Politik

Persepi Bukan Lembaga Resmi Negara, BPN Enggan Ladeni

Redaktur: Ali Rahman
Persepi Bukan Lembaga Resmi Negara, BPN Enggan Ladeni - Politik

Foto : Ilustrasi

indopos.co.id - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, enggam meladeni permintaan lembaga survei untuk buka-bukaan data terkait real count yang dilakukan BPN terhadap lebih dari 600 ribu tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia.

"Mereka (lembaga survei yang melakukan quick count, red) bukan lembaga resmi negara. Ngapain kita ladeni," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Arief Poyuono, saat dihubungi INDOPOS, Sabtu (20/4/2019).

Dia juga mengomentari Ketua Dewan Etik. Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) Hamdi Muluk, terkait penghitungan suara.

Menurutnya, apa yang dilakukan BPN bukanlah survei. "Kita melakukan real count. Bukan survei. Sekarang C1 sudah lebih dari 600 ribu TPS dari seluruh Indonesia. Saksi kami mengirimkan data ke BPN. Memfoto hasil C1 dikirim ke kami," ujar Arief.

Dia kemudian balik bertanya, relawan lembaga survei itu jumlahnya banyakan mana dengan relawan BPN. Pihaknya juga tidak percaya dengan lembaga survei itu. "Kita punya sistem. Kita real count, bukan quick count. Kita juga tidak
tahu apakah mereka mengambil random dari mana," pungkas Arief.

Sementara itu, panitia acara Expose Data Hasil Quick Count Pemilu 2019 oleh Anggota Persepi, Ali imron mengatakan, pihaknya memang tidak mengundang resmi BPN untuk hadir. "Diundang resmi tidak," ujarnya, Sabtu (20/4/2019). (dai)

Berita Terkait

Headline / Berharap Prabowo dan Jokowi Foto Berangkulan

Headline / Sore Ini, BPN Ajukan Gugatan ke MK

Megapolitan / Mayoritas Tersangka Kerusuhan Pengangguran

Nasional / Polisi Tambah Kawat Berduri di Depan Bawaslu


Baca Juga !.