Nasional

Sengketa Bakal Marak, Ini Pesan Mahfud MD

Redaktur: Riznal Faisal
Sengketa Bakal Marak, Ini Pesan Mahfud MD - Nasional

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

indopos.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bersiap menerima gugatan sengketa Pemilu 2019. Sebab, diprediksi akan banyak perkara yang bakal disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengingat pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang bersamaan.

"Hal pertama yang akan anda (KPU, Red) hadapi sejak tanggal 18 itu adalah isu kecurangan, isu kesalahan KPU," ujar Mahfud MD, mantan ketua MK, kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Mahfud mengatakan, KPU akan digugat ke MK sekurang-kurangnya oleh partai politik dan calon anggota legislatif (Caleg) yang merasa dicurangi.  Pasangan calon (Paslon), Caleg hingga legislatif tidak akan bisa menjadi tergugat. 

Dia mengungkapkan, Paslon presiden-calon wakil presiden, Caleg, hingga calon anggota DPD merupakan pihak-pihak yang akan menjadi penggugat. Sebab itu, KPU harus benar-benar profesional menjaga semua dokumen dan prosedur dari sekarang.

"Karena menang atau kalah KPU itu akan menentukan profesional atau tidak. Kalau kalah berarti tidak profesional," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan, pihaknya siap melayani pihak-pihak yang melayani gugatan. Namun, tidak boleh didampingi advokat atau pengacara saat menggugat penyelenggara Pemilu. 

Dia menyebutkan, MK telah menolak permohonan pengujian Pasal 458 ayat (6) UU 7/2017 (UU Pemilu) terkait pendampingan advokat untuk penyelenggara Pemilu yang digugat atau menjadi terlapor. "Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujarnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Pemohon dari perkara ini, sambung Anwar,  adalah advokat bernama Petrus Bala Pattayona yang merasa pasal yang diuji tersebut menyebabkan dia tidak dapat menjalankan pekerjaan, kehilangan hak untuk mendapat imbalan atau pekerjaan dan kepastian hukum dalam menjalankan hak dan kewajiban pemohon sebagai kuasa hukum.

"Melalui permohonannya, diketahui bahwa bantuan hukum Petrus ditolak saat mendampingi klien dalam persidangan di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Red)," urainya.

Namun, lanjut Anwar, MK menilai permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum, karena norma Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu sesungguhnya bukan ditujukan kepada subjek di luar penyelenggara pemilu. Artinya, keharusan untuk datang sendiri dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dibebankan kepada penyelenggara pemilu yang diadukan.

"Dengan demikian, bilamana diletakkan dalam logika memberikan kuasa atau dapat menguasakan kepada orang lain, termasuk advokat, maka hal demikian akan memberikan hak dan kewenangan (authority, Red) kepada penerima kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa," imbuhnya.

Menurutnya, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, MK menyimpulkan menjadi tidak tepat apabila terlapor dapat memberikan kuasa kepada kuasa hukum termasuk dalam hal ini advokat.

Sebab, hubungan hukum pemberian kuasa dan yang menerima kuasa hanya terjadi dalam hukum privat yaitu, hubungan hukum antar pribadi atau individu dalam hal terjadi sengketa kepentingan maupun hak.

"Sementara sengketa Pemilu dinilai MK sudah memasuki ranah publik karena terkait dengan kepentingan umum dan perbuatan yang diduga dilanggar oleh penyelenggara pemilu sudah berdampak pada kepentingan orang banyak (umum, Red) sehingga memasuki ranah hukum publik. Terlebih jika seorang anggota penyelenggara Pemilu melakukan dugaan pelanggaran kode etik maka ia diproses secara internal melalui institusi penegak kode etik penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah DKPP," papar Anwar.

Sebelumnya,  MK sudah memetakan jenis-jenis kesalahan Pemilu yang berpotensi digugat. Itu bisa ditelisik di sidang-sidang di Pemilu 2014, 2009 dan 2004. (aen)

Baca Juga


Berita Terkait

Daerah / Warga Pamekasan Deklarasi Tolak Kerusuhan

Headline / Putusan Hakim MK Dinilai Tak Mengubah Hasil Putusan KPU

Headline / Sandiaga Uno Terus Tenangkan Pendukungnya

Headline / Sandiaga Temui Zulkifli Bahas Sidang PHPU


Baca Juga !.