Dari Fakta, Pemisahan Pileg dan Pilpres Dinilai Rasional

indopos.co.id – Mikhael Bataona, pengamat politik dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, Nusa Tenggara Timur, merespons apa yang disampaikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla soal dipisahkannya pilpres dan pileg untuk pemilu berikutnya. Menurutnya, hal tersebut rasional. Sebab, basis argumentasi itu, menurutnya, ada pada data dan fakta.’’Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla soal pemilu pada 2024 nanti,” ujar Mikhael di Kupang, Jumat (19/4/2019).

Sebelumnya JK mengatakan, sistem pemilihan umum serentak antara pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dengan pemilihan anggota legislatif (pileg) harus dipisahkan kembali pada pemilu 2024. Menurut JK, dampak dari pemilu serentak ini adalah kurangnya atensi dari masyarakat terhadap pileg. Padahal pemilihan legislator tidak kalah pentingnya dengan pilpres. Mengingat pileg menentukan kualitas pembuat kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan.

Dari pengamatannya selama masa kampanye tujuh bulan dan di hari pemungutan suara, Rabu (17/4/2019) JK menilai, perhatian masyarakat terkuras pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Padahal, pelaksanaan kampanye antara pilpres dan pileg berlangsung bersamaan.

Diberitakan sebelumnya, Mikhael mengatakan, Pemilu serentak 2019 terlalu rumit. “Mengapa saya katakan rumit, karena waktu pencoblosan plus lamanya waktu penghitungan suara yang bisa memakan waktu hingga pagi hari. Artinya mulai 17 sampai dengan 18 April,” katanya di Kupang, Jumat (19/4/2019). 

Akibatnya, menurut dia, kejadian itu berdampak pada banyak hal. Selain sangat berbahaya dari aspek rentan kecurangan, juga stamina para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), saksi partai, aparat keamanan dan yang terlibat dalam pesta demokrasi itu, bisa sangat terkuras.

Selain itu, lanjut dia, hal yang terlihat dari pemilu kali ini adalah tenggelamnya isu pemilihan calon anggota legislatif, sebagai sebuah bagian yang sangat penting dari pemilu.

Hilangnya isu pileg karena tingginya pamor pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini membuat pemilu yang juga vital untuk memilih para wakil rakyat itu tidak lagi menarik dan hilang nilai pentingnya bagi demokrasi Indonesia. (ant)

 

 

 
 
 

Komentar telah ditutup.