Nasional

Tak Lazim, Mendagri Pelajari Mundurnya Dahlan

Redaktur: Riznal Faisal
Tak Lazim, Mendagri Pelajari Mundurnya Dahlan - Nasional

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Foto: Syamsiah Tandjung/INDOPOS

indopos.co.id - Pengunduran diri Dahlan Hasan Nasution dari jabatannya sebagai Bupati Mandailing Natal  menuai polemik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai alasan mundurnya sang bupati kurang tepat.

"Kita pelajari dan panggil yang bersangkutan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami akan komunikasikan dengan Pemprov Sumut untuk fasilitasi," kata Tjahjo usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Tak hanya itu, Tjahjo menilai, alasan Dahlan untuk mundur dipandang tidak lazim. Menurut Tjahjo, alasan tersebut, bisa mencederai amanat masyarakat Mandailing Natal yang telah memilih Dahlan sebagai kepala daerah secara langsung. Pasalnya, masa jabatan Dahlan akan habis sebagai Bupati Mandailing Natal pada Juni 2021.

Dia mempertanyakan alasan mundurnya Dahlan karena hasil Pemilu di daerahnya yang tidak sesuai keinginan. Padahal, menurut Tjahjo, Dahlan merupakan kepala daerah yang cukup berhasil.

"Karena politis saja. Padahal, dia didukung oleh 3 partai untuk menjadi kepala daerah, kan merupakan proses yang panjang. Kan merupakan amanah dari masyarakat, kok hanya karena itu saja," ujar Tjahjo.

Surat pengunduran diri Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution itu tertanggal 18 April 2019 dengan nomor surat 019.6/1214/TUMPIM/2019. Surat tersebut ditujukan kepada Presiden RI d.p Menteri Dalam Negeri.

Dalam surat itu, Dahlan menuturkan, bahwa pelaksanaan pemilu di Madina Sumut berjalan lancar, aman dan terkendali. Namun, hasilnya sangat mengecewakan dan tidak seperti yang diharapkan.

Mendagri mengatakan surat tersebut salah alamat, karena seorang bupati yang hendak mengundurkan diri harus mengajukannya ke DPRD, kemudian hasilnya diserahkan kepada gubernur.

"Secara prosedural, alamat surat ini tidak tepat. Harusnya ditujukan kepada DPRD Mandailing Natal untuk selanjutnya diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumatera Utara," terang Tjahjo.

Proses administrasi pengunduran diri kepala daerah diatur Undang-Undang Pemerintah Daerah. Mekanismenya ialah surat pengunduran diri bupati diserahkan ke DPRD. Selanjutnya, pimpinan DPRD mengadakan rapat paripurna untuk mengumumkan pengunduran diri tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (yah)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Mendagri: Tak akan Hambat Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Nasional / Mendagri Akui Alokasi Dana Masih ada Kendala dan Masalah

Megapolitan / Kursi Wagub DKI Masih Kosong, Ini Kata Tjahjo

Nasional / Mendagri: ASN Bolos Kena Skorsing, Dipotong Tunjangan

Nasional / Mendagri Pimpin Langsung Upacara Pemakaman Hari Sabarno

Megapolitan / ASN Bogor Masih Menunggu THR


Baca Juga !.