Headline

KPU Minta Warga Ikut Pantau Situng

Redaktur: Juni Armanto
KPU Minta Warga Ikut Pantau Situng - Headline

REAL COUNT-Warga mengakses Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 melalui laman www.pemilu2019.kpu.go.id dengan ponsel di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (18/4/2019). Foto: Destyan Sujarwoko/ANTARA

indopos.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta masyarakat untuk ikut memantau Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) atau real count berbasis formulir C-1 masing-masing TPS yang diunggah KPU kabupaten/kota sebagai publikasi. ”Kami juga mengapresiasi adanya masukan dari masyarakat untuk segera diperbaiki ketika ada kesalahan,” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

KPUsempat menyatakan kesalahan memasukkan data penghitungan suara dalam Situng KPU yang terjadi di lima TPS. Ini karena kesalahan petugas atau ‘human eror’, jadi bukan faktor kesengajaan atau kecurangan. "Sekali lagi ini karena 'human eror' dan sudah kami perbaiki," tandas Ilham.

Kelima TPS yang salah input data tersebut berada di Riau, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, dan DKI Jakarta. KPU kabupaten/kota, lanjut dia, sudah memperbaiki data penghitungan suara di TPS yang berada di Riau, serta Jakarta. Sedangkan sisanya, yakni satu TPS masing-masing di Maluku, NTB dan Jawa Tengah saat ini sedang dilakukan perbaikan.

Senada dengan Ilham, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menambahkan kesalahan memasukkan data Situng itu juga bukan karena serangan peretas atau serangan siber, tapi murni karena kesalahan manusia. "Langsung diganti di tampilannya. Jika ada keliru, langsung kami informasikan ke daerah setempat kemudian daerah setempat lakukan koreksi," imbuhnya.

Pramono lebih lanjut menjelaskan Situng hanya merupakan media mempublikasikan hasil penghitungan suara berbasis formulir C-1 dari 813.350 TPS. Sehingga, situng bukan merupakan penentu hasil penghitungan suara karena rekapitulasi resmi dilakukan secara berjenjang secara manual dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Situng juga tidak akan mempengaruhi penetapan hasil pemilu 2019 karena rekapitulasi resmi tetap dilakukan secara manual.  "Kami tegaskan bahwa Situng itu betul-betul hanya untuk publikasi, sama sekali tidak ada kaitan dengan penetapan hasil akhir pemenang pemilu," tegas Pramono.

Menurut dia, proses rekapitulasi manual dilakukan mulai tingkat kecamatan, kemudian diteruskan tingkat kabupaten/kota dilanjutkan ke provinsi kemudian terakhir tingkat nasional yang rencananya dilakukan 25 April hingga 23 Mei 2019.

Situng, lanjut dia, diperoleh berdasarkan data formulir C-1 tiap TPS di seluruh Indonesia yang dimasukkan dan diunggah di laman KPU RI melalui KPU kabupaten/kota. Masyarakat dapat mengakses laman pemilu2019.kpu.go.id untuk mengetahui informasi penghitungan suara pilpres dan pileg 2019 atau ‘real count’ KPU.

Sudahi Klaim

KPU mengimbau kepada kedua kubu pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden untuk menyudahi saling klaim kemenangan dan menunggu rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2019 dari KPU. "Klaim dari masing-masing pihak disudahi, silakan menunggu proses penghitungan KPU," tegas Pramono Ubaid Tanthowi, komisioner KPU di Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Menurut dia, proses penghitungan suara dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga dibawa ke tingkat nasional. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 dilakukan sejak 18 April hingga 22 Mei 2019.

Selain itu, KPU menyediakan sarana informasi, yakni Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) atau real count berbasis formulir C-1 masing-masing TPS yang diunggah KPU kabupaten/kota sebagai publikasi. Meski demikian, sekali lagi Situng bukan menjadi penentu yang mempengaruhi rekapitulasi manual dan berjenjang sebagai hasil resmi dari KPU. Formulir C-1 tiap TPS itu, lanjut dia, juga dimiliki oleh saksi pasangan calon, pengawas pemilu, dan untuk rekapitulasi di kecamatan. "Jadi proses rekapitulasi seperti itu kami sebut rekapitulasi terbuka, partisipatif dan manual," tandasnya.

Informasi Publik

Sementara itu, Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menyikapi berita dan cerita yang tersebar melalui media sosial (medsos) yang menyatakan atau mengklaim salah satu pihak telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan manipulasi data informasi hasil perhitungan suara. ”Hal itu dinilai telah cukup meresahkan, maka untuk itu kami terbitkan pemberitahuan ini kepada semua pihak. Dengan tujuan untuk dapat memberikan kepastian hukum,” ujar Ketua KI DKI Jakarta Alamsyah Basri melalui rilis di Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Proses perhitungan hasil suara Pemilu 2019 merupakan pekerjaan resmi lembaga negara, yakni KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang di dalam UU No 14/2008 disebut sebagai Badan Publik.

”Proses perhitungan hasil surat suara ini menggunakan data dokumen dari sertifikat hasil perhitungan suara yang dikenal dengan istilah form Model C1-PPWP, C1- DPR, C1-DPD, C1-DPRD Provinsi dan C1-DPRD kab/kota. Serta dilengkapi dengan Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2019 yang dikenal dengan istilah form Model C-KPU. Dimana data/dokumen tersebut dikategorikan sebagai dokumen Informasi Publik yang dilindungi negara,” ujar Alamsyah.

”Untuk itu, kami memberitahukan dan mengingatkan kepada badan publik penyelenggara pemilu untuk wajib menyediakan, menerbitkan dan mengumumkan informasi publik secara serta merta dan berkala. Dan untuk tidak dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak dan atau menghilangkan dokumen informasi publik yang mengakibatkan kerugian sebagian orang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat berakibat pada tuntutan hukum pidana,” tegasnya.

Alamsyah menambahkan, kepada semua warga Indonesia melalui UUD 1945 pasal 28F dan UU No 14/2008 dinyatakan berhak memperoleh, mengetahui, dan mendapatkan salinan informasi publik. Kepada semua warga negara Indonesia berhak mengajukan permintaan informasi publik kepada badan publik disertai alasannya.

Untuk itu, kata Alamsyah, KI Jakarta menghimbau semua pihak untuk dapat melaksanakan peraturan perundangan-undangan  yang berlaku dan secara khusus terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14/2008. (ant/nas)

TAGS

Berita Terkait

Headline / Akses Jalan ke Kantor Bawaslu Ikutan Ditutup

Headline / Selasa Dinihari, KPU Menangkan Jokowi-Ma'ruf


Baca Juga !.