Megapolitan

Harus Win-Win Solution, Skema Kerja Sama Sembilan Megaproyek Belum Jelas

Redaktur:
Harus Win-Win Solution, Skema Kerja Sama Sembilan Megaproyek Belum Jelas - Megapolitan

Ilustrasi Foto

indopos.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menggenjot pembangunan di wilayah DKI. Salah satunya melalui sembilan mega proyek yang saat ini tengah dirancang.

Sembilan mega proyek tersebut antara lain pengembangan transportasi publik, penanganan sampah, penyediaan air bersih, dan pembangunan tempat tinggal sekitar 600 ribu uni kepada warga Jakarta. Proyek-proyek ini ditarget rampung pada 2030 mendatang.

Seluruh proyek yang diestimasi menelan biaya Rp 571 triliun. ”Sembilan mega proyek ini semuanya diprioritaskan,” ujar Kepala Bidang Penanaman Modal DKI Jakarta Iyan Murdian kepada INDOPOS, Senin (22/4/2019).

Meski, ia belum mengetahui secara rinci, skema pengerjaan dari sembilan mega proyek tersebut. Karena, pembahasannya masih dipersiapakan oleh masing-masing dinas terakit. Kemudian, akan dibahas secara internal oleh Gubernur DKI Jakarta. ”Persiapannya misalkan saja untuk jalur Light Rail Transit (LRT) atau Moda Raya Terpadu (MRT) fase kedua sudah dalam kajian oleh pelaksana proyek PT Jakpro dan PT MRT Jakarta,” bebernya.

Salah satu cara pemprov mengerjakan sembilan proyek tersebut adalah dengan menggaet pihak swasta. Strategi ini mulai dilakukan dengan pembentukan Jakarta Investment Center (JIC). Dia menuturkan, dalam kerja sama nanti, Pemprov DKI belum menentukan skema. Namun, saat ini kajian-kajian untuk skema kerja sama tersebut sudah mulai dilakukan.

Lebih jauh Iyan mengungkapkan, ada dampak besar yang dirasakan masyarakat Jakarta pada pelaksanaan sembilan mega proyek tersebut. Salah satunya peningkatan layanan Pemprov DKI untuk masyarakat meningkat.

Kemudian, ada dampak domino dengan meningkatnya lapangan kerja. ”Ada juga pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan realisasi investasi di DKI yang meningkat,” katanya.

Dia menyebutkan, beberapa dampak pelaksanaan sembilan mega proyek terus dilakukan. Hal itu dilakukan dalam pembahasan rancangan. Contohnya pada skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ada lima aspek yang harus dipenuhi Selain aspek finansial, kelembagaan hingga aspek hukum, ada aspek dampak lingkungan yang harus dipenuhi. ”Dampak sosial yang bersentuhan, misalnya program ITF sampah. Kan ada pengelolaan sampah yang berdampak langsung pada lingkungan, seperti lalu lintas hingga bau yang muncul,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemprov DKI sebelum dilaksanakan. Apabila sembilan mega proyek tersebut masuk dalam statregis nasional.

Maka harus ada langkah pengamanan.
Salah satunya, adalah mega proyek tersebut melanggar tata ruang atau tidak. Kemudian, daya dukung atau daya tampung lokasi hingga izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). ”Banyak proyek-proyek besar tidak memakai izin AMDAL. Main by pass, sehingga banyak masalah muncul. Seperti belum lama ini, ada persoalan banjir karena LRT dan jalan tol. Hal-hal seperti ini harus dicermati,” ungkapnya.

Lebih jauh Yayat menegaskan, pada proses pembebasan lahan untuk mega proyek juga harus diantisipasi, agar tidak menimbulkan konflik. Kemudian juga memperhatikan waktu pengerjaan. Sehingga, tidak menimbulkan dampak seperti kemacetan dan masalah baru terhadap lingkungan. ”Koordinasi juga harus dilakukan baik antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Tapi apabila ini proyek DKI, Pemprov harus memperhatikan bagaimana kerja sama dengan pihak lainnya,” katanya.

Hal tersebut, dikatakan Yayat dengan melakukan pendekatan terintegrasi. Sehingga setiap masalah yang akan muncul bisa diatasi dengan baik. Disinggung soal skema kerjasama dalam sembilan mega proyek tersebut, Yayat menilai harus ada kejelasan. Terutama dengan siapa Pemprov DKI bermitra.

Kemudian dengan skema pembangunan infrastruktur dengan non-APBN misalnya, menurut Yayat harus dibangun skemanya sebelum pelaksanaan mega proyek. ”Jadi bangun skema kerja sama saja. Bisa dimandatkan ke BUMD, atau kerja sama dalam penanganan kawasannya atau bisa saja kerjasama dalam sumber pembiayaannya. Skema harus win-win solution,” tegasnya.

