Data Ulang Permukiman Warga

indopos.co.id – Kebijakan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang semula diberikan kepada warga yang memiliki rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) senilai kurang dari Rp 1 miliar, akan berakhir tahun ini.

Terhitung mulai 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali membebankan pajak kepada setiap rumah warga.Keputusan tersebut berlaku sejak Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa, rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar.

Sehingga, peraturan tersebut secara langsung menganulir kebijakan mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tertuang dalam Pergub Nomor 259 Tahun 2015.

Dalam kebijakan itu, Anies menetapkan batas waktu kebijakan Ahok sampai akhir 2018. Sebelum akhirnya seluruh warga ibu kota yang memiliki tanah maupun bangunan kurang dari Rp 1 miliar wajib untuk membayar PBB-P2 pada 2020 mendatang.

Anies mengaku, keputusan tersebut merujuk pada keadilan terhadap seluruh warga Jakarta. Sebab diketahui, banyak rumah tinggal yang nilainya kurang dari Rp 1 miliar justru berubah menjadi tempat komersial, seperti kost atau kontrakan.

Oleh karena itu, batas waktu pemberlakuan Pergub Nomor 25 Tahun 2018 baru akan dilakukan pada tahun 2020 setelah pemprov mengevaluasi nilai pajak dari permukiman dan gedung di wilayah di Ibu Kota. ”Itu berakhir di tahun ini. Kita akan kaji, data ulang yang ada di DKI Jakarta. Jadi banyak sekali informasi tentang bangunan kita yang tidak akurat,” katanya kepada wartawan di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (22/4/2019) siang.

Pendataan permukiman tersebut, diyakinkannya bakal menggambarkan perubahan wilayah komersial. Sehingga rumah yang dijadikan tempat usaha tetap akan dibebankan pajak walau memilki NJOP kurang dari Rp 1 miliar.

Sedangkan rumah tinggal yang berada di wilayah komersial hanya akan dibebankan pajak rumah tinggal. Tidak mendapatkan tambahan pajak seperti yang terjadi saat ini. ”Tapi juga kita tidak ingin ada rumah tinggal di wilayah komersial diperlakukan sebagai komersial, itu juga tidak adil. Kita tidak ingin membebani pajak pada saat ini kebijakannya status quo,” tegasnya. (ibl)

Komentar telah ditutup.