Daerah

Tidak Perlu Gelar People Power

Redaktur: Heryanto
Tidak Perlu Gelar People Power - Daerah

USAI COBLOSAN-Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan HB X (kiri) berfoto bersama Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sutrisna Wibawa (kanan) seusai menandatangani MOU kerja sama antara Keraton Yogyakarta dan UNY untuk mendalami naskah-naskah kuno saat acara Simposium Internasional bertajuk "Budaya Jawa dan Naskah Keraton Yogyakarta" di Royal Ambarukkmo Hotel, Yogyakarta, Selasa (5/3/2019). ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/foc.

indopos.co.id - Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta Sri Sultan HB X menilai seruan people power yang pernah dilontarkan Ketua Dewan Kehormatan Partai PAN Amien Rais seharusnya tidak perlu muncul untuk merespons penyelenggaraan Pemilu 2019.

Raja Keraton Ngayogyakarta mengatakan, seruan people power tidak sepatutnya dimunculkan oleh pejabat atau bekas pejabat karena hal itu dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

"People power saya kira enggak lah, ya saya kira enggak perlulah. Kita sebagai pejabat atau bekas pejabat tidak perlulah ngajari begitu. (Itu) sesuatu yang menumbuhkan gejolak," kata Sultan HB X usai mencoblos di TPS 15 Panembahan, Keraton Yogyakarta, Rabu (17/4/2019).

Menurut Sultan, gugatan mengenai hasil pemilu sah dilakukan karena telah diatur dalam Undang-Undang (UU). Hanya saja, menurut dia, perlu ada kejujuran dalam mengajukan gugatan itu.

"Mungkin kita perlu jujur dalam arti kalau selisih suaranya besar ya sebetulnya susah ya untuk dikatakan kenapa saya harus kalah. Saya kira jujur saja," kata Sultan yang berharap seluruh kontestan dalam Pemilu 2019 bisa berlapang dada menerima hasil perolehan suara karena yang menentukan adalah publik.

"Saya kira kalah atau menang merupakan sesuatu yang wajar karena publik yang menentukan suara dipilih atau tidak, saya kira ikhlas saja," katanya.

Sebelumnya, Amien Rais menjadi salah satu peserta aksi 313, yang digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (31/3/2019). Dalam acara tersebut, Amien mengatakan, kalau terjadi kecurangan dalam Ppmilu, langkah yang ditempuhnya tidak melalui jalur di Mahkamah Konstitusi (MK) namun menggunakan "people power".

Pemilu 2019, diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. Pasangan nomor uru 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (ant)

Berita Terkait

Headline / Berharap Prabowo dan Jokowi Foto Berangkulan

Headline / Sore Ini, BPN Ajukan Gugatan ke MK

Megapolitan / Mayoritas Tersangka Kerusuhan Pengangguran

Nasional / Polisi Tambah Kawat Berduri di Depan Bawaslu


Baca Juga !.