Megapolitan

Pembatasan Plastik Bikin Resah

Redaktur:
Pembatasan Plastik Bikin Resah - Megapolitan

SOLUSI-Pekerja menjemur sampah plastik yang telah dicacah di Fasilitas Daur Ulang Sampah Plastik di kawasan Cipayung, Jakarta. Foto: Galih Pradipta/ANTARA

indopos.co.id - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengurangan sampah plastik, termasuk pembatasan penggunaan kantong plastik rupanya dipertanyakan kalangan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Mereka mengaku bingung berjualan apabila tidak diizinkan menggunakan kantong plastik. Salah satunya pedagang siomay sepeda, Indra di Jalan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat.

Dirinya mengaku, plastik menjadi andalannya untuk mengemas siomay yang dijualnya. ”Kita hari-harian ya pakainya plastik, plastik kiloan sama kresek ini buat yang bungkus. Nah kalo nngak boleh pakai plastik gimana?” tanyanya menunjukan kantong plastik miliknya, Senin (22/4/2019).

Serupa, pedagang Mie Ayam Sabang, Wahyu yang satu pangkalan dengan Indra mempertanyakan hal serupa. Walaupun diakuinya mie ayam dapat dibungkus dengan kertas nasi atau styrofoam, tetapi kuah dan kantong jinjing, sambungnya, tetap harus menggunakan plastik. ”Harus pake kantong plastik, nggak bisa kalo nggak,” akunya.

Dirinya pun mempertanyakan sosialisasi atas peraturan tersebut. Mengingat dirinya maupun PKL lainnya yang berada di sepanjang Jalan Sabang belum mengetahui kebijakan yang bakal dilahirkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan itu. ”Apa cuma untuk retail modern, pedagang pasar atau semuanya? Kita sama sekali nggak tahu, jangan sampai kalau kita pakai plastik nanti malah kena denda,” ujarnya.

Sebelumnya, walau belum disahkan Gubernur DKI, Anies Baswedan, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Rahmawati menyebutkan, sosialisasi telah dilakukan pihaknya di seluruh pasar di bawah pengelolaan Perusahaan Daerah (Perumda) Pasar Jaya serta pasar swalayan di wilayah ibu kota.

Sosialisasi meliputi isi dari pergub serta sanksi yang bakal dibebankan kepada pedagang maupun retailer apabila menyertakan kantong plastik dalam setiap transaksi. Sanksi yang bakal diberikan antara lain denda sebesar Rp 5 juta atau pencabutan izin usaha. ”Sanksi tertulis dalam pergub, denda paling tinggi Rp 5 juta dan pencabutan izin usaha,” ujarnya.

Denda tersebut, lanjutnya, guna memastikan pergub dipatuhi dengan baik. Sebaliknya, bagi pedagang maupun retailer yang patuh akan mendapatkan insentif berupa keringanan pajak. ”Sosialisasi lanjutan akan dilakukan selama enam bulan mendatang setelah peraturan disahkan. Jadi saat ini kita masih terus sosialisasikan gerakan bebas kantong plastik ini,” tandasnya. (ibl)

Berita Terkait

Megapolitan / Ibu Kota Waspada Banjir Kiriman

Megapolitan / Bermimpi Minum Air Kali Ciliwung

Megapolitan / Ribut-Ribut soal Istilah, Disebut Mengalami Pergeseran Makna

Megapolitan / Tata Trotoar di Kawasan Prioritas


Baca Juga !.