adempol' (Agama, Demokrasi dan Politik) di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/4/2019).

Lukman menilai, publik penting melihat dan membaca pemikiran Cak Imin (Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB, Red) yang sudah dituliskannya dalam buku setebal 285 halaman tersebut. Buku ini memuat biografi Cak Imin yang disebut sebagai trilogi kebangkitan bangsa.

"Trilogi ini bersumber dari pemikiran dan jejak langkah politik Cak Imin, yang saya awali dari catatan kecil selama nderek beliau," ujar Lukman.

Politis PKB lainnya, Lukman Edy juga angkat bicara soal 'people power' di negara demokrasi. Menurutnya, itu adalah kebohongan besar. Menurut mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, 'people power' bukanlah dengan upaya turun ke jalan dan menggagalkan proses Pemilu.

"Ancaman people power di negara demokrasi adalah kebohongan luar biasa. 'People power' di negara demokrasi adalah turun ke TPS, bukan tidak mengakui Pemilu, turun ke jalan, lalu menggagalkan penyelenggaraan Pemilu," ujarnya di Semanggi, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Lukman pun mengimbau, kepada KPU agar melaporkan pihak-pihak yang mengancam melakukan 'people power'. Pasalnya, ancaman tersebut mengganggu proses dan integritas penyelenggaraan pemilu.

"Kalau ada orang yang ancam people power, laporkan ke polisi, karena mengganggu integritas kami sebagai penyelenggara pemilu. (KPU) Jangan takut," tukasnya.

Menurut Lukman, KPU saat ini sedang galau dan tidak percaya diri untuk menyelenggarakan Pemilu. Salah satu penyebabnya, adalah berbagai ancaman hoax Pemilu yang cenderung mendelegitimasi pemilu 2019 dan para penyelenggaranya.

"Saya melihat wajah yang tidak percaya diri dari KPU dan stafnya untuk menyelenggarakan pemilu. Makanya perlu di-support supaya menyelenggarakan pemilu dengan percaya diri," ucapnya.

Senada, Direktur Eksekutif Perluludem, Titi Anggrani mendorong peserta Pemilu menggunakan saluran hukum yang ada untuk melakukan protes atau keberatan terhadap penyelenggaraan pemilu.

Menurut Titi, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah menyediakan ruang-ruang hukum bagi orang yang merasa dirugikan dari proses pemilu. "Pemilu di Indonesia adalah salah satu Pemilu terbaik di dunia. Semua ruang untuk keberatan sudah disediakan. Kalau sengketa hasil Pemilu, ada MK. Kalau pelanggaran dan sengketa proses juga ada Bawaslu," pungkas Titi. (aen)

Berita Terkait


Baca Juga !.