Politik

Sebaiknya Pileg dan Pilpres Dipisah

Redaktur: Riznal Faisal
Sebaiknya Pileg dan Pilpres Dipisah - Politik

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Foto: Charlie Lopulua/INDOPOS

indopos.co.id - DPR RI diminta segera melakukan evaluasi Pemilu 2019. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, ada banyak masalah yang terjadi di hari pemungutan suara Pemilu 17 April 2019. Seab itu, dia mendorong DPR RI agar melakukan evaluasi bersama pemerintah.  

"Perlu dievaluasi mana penyebab kekacauannya masalahnya, apakah karena kebersamaannya atau persiapan KPU tidak matang," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/4/2019). 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itupun mengutip KPU yang menyampaikan ada 2.250 TPS yang tidak bisa menyelenggarakan pencoblosan tepat pada 17 April. Ia juga mengutip Bawaslu yang menyebut ada lebih dari 5.400 KPPS yang diduga melakukan pengarahan kepada pemilih untuk memilih calon tertentu.  

Jika awalnya Pilpres dan Pileg dilaksanakan serentak dengan maksud menghemat biaya, kata Hidayat, maka hal itu perlu dievaluasi juga karena harapan tersebut tidak tercapai. "Sekarang ini Pileg dan Pilpres dicampur dibarengkan seperti ini keinginan untuk menghadirkan biaya yang lebih rendah penghematan juga tidak tercapai," tuturnya. 

Menurut Hidayat, penyelenggaraan Pemilu serentak membuat publik fokus pada Pilpres dan tidak mencermati para Caleg di Dapil mereka. "Publik dan media selalu fokus pada Pilpres, tidak dicermati para Caleg ini bagaimana kualitasnya siapa mereka, sehingga belum terjadi penilaian yang objektif yang serius," pungkasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron punya pendapat yang berbeda. Dia tidak setuju mengevaluasi penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu. Namun, lebih kepada teknis penyelenggaraan Pemilu.  Ini lantaran jatuhnya banyak korban, dari petugas KPPS yang meninggal hingga personel kepolisian.

Herman mengaku, penyelenggaraan Pemilu menjadi berat salah satu penyebab utamanya lantaran Pemilu presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD digelar serentak. Maka itu, DPR pun akan mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu kembali digelar terpisah.

"Mungkin sebaiknya Pileg dan Pilpres dipisahkan," kata politikus Partai Demokrat itu kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/4/2019).

 Dalam kaitan tersebut, sambung Herman, UU Pemilu pun diwacanakan untuk direvisi. Dia meminta, teknis pelaksanaan pemungutan suara untuk dievaluasi. 

Herman mengungkapkan, DPR sudah meminta penyelenggara Pemilu untuk melakukan simulasi terkait waktu pencoblosan dan perhitungan suara, sehingga waktu kerja dan beban kerja dapat terukur. 

"Permintaan ini terkait UU Pemilu dan peraturan turunannya yang wajib selesai hari itu juga. MK sempat mengeluarkan putusan yang menambah 12 jam, namun dengan syarat berturut-turut tanpa jeda. Petugas KPPS pun tetap harus mengebut penghitungan lima surat suara yang dicoblos," paparnya.

Menurut Herman, Komisi II juga telah meminta KPU menyediakan honor, insentif dan asuransi yang memadai bagi para anggota KPPS. Pasalnya, dengan adanya lima pemungutan suara, tugas KPPS tidak bisa dianggap ringan. "Kami telah usulkan insentif atau honor yang memadai dan asuransi untuk penyelengara pemilu," ucap Herman. (aen)

Berita Terkait


Baca Juga !.