Bawaslu Minta Semua Pihak Tunggu Hasil Resmi KPU

idopos.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan para kandidat Pilpres 2019 untuk tidak melakukan deklarasi sebagai klaim kemenangan. Mereka diminta sabar menunggu penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kita harus sama-sama bersabar dan menunggu rekap yang saat ini berjalan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nanti di nasional karena hasil yang resmi adalah yang dihitung manual,” kata Komisioner Bawaslu M Afifuddin melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (19/4/2019).

KPU akan mengumumkan rekapitulasi suara pada Rabu, 22 Mei. “Semua pihak harus saling menghormati sekaligus menahan diri, mengikuti prosedur yang sudah diatur,” tegasnya.

Dia mengatakan, deklarasi sebelum hasil resmi diumumkan KPU memang tidak secara langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam menghadapi kompetisi, tiap pihak mesti berkepala dingin dan menghindari sikap membuat pernyataan provokatif serta berlebihan.

“Setahu saya tidak ada. Ini soal cara kita menerima proses dan menghadapi kompetisi. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sama-sama berkepala dingin, tidak memberikan ungkapan yang provokatif dan berlebihan. Tentu sambil menunggu rekap yang memang sedang berjalan sebagaimana aturan Pemilu yang ada,” paparnya.

Disinggung soal temuan, Afifuddin menyampaikan, sampai Rabu (17/4/2019) sore, terdapat 121.993 pengaduan terkait kinerja penyelenggara Pemilu. Di antaranya, terkait Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).  Dia mendapati adanya KPPS yang mencoba mengarahkan pemilih untuk memilih nama peserta Pemilu tertentu.

“Bawaslu mendapatkan laporan adanya KPPS di 4.589 TPS yang menekan pemilih untuk memilih calon tertentu dan intimidasi pemilih di 250 TPS,” terangnya.

Selain itu, ada laporan yang menyatakan KPPS melakukan pencoblosan pada surat suara yang tidak terpakai pada 860 TPS. Kemudian, ada KPPS yang menutup pemungutan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat yang terjadi pada 3.066 TPS. 

Bawaslu, kata Afif, juga mendapatkan laporan perihal saksi TPS yang menggunakan atribut peserta Pemilu di 2.497 TPS.

Menurut dia, data ini masih terus bertambah, seiring dengan laporan-laporan dari berbagai daerah yang masih dihimpun. Bawaslu akan menjalankan amanat sesuai tugas yang ada demi keberlangsungan Pemilu yang berintegritas. Namun, laporan yang diterima Bawaslu tidak mengurangi apresiasi kepada para penyelenggara Pemilu dari tingkat nasional hingga daerah. 

“Kami apresiasi usaha maksimal para penyelenggara, tentu konsekuensinya Bawaslu harus tetap mengawasi. Demikianlah potret singkat proses Pemilu hari ini. Yang akan kami update terus hingga besok untuk mendapatkan hasil yang masikmal,” imbuhnya.

Ditambahkan Komisioner Bawaslu RI lainnya, Fritz Edward Siregar, potensi Pemilu susulan itu karena terkait permasalahan politik. “Daerah yang berpotensi diadakan Pemilu susulan ada di 1.395 TPS,” tukasnya kemarin.

Dia menguraikan, ribuan TPS tersebut terdiri dari 367 TPS di distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, sebanyak 335 TPS di Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Sedangkan sisanya 288 TPS terdapat di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

“Pemungutan suara susulan itu disebabkan akibat adanya logistik yang terlambat datang ke TPS, logistik kurang dan pemilih yang tidak terdaftar di DPT, DPTb bahkan tidak memiliki KTP setempat untuk mengajukan formulir A5,” jelas Fritz.

Selain itu, lanjutnya, Bawaslu juga mencatat 38 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang. Dijelaskannya, tingginya angka potensi pemungutan suara susulan dibandingkan pemungutan suara ulang, itu menandakan persoalan logistik menjadi syarat utama keterlambatan pemungutan suara di berbagai daerah.

“Data ini bersifat dinamis. Kami masih menunggu data dari petugas di daerah,” tuntasnya. (aen)

Komentar telah ditutup.