Headline

Pemilu Ulang hingga Copot Wakil Dubes

Redaktur: Juni Armanto
Pemilu Ulang hingga Copot Wakil Dubes - Headline

Duta Besar (Dubes) Indonesia di Malaysia, Krishna KU Hannan (pojok kanan). Foto: Dok/JAWAPOS

indopos.co.id - Pemungutan suara di dua negara direkomendasikan untuk disusul dan diulang. Bahkan, Wakil Duta Besar (Dubes) Indonesia di Malaysia Krishna KU Hannan diminta dicopot dari jabatan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Ini lantaran adanya konflik kepentingan dan terjadi kekisruhan dalam proses pemungutan suara di luar negeri.  

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar mengatakan, ada prosedur yang tidak sesuai dalam pemungutan suara saat pemilu 2019 di Sydney, Australia. Karena itu, Bawaslu memerintahkan pemungutan suara susulan untuk pemilih yang sudah terdaftar. 

Menurut Fritz, pihaknya telah menerima keterangan dari PPLN Sydney terkait adanya dugaan pelanggaran saat pemungutan suara di Sydney. "Bawaslu menerima keterangan dari Panwaslu Sydney bahwa penutupan TPS dilakukan pukul 18.00 waktu setempat, sedangkan masih ada pemilih yang antre untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih," katanya dalam jumpa pers di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (16/4/2019). 

Fritz memaparkan, penutupan TPS saat masih ada pemilih yang antre tersebut tidak sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme yang sudah diatur. Oleh sebab itu, Bawaslu menerbitkan rekomendasi. "Bawaslu merekomendasikan sebagai berikut, memerintahkan PPLN Sydney melalui KPU RI untuk melakukan pemungutan suara susulan di TPS bagi pemilih yang sudah mendaftarkan dirinya, tapi belum dapat menggunakan hak pilihnya," ucapnya. 

Pemungutan suara susulan ini, sambung Fritz, hanya dilakukan bagi pemilih di Sydney yang terdaftar di DPT, DPTb maupun DPK dan telah berada di antrean saat pemungutan suara pada 13 April 2019, tapi belum menggunakan hak pilihnya.

Ditambahkan Komisioner Bawaslu lainnya, Rahmat Bagja, pihaknya juga merekomendasikan KPU RI untuk mengganti dua anggota PPLN Kuala Lumpur. Salah satu yang direkomendasikan untuk diganti yakni, Khrisna KU Hanan yang juga menjabat sebagai Wakil Dubes RI untuk Malaysia.

Menurut Bagja, rekomendasi tersebut diberikan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dan menjaga profesionalitas penyelenggara pemilu. Terlebih, sebagaimana diketahui terkait peristiwa surat suara tercoblos tersebut turut menyeret caleg Partai NasDem, Davin Kirana yang tidak lain merupakan anak dari Dubes RI untuk Malaysia Rusdi Kirana. "Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU untuk mengganti PPLN sebanyak dua orang atas nama Khrisna yang juga Wakil Dubes Malaysia untuk menghindari konflik kepentingan dan Djadjuk Natsir (staf KBRI Malaysia, Red). Bawaslu merekomendasikan keduanya untuk diberhentikan sebagai PPLN untuk menjaga profesionalitas penyelenggara Pemilu di Kuala lumpur agar berjalan dengan baik," paparnya.

Bagja mengatakan, sebagian surat suara Pemilu 2019 yang telah masuk di PPLN Kuala Lumpur  diyakini tidak sesuai dengan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (Luber Jurdil). Karenanya, berdasarkan hasil investigasi Bawaslu, PPLN Kuala Lumpur terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara objektif transparan dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Malaysia. "Rekomendasi ini disampaikan untuk memenuhi hak pilih warga Indonesia dan menjaga integritas proses Pemilu 2019 di Kuala Lumpur," tuturnya.

Bagja mengaku rekomendasi pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur hanya sebatas bagi pemilih yang menggunakan hak suaranya melalui metode kantor Pos. Adapun, jumlah pemilih yang terdaftar melalui Pos yakni, 319.293 pemilih. "Bawaslu memerintahkan PPLN Kuala Lumpur melalui Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang bagi pemilih Kuala Lumpur melalui metode Pos," ucapnya.

Ketua Bawaslu Abhan menerangkan, bahwa di luar negeri ada tiga metode pemungutan suara, yakni TPS Luar Negeri, Kotak Suara Keliling (KSK) dan metode pos. Sementara yang bermasalah adalah metode pos. "Bahwa ini harus dipahami, untuk pemungutan suara ulang khusus untuk pemungutan yang melalui pos," terangnya. 

Hasil rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada dua lembaga penyelenggara lainnya, yakni KPU dan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DKPP). "Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait rekomendasi pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur ini, kami sebelumnya telah berkoordinasi dengan KPU dan juga DKPP. Jadi ini hasil koordinasi bersama KPU dan juga DKPP," ungkap Abhan. 