Dengan demikian, dengan pelaksanaan sembilan mega proyek tersebut Pemprov DKI tidak hanya mendapatkan masalahnya saja, tanpa mendapatkan nilai manfaat secara menyeluruh. Padahal, nilai anggaran yang dikeluarkan sudah banyak. ”Skema kerjasama ini, saran saya pemprov harus diwakili oleh pihak tertentu. Apakah itu BUMN atau BUMD, dan harus jelas kemampuan dan kapasitasnya. Sehingga tidak muncul beban baru pada penanganan kawasan di kemudian hari,” ujarnya.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Syaiful Jihad, menilai proyek investasi memang positif untuk kemajuan kota. Namun, tetap harus dikaji secara mendalam sebelum dilaksanakan.

Syaiful mengatakan, dari catatan JPS, pengerjaan mega proyek ini belum disosialisasikan secara maksimal. Buktinya, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program tersebut. ”Hal ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi Pemprov DKI Jakarta, yang harus segera dibenahi,” tegasnya.

Lebih lanjut, pemprov juga semestinya kompak dengan DPRD dalam memulai sebuah program. Apalagi hal ini menyangkut investasi. ”Agar tidak ada persoalan di kemuadian hari, eksekutif dan legislatif harus kompak,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku mendukung program sembilan mega proyek Pemprov DKI Jakarta. Tentu saja, ia mengingatkan, harus ada perencanaan matang sebelum pelaksanaan program tersebut dilakukan. Karena, hal itu berdampak besar pada implementasi program. ”Kalau perencanaan program kurang matang, kita sering menemukan implementasinya tidak sesuai dengan tujuan awal,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan, pelaksanaan sembilan mega proyek harus berkelanjutan. Sehingga, program tidak hanya parsial saja. “Manfaat mega proyek bisa dirasakan kalau berkesinambungan juga dengan program sebelumnya,” ungkapnya.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, mengaku sejak awal mendorong pemprov untuk memberi kemudahan pada investasi. Bahkan, beberapa waktu lalu, pihaknya sudah meminta Pemerintah Provinsi tidak menghalangi rencana pihak swasta berinvestasi pada pengolahan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat menjadi energi listrik.

Imbauan tersebut disampaikan Bestari setelah menilai Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terkendala dalam merealisasikan penawaran dari swasta. Kondisi ini disebabkan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) masih dibahas oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta. ”Ya nanti DPMPTSP disuruh cepat cari payung hukum, jangan ada penghalangan terhadap investasi atau hal-hal yang baik,” kata Bestari.

Hingga kini sudah 30 perusahaan berniat melakukan pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Akan tetapi khusus untuk di TPST Bantar Gebang, hanya ada lima korporasi yang melalukan penawaran. Salah satunya penawaran untuk menghasilkan listrik 165 MegaWatt dari PT Multi Energi Terbarukan (PT MET).

Lewat teknik thermochemical melalui quasy pyrolysis, MET mengklaim dapat mengolah sampah di atas areal seluas 110 hektare itu sehingga meningkatkan nilai tata kelola sampah menjadI energi listrik.

Menurut dia, rencana itu sudah baik karena tidak membebani APBD DKI Jakarta. Selain itu, daripada sampah di sana tetap jadi beban, maka lebih baik diolah dan diubah menjadi energi listrik. ”Kalau kayak gitu pihak ketiganya akan kita arahkan untuk paparan saja di Komisi D. Bisa jadi seperti apa itu sampahnya. Baru itu kita dorong supaya dinas bisa memfasilitasi dengan baik,” ujarnya.

Selama ini, lanjut Bestari, tidak ada pihak ketiga yang mampu maksimal melakukan pemusnahan sampah di Bantargebang. Komisi D DKI Jakarta pun berharap sampah di sana dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak.

”Nanti pada rapat kerja Komisi D bisa kita tanyakan. Ini bagus bisa kami tanyakan, apakah memang ada teknologi yang bisa diterapkan di sana untuk kemudian semuanya itu jadi ada kemanfaatan. Ini kan tujuannya kemanfaaatan. Jadi tidak ada yang terbuang," ujarnya. (wok/nas)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / YLBHI Nilai Penerbitan IMB Pulau D Tak Perhatikan Banyak Aspek

Megapolitan / Rusunawa Pasar Rumput Sedikit Lagi Rampung

Megapolitan / Pemprov Data Ulang Cagar Budaya di Jakarta

Megapolitan / Jakarta Berkontribusi pada Inflasi Nasional


Baca Juga !.