Politik

Soal Pengumuman Hitung Cepat, Ini Putusan MK

Redaktur: Nurhayat
Soal Pengumuman Hitung Cepat, Ini Putusan MK - Politik

Mahkamah Konstitusi

indopos.co.id - Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pengujian UU 7/2017 yang mengatur pengumuman hasil jajak pendapat dan hitung cepat yang diajukan oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI).

"Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Putusan ini menegaskan bahwa aturan mengenai pengumuman jajak pendapat dan hitung cepat yang tertuang dalam Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 UU Pemilu adalah konstitusional.

Sebelumnya Aropi menilai aturan dalam pasal-pasal tersebut telah melanggar hak konstitusional pemohon, karena secara kelembagaan pemohon telah mempersiapkan sumber daya manusia untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan riset atau survei dan mempublikasikannya.

Namun demikian, upaya pemohon tersebut potensial dibatasi atau bahkan dihilangkan dengan keberlakuan pasal-pasal tersebut.

Mahkamah melalui tiga putusan juga telah menyatakan norma dari pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan konstitusi.

Adapun tiga putusan tersebut adalah; putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2009, juncto Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 bertanggal 3 Juli 2009, juncto Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 bertanggal 3 April 2014. (ant)

Baca Juga


Berita Terkait

Hukum / MK Koordinasi Kehadiran Dua Paslon

Politik / Di MK, KPU Tak Bisa Jawab soal DPT Siluman

Megapolitan / Razia Gabungan bakal Sasar Orang dari Luar Jakarta

Megapolitan / Inilah Berkah bagi Pedagang Kopi di Momentum Sidang MK

Nasional / Kapolri Berharap Sidang MK Berlangsung Damai

Nasional / Jelang Sidang MK, Medsos Dipantau


Baca Juga !.