Headline

Pilih Yang Pasti-pasti Ajalah

Redaktur: Juni Armanto
Pilih Yang Pasti-pasti Ajalah - Headline

indopos.co.id - Waktu yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang juga. Adlan, warga Pamulang, Tangerang Selatan, kedatangan ’’utusan khusus’’ untuk mencoblos pasangan capres dan calon anggota legislatif dari parpol tertentu. Rutinitas yang biasa dia alami setiap musim pesta demokrasi. Dan, seperti pesta-pesta sebelumnya, dia selalu mensyaratkan sesuatu jika jagoannya ingin dicoblos.

’’Jelas nggak?’’ tanya Adlan yang sudah menunggu serangan politik uang H-2 pencoblosan pada 17 April 2019.

’’Ada. Tenang aja. Kayak biasa,’’ kata sang utusan dari parpol tertentu.

’’Pokoknya kalau ada duit ya gue coblos. Kalau nggak ada ya nggak,’’ tukas Adlan sembari membetulkan posisi sarungnya.

Sesuai janjinya, Adlan nanti memang akan mencoblos sesuai kesepakatan. Lalu, bagaimana jika ada ’’utusan khusus’’ lainnya yang menawarkan uang lebih besar?

’’Ya saya akan pilih yang ngasih lebih besar,’’ tutur dia enteng sembari menyandarkan punggungnya di tiang teras rumah.

Begitulah Adlan. Sesederhana itu pola pikirnya. Baginya, baik capres, caleg, maupun calon kepala daerah sama saja. Mereka pasti lupa janji-janjinya ketika dia sudah menjabat. Karena itu, dia minta ’’tunai’’.

Setali tiga uang dengan Adlan. Heri yang tinggal di Kebayoran Lama, Jakarta Barat, juga akan memilih mereka yang memberikan sesuatu yang konkret. Entah itu berupa uang, hadiah, atau pembangunan fisik.

’’Pilih yang pasti-pasti aja-lah. Nggak ada duit ya nggak bakalan nyoblos,’’ ungkap dia.

Adlan dan Heri bisa menjadi representasi masyarakat. Betapa mereka masih permisif terhadap politik uang. Kondisi ini makin diperparah dengan para peserta pemilu yang justru ofensif bagi-bagi uang sebelum pencoblosan. Istilahnya orang tidur disodori bantal. Klop.

Kasus operasi tangkap tangan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso semakin menguatkan dugaan adanya politik uang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 82 kardus berisikan 400 ribu amplop. Jumlahnya Rp 8 miliar. Uang ini diduga akan digunakan Bowo untuk serangan fajar saat pemilu serentak pada 17 April 2019 mendatang.

Kasus Bowo bukan pertamakali terjadi pada anggota DPR. Sepanjang periode 2014 hingga 2019, Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat, sudah ada 22 anggota DPR yang menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK.

’’Kalau kasus soal korupsi politiknya memang sangat memprihatinkan. Ini bukan hal baru,’’ kata peneliti ICW Almas Sjafrina kepada INDOPOS di Jakarta, Senin, 15 April 2019.

Sedangkan dari sisi kepemiluannya, lanjut Almas, penyitaan Rp8 miliar menegaskan pemilu 2019 di bawah bayang-bayang ancaman politik uang. Ini menegaskan ada korelasi problem korupsi dengan politik uang. ’’Tidak hanya politik uang itu akan menyebabkan korupsi di kemudian hari, tetapi politik uang disebabkan atau berasal dari uang hasil korupsi itu sendiri,’’ ujar Almas.

Korupsi di dunia politik terus berulang karena dana kampanye yang dikeluarkan kandidiat cukup tinggi. Ada mahar politik, ada politik uang, dan tingginya pembiayaan saksi.

’’Walaupun pembiayaan saksi bukan pengeluaran ilegal. Tapi tidak perlu. Kita sudah punya pengawas di TPS dan pengawasan publik,’’ kata Almas.

Dari regulasi tidak ada kententuan bagi kandidat harus punya sejumlah uang. Namun, karena krisis pendanaan, oknum partai politik memanfaatkan momen pemilu untuk mendulang uang. Entah itu untuk kepentingan partai atau pribadi untuk mahar politik.

Elite Politik Pikirkan Diri Sendiri

Politik uang membuat seseorang tidak memiliki integritas terhadap demokrasi di Indonesia. Aktor politik akan mencari seseorang yang dapat memenangkan dirinya dalam kompetisi politik dan memberikan janji-janji terutama uang imbalan.

’’Mereka (politisi, Red) akan bagi-bagi (uang, Red) ke kelompok-kelompok yang bersedia memenangkan dirinya. Mereka akan berpikir mendapatkan suara dari hasil transaksional itu,’’ ungkap pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing kepada INDOPOS, Senin (15/4/2019).

Pesimisme sebagian masyarakat terhadap politisi ada benarnya. Sekarang ini elite politik tidak memikirkan rakyat. Namun, sibuk mencari modal untuk bertarung di dunia politik. Tujuan mereka hanya untuk menang. Setelah bagi-bagi uang saat kampanye, mereka akan menghintung pengeluaran saat dirinya berkampanye. Lalu, menghitung berapa yang diperoleh setelah menjadi wakil rakyat.

