Ini Maksud Surat BPN ke Bawaslu dan KPU

indopos.co.id – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Isinya, meminta kedua lembaga itu mengambil langkah tegas untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

“Kami meminta KPU dan Bawaslu tegas menciptakan Pemilu yang jujur dan adil, mencermati situasi serta keadaan di lapangan setelah Pemilu dan aduan maraknya kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara,” kata Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

Dia mengatakan, surat tersebut telah ditandatangani Ketua dan Sekretaris BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso dan Hanafi Rais. Hashim mengatakan, Ketua Tim Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria pada Jumat (19/4) malam telah bertemu dengan komisioner Bawaslu untuk menindaklanjuti surat tersebut. “Sabtu siang, mereka bertemu dengan pimpinan KPU untuk menindaklanjuti surat tersebut,” ungkap dia.

Pihaknya, beber Hashim, telah menemukan 1.200 kasus dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di tempat pemungutan suara (TPS). Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan menambahkan, berdasarkan data terbaru, jumlah kasus dugaan kecurangan yang ditemukan BPN hingga Sabtu (20/4/2019) siang sebanyak 1.261 kasus.

Temuan di lapangan terkait dugaan kecurangan tersebut antara lain, manipulasi jumlah suara dan surat suara sudah tercoblos sebelum pemungutan suara. Dia mengaku prihatin dengan adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran Pemilu yang seolah-olah dibiarkan. (ant)

Komentar telah ditutup.