Berdasar investigasi itu, ia mengingatkan kepada KPU tidak melakukan penghitungan surat suara untuk pemilih dengan metode pos. "Besok (hari ini, Red) itu mulai penghitungan di masing-masing PPLN di luar negeri, maka dengan rekomendasi pemungutan ulang ini, surat suara yang pos yang sudah masuk PPLN kami rekomendasikan untuk tidak dilakukan penghitungan. Jadi surat suara yang pos yang sudah terkirim ke PPLN tidak dilakukan penghitungan," ucap Abhan. 

Seluruh rekomendasinya ini mengacu kepada hasil investigasi lapangan yang dilakukan selama empat hari sejak beredar video surat suara tercoblos di Malaysia. "Investigasi yang kami lakukan, pertama melakukan klarifikasi terhadap tujuh anggota PPLN, kemudian tiga anggota pengawas luar negeri dan dua orang saksi. Dan juga kami melakukan klarifikasi kepada dubes. Jadi sudah ada  yang kami klarifikasi 13 orang," imbuhnya. 

Ia meyakini bahwa kejadian surat suara tercoblos di Malaysia disebabkan kesalahan prosedural kinerja PPLN Selangor Malaysia. Sehingga, merekomendasikan dua orang yang diduga bersalah dipecat sebagai petugas PPLN.  "Ketiga adalah bahwa berbagai argumentasi kami dan fakta-fakta dari hasil invetigasi, kami merekomendasikan juga untuk adanya penggantian dua anggota PPLN atas nama Krisna Hanan dan Djajuk Nashir," ungkapnya. 

Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya akan mempelajari rekomendasi hasil temuan Bawaslu yang diberikan. Selain itu, KPU bakal menindaklanjuti. "Kami akan pelajari rekomendasi Bawaslu dan kami akan menyikapinya dengan membuat keputusan bagaimana menyikapi rekomendasi Bawaslu. KPU juga akan menindaklanjuti," ucapnya.

Menanggapi merekomendasikan Bawaslu, Wakil Dubes RI untuk Malaysia Krishna KU Hannan mengaku sudah mendengar terkait informasi tersebut dan menyatakan tetap fokus bekerja.  "Kami sudah mendengar konferensi pers Bawaslu. Kami akan tetap bekerja sama dengan teman-teman PPLN pada sisi yang lain untuk menyukseskan pemilu," katanya, Selasa (16/4/2019).

Terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta KPU mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 yang berlangsung di luar negeri karena masih banyak masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara. "KPU perlu mengevaluasi pelaksanaan pemilu di luar negeri, sebab pemilu kali ini dinilai banyak terjadi masalah," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/4/2019).

Hal itu, lanjut dia, agar pada penyelenggaraan pemilu serentak selanjutnya, KPU dapat memfasilitasi seluruh WNI agar menggunakan hak pilihnya di luar negeri. Politisi Partai Golkar itu meminta KPU mencari solusi terbaik bagi WNI yang berada di luar negeri yang tidak dapat melaksanakan hak pilihnya lantaran kendala pada penyelenggaraan pemilu. Ini karena satu suara dapat menentukan arah bangsa.

Bamsoet, sapaan akrabnya meminta KPU untuk memberikan kesempatan bagi WNI yang berada di luar negeri yang pada saat hari pencoblosan belum memberikan suaranya karena diluar kesalahan mereka."Itu untuk melaksanakan hak pilihnya mengingat seluruh WNI mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pemilu 2019," tukasnya.

Pengamat politik senior, Muhammad A.S. Hikam menuturkan, persoalan yang menghambat kesuksesan Pemilu 2019 dinilai karena pelaksanaan manajemen KPU RI. Ada peraturan KPU yang tidak jelas, sehingga diterjemahkan secara berbeda-beda. Dugaan surat suara dicoblos di Malaysia dan WNI yang tak bisa menggunakan hak pilihnya di Australia, Belanda dan kekacauan pemungutan suara di Jepang menjadi indikasi manajemen KPU amburadul.

Kendati demikian, AS Hikam mengaku belum bisa menegaskan permasalahan pemilu tersebut sebagai cara negatif atau manipulatif. "Lebih pada persoalan manajemen pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu. Ini artinya yang paling bertanggung jawab adalah penyelenggara pemilu baik yang ada di pusat maupun petugas setempat, sebab tidak semua di luar negeri itu terjadi. Ada daerah-daerah yang sangat bagus," imbuhnya saat dihubungi, Selasa (16/4/2019).

Kekacauan manajemen penyelenggara pemilu yang dimaksud A.S. Hikam, salah satunya formulir A5. Dia mencontohkan, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (BTP) yang dipersulit mencoblos di Osaka, Jepang. "Ahok (BTP, Red) itu adalah representasi dari konfusion atau kegalauan, kebingungan menterjemahkan dari masalah itu. Beliau sudah tiga bulan sebelumnya sudah mendaftar bahwa akan pindah ke Osaka untuk memilihnya, nomornya saja beliau udah tahu, nomor delapan katanya kan, tapi begitu di sana diharuskan menunggu sampai terakhir," bebernya. (aen/ant/dan)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.