Nasional

Investigasi Keterlambatan di Papua

Redaktur: Riznal Faisal
Investigasi Keterlambatan di Papua - Nasional

Ilham Saputra

indopos.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU)  akan menginvestigasi penyebab keterlambatan logistik Pemilu 2019 di sejumlah titik di wilayah Papua. Sebab, kawasan Papua termasuk daerah pertama penurunan kelengkapan untuk pencoblosan.

"Papua kita harus ngecek, apa kesalahannya, dimana. Apakah penyelenggaranya yang salah atau apa. Sebenarnya Papua termasuk daerah yang pertama kali kita drop logistik. Kita juga akan membuat investigasi soal apa yang terjadi di Kota Jayapura, di dua distrik," kata Komisioner KPU Ilham Saputra kemarin.

Sebanyak 704 TPS di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, menunda pencoblosan karena keterlambatan logistik Pemilu.

"Kalau di Abepura itu ada 369 TPS dan di Jayapura Selatan ada 338 TPS. Hanya saja di Jayapura Selatan sudah ada tiga TPS di dua kampung yang mencoblos, sehingga tinggal 335 TPS. Jadi total 704 TPS yang belum atau ditunda," kata Komisioner Bawaslu Kota Jayapura Hardin Halidin.

Menurut dia, keterlambatan penyaluran logistik telah mendapat penjelasan dari Komisioner KPU Kota Jayapura di hadapan sejumlah pihak terkait. "Tadi, kami langsung ke KPU Kota Jayapura untuk melihat dan mencari tahu apa saja hambatan yang membuat terlambat penyaluran logistik Pemilu," kata Hardin.

Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menyebutkan, telah merekomendasikan pelaksanaan Pemilu lanjutan di Papua dan sejumlah wilayah lainnya. Sebab, ada keterlambatan logistik. "Sampai sekarang surat suaranya tidak ada, sehingga harus dilakukan pemilu lanjutan," tukasnya, kemarin.

Dia menjelaskan, ketersediaan surat suara merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. "Itu (penundaan Pemilu, Red) kami kembali kepada KPU. Mudah-mudahan yang di Intan Jaya dan Jayapura cuma satu (kasus, Red)," ujar dia.

Terkait waktu penyelenggaraan Pemilu susulan di Papua, Fritz juga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak KPU. "Kapan dilaksanakan itu bergantung dengan kesiapan KPU untuk dapat menyediakan dan mengambil logistik, serta mengajak pemilih untuk dapat berpartisipasi," trutupnya. (aen/ant)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / KPU Berharap Seluruh Gugatan Pileg Ditolak

Headline / 380 Ahli Waris KPPS Belum Terima Santunan

Nasional / MK Dengar Jawaban KPU untuk 44 Perkara

Headline / KPU Sebut MK Tak Berwenang Adili Sengketa Suara Luar Negeri

Headline / Ubah Hasil Pemilu Dapil Jatim XI, KPU Terancam Pidana

Politik / Komisioner KPU: Putusan DKPP Bakal jadi Bahan Evaluasi KPU


Baca Juga !.