’’Mereka sibuk mengumbar janji surga. Mereka tidak pernah menjadi bagian dari solusi di dapilnya maupun masyarakat,’’ tandas Emrus.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri ‎(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan, kejadian Bowo sangat melukai demokrasi di Indonesia. Itu ironi buat demokrasi.

’’Suara rakyat diperjualbelikan. Padahal Undang-Undang pemilu jelas melarang money politics,’’ dia menerangkan.

Praktik kotor terus terjadi karena pengawasan dari penyelenggara pemilu masih lemah. Akhirnya rakyat menganggap politik uang menjadi sebuah kewajaran. Padahal, politik uang sampah demokrasi.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan, motif korupsi yang dilakukan elite politik karena adanya kebutuhan (needs) dan keserakahan (greedy). ’’Dua motif dan dasar ini yang seringkali memengaruhi korupsi termasuk yang dilakukan anggota DPR,’’ ujar dia.

Fickar menilai, sistem dan birokrasi keuangan di Bumi Pertiwi sangat signifikan dan berpengaruh terhadap berkembangnya korupsi. Korupsi di komunitas politik seringkali terjadi karena adanya konvergensi (perkawinan) kecenderungan moral manusia dengan sistem dan lingkungan yang koruptif.

’’Biaya politik sangat besar, terus menyuburkan situasi yang koruptif,’’ ucapnya.

Budaya Materialistis Politik Mengakar

Persoalan politik uang untuk mendapatkan suara dalam pesta demokrasi tidak dapat dihilangkan. Sejumlah sosiolog menilai budaya tersebut telah mengakar kuat di masyarakat. Bisnis tersebut terus terjadi karena politisi mulai 'gila politik'.

Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo mengatakan, budaya beli suara oleh elite politik menjadi cara jitu untuk mendapatkan jumlah suara. Sebab, mereka beranggapan uang merupakan amunisi jitu dalam memenangkan pertarungan politik.

’’Pertama, orang butuh uang karena (kondisi) ekonominya rendah. Kedua, tidak mempunyai kesadaran politik yang matang sehingga vote buying, jual beli suara, itu bekerja di sana. Jadi ditentukan itu, apalagi sekarang gila politik sangat tinggi,’’ katanya saat dikonfirmasi, Senin (15/4/2019).

Menurut Imam, praktik politik uang masih menjadi kekuatan utama yang memengaruhi pilihan masyarakat dalam pesta demokrasi. Munculnya fenomena itu tidak terlepas dari rendahnya partisipasi publik dalam pemilu.

Tak sampai disitu, lanjut Imam, pada satu sisi para caleg butuh dukungan suara, sedangkan pada sisi lain masyarakat pemilih cenderung melihat pemilu sebagai peluang untuk mendapatkan materi. Kondisi itu terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat maupun para caleg dalam menegakkan demokrasi.

’’Ini persoalan tersendiri yang harus dijawab KPU sebagai penyelenggara maupun pemerintah. Kan banyak terjadi serangan fajar atau juga tim caleg ke lingkungan warga membagikan uang agar terpilih,’’ paparnya.

Terjadinya budaya materialistis masyarakat terhadap pemilu akibat rasa kecewa para caleg yang terpilih. Yakni, para wakil rakyat atau kepala daerah dan kepala negara ingkar janji. Sehingga masyarakat pun menentukan tarif untuk memberikan hak pilih mereka kepada politisi yang memiliki dana besar untuk menang.

’’Sudah kecewa berat masyarakat kita ini terhadap kepemimpinan mereka. Sudah dipilih tetapi lupa. Justru kebanyakan memperkaya diri sendiri. Ini yang buat masyarakat menjadi materialistis dalam pemilu,’’ ungkapnya.

Cara yang dinilai efektif untuk memutus mata rantai politik uang adalah dengan memberikan edukasi politik secara masif kepada masyarakat. Khususnya bagi warga yang terdaftar sebagai pemilih dan kepada peserta pemilu di eksekutif maupun legislatif. Dengan cara tersebut maka materialistis masyarakat terhadap pemilu akan berkurang.

Kuncinya memang perlu penyadaran. Edukasi pertama di level pemilih. Di level peserta pemilu tentu harus ada aturan jelas mengatur vote buying (pembelian suara). Sebab, selama ini, belum tegas aturan pidana dan penindakannya. Jika aturan sudah jelas dan kesadaran memilih dengan hati nurani dan akal sehat itu sudah muncul, pasti akan mampu mereduksi angka jual beli suara.(dan/bar/cok)

Berita Terkait

Hukum / Dicopot dari Jabatan Partai

Jakarta Raya / Masih Marak Politik Uang

Nasional / Survei PolMark Buktikan Politik Uang Tak Efektif terhadap Suara

Politik / Gunakan Poltik Uang, Bawaslu : Paslon Bakal Diberhentikan

Nasional / Politik Uang, Siap-siap Menginap di Hotel Prodeo 72 Bulan


Baca Juga !.