Headline

Soal Salah Input, Bawaslu DKI Didesak Ungkap Kebenaran

Redaktur: Darul Fatah
Soal Salah Input, Bawaslu DKI Didesak Ungkap Kebenaran - Headline

Foto : Ilustrasi

indopos.co.id - Badan Pemenangan Provinsi (BPP) DKI Prabowo-Sandi melaporkan KPU RI, KPU Jakarta timur dan petugas yang diduga salah input form C1 kepada Bawaslu DKI Jakarta. Ketua Advokasi dan Hukum BPP Prabowo-Sandi, Yupen Hadi mengatakan, menolak pernyataan yang disampaikan KPU bahwa kesalahan input data itu adalah kesalahan manusia.

"Kami menolak dalil yang disampaikan KPU bahwa ini adalah human error. Karena kami menolak dalil itu makanya kami melaporkan ke Bawaslu untuk diperiksa apakah ini adalah humah error atau ada unsur kesengajaan," kata dia, di Kantor Bawaslu DKI di Sunter, Jakarta Utara, Sabtu.

Ia mengatakan, ada lima daerah dengan pola yang sama. Yaitu, penambahan suara terhadap pasangan calon 01 dan pengurangan terhadap pasangan calon 02. Hal itulah yang menjadi dasar pelaporan BPP Prabowo-Sandi ke Bawaslu DKI Jakarta.

Dalam laporannya, dia membawa beberapa alat bukti berupa dokumen. Termasuk di antaranya C1, tangkap layar website situng yang menampilkan kesalahan, dan kliping berita dari beberapa media yang judulnya KPU mengakui ada kesalahan input data.

Ia meminta, Bawaslu sebagai lembaga yang berkompeten untuk melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah betul-betul kesalahan manusia atau modus lain. "Berikan kepastian kepada kami bahwa itu bukan kecurangan itu betul betul human error, kami tidak bisa percaya sepenuhnya hanya kepada KPU, tapi harus dari Bawaslu," tandas Yupen.

Laporan Badan Pemenangan Provinsi (BPP) DKI Prabowo-Sandi telah diterima oleh Sentra Gakumdu Bawaslu DKI Jakarta dengan nomor laporan 017/LP/PP/Prov/12.00/IV/2019. Dia juga meminta kepada relawan di empat daerah yang juga terjadi kesalahan input data juga ikut melaporkan. Empat daerah dimaksud yakni, Maluku, NTB, Jawa Tengah, dan Riau.

"Berdasarkan pasal yang kami laporkan, pasal 532 itu ancamannya kurang lebih sekitar 4 tahun. (Pasal) 532, 535, dan 536 itu ancamannya kira-kira 4 tahun. Karena ini perbuatan serius jadi ancamannya serius," pungkas Yupen. (ant)

Berita Terkait

Megapolitan / Hanya Satu Kursi, PPP DKI Berbenah Diri

Politik / Jaman Gagas Buka Puasa Bersama 01 dan 02

Nasional / Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Politik / Prabowo Pantau Langsung Persiapan Gugatan

Megapolitan / Walhi: Penerbitan Izin di Masa Transisi Harus Diwaspadai


Baca Juga !.