Nasional

DPR Warning Penyelenggara Pemilu

Redaktur: Riznal Faisal
DPR Warning Penyelenggara Pemilu - Nasional

TAK TERDAFTAR - Sejumlah pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia menunjukkan Surat Perjalanan Laksana Paspor setibanya di Pelabuhan Pelindo I Dumai di Kota Dumai, Riau, Senin (15/4/2019). Mereka tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT PPLN di negara itu. Foto: Aswaddy Hamid/ANTARA FOTO

indopos.co.id - Pelaksanaan Pemilu di luar negeri menjadi sorotan menyusul kisruh di sejumlah negara. Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta panitia pelaksana benar-benar memperhatikan urusan teknis agar tidak merugikan hak suara setiap warga negara Indonesia (WNI).

"Mereka seharusnya sudah bisa mengantisipasi masalah-masalah yang kemarin ini timbul di beberapa TPS di luar negeri, seperti di Malaysia, Sydney dan \Hongkong," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Politikus PDIP itu mengimbau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) betul-betul menganggap serius animo masyarakat di luar negeri yang ingin memberikan hak suaranya dalam Pemilu. Sebab, hal tersebut berdampak urusan teknis pelaksanaan pencoblosan.

"Kita kan bukan baru sekali ini menyelenggarakan pemilu di luar negeri. Seharusnya PPLN sudah mengetahui animo masyarakat Indonesia di luar negeri seperti apa," imbuh Charles.

"Saya berharap panitia penyelenggara Pemilu di luar negeri bisa bekerja profesional dan imparsial. Perwakilan RI juga harus membantu agar semuanya berjalan dengan baik," ujarnya. 

Charles mengingatkan, setiap warga negara punya hak memilih yang diatur dalam UU. "Setiap warga negara harus bisa menggunakan hak konstitusionalnya. Saya berharap PPS (panitia pemungutan suara, Red) maupun perwakilan RI terus berupaya memenuhi hak WN kita di LN untuk bisa menggunakan hak pilihnya," sebutnya.

Menurut Charles, sangat ironi apabila urusan teknis menjadi alasan seseorang menjadi tidak bisa menyalurkan aspirasi suaranya di Pemilu. "Jangan sampai alasan yang teknis merampas hak konstitusional warga negara untuk memilih," tuturnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga meminta pemerintah dan penyelenggara Pemilu jangan ada kesan tertutup terhadap kasus dugaan surat suara tercoblos di Malaysia. "Kayak kasus Malaysia itu, buka saja, jangan kemudian mau tutup, bilang wah itu kartu yang sudah dicoblos kita anggap sampah," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/4/2019).

Dia menegaskan, banyak pertanyaan yang harus dijawab soal siapa yang nyoblos, siapa yang punya akses pada kertas suara dan dari mana asal kertas suara itu.

"Siapa yang men-supply, kenapa bisa ada di tempat ilegal itu, apa hubungan orang-orang itu dengan Dubes (Duta Besar). Karena, yang tercoblos anaknya Dubes. Yang gitu-gitu ngomong terang dong, jangan kita anggap sampah dianggap selesai. Ini yang membuat kita percaya bahwa ini memang curang. Kasus begini besar kok ditutup," kata Fahri.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menyatakan, KBRI Kuala Lumpur bertanggung jawab atas kasus surat suara tercoblos di Malaysia. "KBRI harus bertanggung jawab, Menlu harus bertanggung jawab terkait adanya kecurangan di luar negeri dan harus diusut," ujarnya kepada wartawan, Senin (15/4/2019).

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, isu mengenai adanya sindikat yang memainkan suara di Malaysia sudah lama terdengar. Namun, isu itu belum bisa dibuktikan sampai akhirnya kasus surat suara tercoblos ini terkuak ke publik.

"Terkait isu di luar negeri sebenarnya ini sudah jadi isu lama bahwa di Malaysia setiap Pemilu ada oknum atau sindikat yang memainkan suara. Selama ini kami mendengar, merasakan, meyakini, tetapi belum bisa dibuktikan siapa pun," ujarnya.

"Namun, kasus ini telah membuktikan ternyata betul bahwa selama ini ada sindikat untuk memenangkan paslon tertentu, Caleg tertentu, atau partai tertentu," imbuh Riza.

Dia pun menegaskan, KPU mengusut kasus itu dan segera mengungkap aktor di baliknya. "Kami minta informasi dari KPU-Bawaslu itu bukan hoax dan ditindaklanjuti. Kami bersyukur sudah berjalan dengan baik di Malaysia, tapi harus tetap ditindaklanjuti siapa aktor di balik kecurangan itu," kata Riza. (aen)

TAGS

dpr

Baca Juga


Berita Terkait

Politik / DPR Tolak Empat Calon Hakim Agung

Nasional / DPR Uji Kelayakan Empat Hakim Agung

Nasional / Rencana Pemindahan Ibu Kota, DPR Bentuk Pansus

Politik / Panas soal Pansus Pemilu

Nasional / Marak Wakil Rakyat Ngawur


Baca Juga !.