Megapolitan

Rawan Rusuh, Pantau TPS di Pinggiran Kota

Redaktur:
Rawan Rusuh, Pantau TPS di Pinggiran Kota - Megapolitan

Ilustrasi Foto

indopos.co.id - Dua hari menjelang pencoblosan, Polres Metro Bekasi Kota memetakan tingkat kerawanan 6.720 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di wilayahnya. Kepolisian yang menaungi keamanan Kota Bekasi itu bakal memfokuskan pengamanan pada TPS yang ada di wilayah pinggiran atau jauh dari pusat kota.

”Kami mengklasifikasi TPS itu rawan sekali, rawan dan tidak rawan. TPS rawan sekali itu butuh pengawalan khusus,” terang Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Indarto, Senin (15/4/2019). Salah satu daerah yang diwaspadai adalah puluhan TPS yang ada di Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, yang kerap terjadi mobilisasi massa, hasutan, dan sebagainya saat pencoblosan.

”TPS seperti itu yang wajib kita antisipasi. Makanya di lapangan, selain ada pengamanan TPS juga kita perkuat pengamanan dengan patroli di titik-titik rawan itu,” terangnya juga. Indarto menambahkan, indikasi TPS rawan di suatu daerah bila berimbangnya dukungan partai politik dan pendukung calon presiden (capres) lantaran bisa memicu gesekan antarpendukung.

Para pendukung itu, ucap Indarto juga, tentu saling adu klaim bahwa capres dan partai pilihannya unggul, sehingga bisa memicu konflik antarsesama pendukung saat penghitungan suara. ”Semakin sama jumlah pendukungnya partai atau capres, semakin rawan konflik TPS yang ada di wilayah tersebut,” paparnya juga.

Sebenarnya, kata Indarto juga, ada 10 indikator untuk menyatakan sebuah TPS dianggap rawan. Indikator itu misalnya, memiliki riwayat konflik, jumlah pendukung antarpartai/capres berimbang, rawan bencana alam seperti banjir, berada dekat dengan objek vital seperti kantor pemerintah, kantor PLN, kantor PDAM, daerah perbatasan atau jauh dari pusat kota.

”Dari semua indikator itu, yang paling signifikan yang memiliki riwayat konflik fisik. Semakin ada indikasi riwayat atau sejarah konflik saat Pemilu sebelumnya, maka wilayah itu sangat rawan,” papar Indarto juga. Guna mencegah ancaman keamanan di TPS rawan sekali, maka kepolisian setempat mengerahkan dua personel kepolisian untuk menjaga 6 TPS sangat rawan.

Sedangkan untuk TPS rawan, dua personel kepolisian menjaga delapan TPS. Sedangkan untuk TPS kurang rawan, 2 polisi menjaga 10 TPS. ”Kami juga dapat penambahan personel. Kalau dari kami (Polrestro Bekasi Kota) ada 1.500 personel dan TNI ada 1.000 personel. Ada juga bantuan personel dari Polda Metro Jaya serta Linmas (Perlindungan Masyarakat)," tambah Indarto.

Menurut dia juga, penambahan personel ini dilakukan bukan karena Kota Bekasi rawan konflik saat pencoblosan Pemilu nanti. Namun, untuk mempertebal pengamanan sehingga memberi jaminan keamanan kepada masyarakat saat menggunakan hak pilihnya.

”Sebetulnya, mayoritas TPS di wilayah Kota Bekasi itu berkategori kurang rawan semua berdasarkan pemetaan intelijen. Tetapi itu (potensi konflik) harus tetap kita antisipasi. Terutama di daerah yang memiliki riwayat konflik seperti tawuran dan lainnya,” paparnya juga perwira menengah Polri itu lagi.

Sementara itu, Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Eka Mulyana menambahkan, pihak akan menindak warga atau kelompok warga yang menghalangi seseorang melaksanakan hak pilihnya. Mereka bisa dikenakan pidana penjara dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. Aturan ini, kata dia juga, mengacu pada Pasal 531 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

”Kami sudah mengingatkan dan sosialisasi masyarakat wajib menggunakan hak pilihnya saat Pemilu nanti. Kami yang jamin keamanannya. Kami juga minta jangan ada warga atau sekelompok warga menghalangi atau menghasut orang lain untuk tidak memilih karena akan kami tindak,” cetus Eka juga.

Menurut Eka juga, pihaknya gencar melakukan sosialisasi keamanan warga mencoblos sesuai piliahnya. Selain itu juga, Eka mengatakan pihaknya juga berupaya menekan angka golongan putih (golput) alias yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dia menargetkan, tingkat golput di Kota Bekasi serendah mungkin atau paling banyak 10 persen dari jumlah pemilih. (dny)

Baca Juga


Berita Terkait

Ekonomi / Stabilitas Harga Pangan Redam Gejolak Politik

Politik / Kivlan Zen Diperiksa Bareskrim Polri Rabu

Nasional / KPK Sebut Ada 685 Caleg Terpilih Telah Sampaikan LHKPN

Headline / Tim Hukum TKN Segera Konsultasi ke MK


Baca Juga !.