Headline

Viral, Komisi II DPR Ungkap Kemenkeu Tolak Anggarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk Petugas Pemilu

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Viral, Komisi II DPR Ungkap Kemenkeu Tolak Anggarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk Petugas Pemilu - Headline

BELA YANG BENAR-Wakil Ketua Komisi II DPR RI Komisi IX Nihayatul Wafiroh dan postingannya yang viral di medsos.FOTO:IST

indopos.co.id - Kasus meninggalnya puluhan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam tugas pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sungguh membuat miris. Betapa tidak, para petugas tersebut ternyata belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Komisi IX Nihayatul Wafiroh mengunggah statutus di media sosial (medsos) ternyata pihaknya pernah meminta KPU dan Bawaslu dalam rapat dengar pendapat agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tujuannya untuk mengalokasikan anggaran pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada penyelenggara pemilu di tingkat daerah dan badan ad hoc.

”Saya dulu pernah memutuskan untuk meminta agar semua penyelenggara pemilu mulia pusat hingga lapangan diberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang di dalamnya untuk asuransi kecelakaan dan kematian, sayang ditolak kemenkeu,” ungkap Ninik, panggilan Nihayatul Wafiroh, dalam akun medsosnya.

Kutipan penyataan Ninik berikut lampiran surat keputusan rapat dengar pendapat tertanggal 9 Januari 2019 tersebut viral di medsos.

Saat dikonfirmasi, Ninik mengaku postingan tersebut memang benar dibuat olehnya. ”Ya kami Komisi II sudah mengusulkan agar penyelenggara pemilu mulai pusat sampai lapangan, hal ini karena pertimbangannya,1. Kasus dari tahun ke tahun pasti ada petugas pemilu yang meninggal, 2. Letak geografis indonesia yang sangat berbahaya, 3. Sistem pemilu 2019 yg lebih menantang. Namun pengajuan tersebut ditolak Kemenkeu,” ungkapnya.

Sementara itu KPU RI merilis 91 petugas KPP meninggal dunia dalam tugas penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu 2019. Rata-rata penyebab meninggal karena kelelahan akibat beban kerja yang sangat berat. KPU pun mengajukan santunan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp 30-36 juta untuk ahli waris.(dni)

Berita Terkait

Megapolitan / KPU Se-DKI Salat Ghaib untuk KPPS Gugur dalam Tugas

Daerah / Tujuh Petugas KPPS dan Dua Linmas di Lampung Meninggal

Daerah / Petugas KPPS Harus Diasuransikan

Megapolitan / Di Kota Bogor, Dua Petugas KPPS Gugur dalam Tugas


Baca Juga !.