Usai Ditetapkan Tersangka Korupsi, Kementerian BUMN Hormati Proses Hukum Dirut PLN

indopos.co.id – Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir sebagai tersangka baru kasus PLTU Riau-1 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini seperti disampaikan pihak KPK, Selasa sore (23/4/2019).

Sekretaris Kementerian (Sesmen) BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan, dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN terus meminta agar semua kegiatan BUMN berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

“Kementerian BUMN pun terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar dan berimbang sebagai wujud oganisasi yang menghormati hokum,” ujar Apriyanto seperti dilansir Humas Kementerian BUMN dalam whatsapp (WA) Group Media-BUMN, Selasa malam (23/4/2019).

Selanjutnya Kementerian BUMN, kata Apriyanto, meminta manajemen PLN untuk tetap melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

“Kementerian BUMN menghormati azas praduga tak berasalah, dan bersama PT PLN siap bekerja sama dengan KPK dalam menangani kasus ini. Kementerian BUMN melalui Biro Hukum akan mendalami bersama PLN atas penetapan ini,” ujarnya.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro yang juga duduk sebagai Dewan Komisaris PT PLN angkat bicara soal ditetapkannya Dirut PLN Sofyan Basir sebagai tersangka baru kasus PLTU Riau-1 oleh KPK.

“Kementerian BUMN akan menyelidiki lebih jauh terlebih dahulu penetapan tersangka itu. Pertama, dari Biro Hukum kita akan klarifikasi benar tidaknya penetapan tersebut. Tapi kalau itu betul saya kira, kita akan tetap klarifikasi dan cek. Karena kalau tersangka maka sementara akan diberhentikan,” kata Aloysius, seperti dilansir media online.

Pada prinsipnya Kementerian BUMN prihatin akan adanya kasus di PLTU Riau-1. Untuk itu evaluasi harus dilakukan. “Kalau evaluasi terus terang saja, setiap ada kejadian itu kita evaluasi. Itu senantiasa kita lakukan dan selalu melihat ke dalam untuk melalui self correction. Kita juga mempunyai kantor akuntan publik dan seterusnya. Ya inilah, kita sama sama prihatin,” ungkapnya terpisah.

Pihaknya menyesalkan kejadian seperti ini. Harapannya tentu tidak ada yang terlibat KKN seperti itu. Ia berharap koreksi akan terus dilakukan sehingga ke depan seluruh BUMN bisa terbebas dari jerat yang tidak seharusnya.

“Yang jelas, kita terus akan bicarakan, SOP, semua jelas. Kasus yang terakhir ini tentu kita mengedepankan juga azas praduga tak bersalah, itu harus tetap kita junjung,” pintanya.

Wakil Ketua KPK Satu Situmorang mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat ke rumah Sofyan Basir, terkait pemberitahuan status tersangka. “Sebagai bentuk pemenuhan hak tersangka, pagi ini KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan tersangka SFB (Sofyan Basir) ke rumah tersangka,” ujar Saut dalam jumpa pers di gedung KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

KPK menduga, Sofyan Basir membantu Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR menerima hadiah atau janji dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1. Diduga Sofyan Basir melakukan sejumlah pertemuan.

“Dalam pertemuan-pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal terkait proyek PLTU Riau-1 yang akan dikerjakan perusahaan Johanes Kotjo seperti, SFB menunjuk perusahaan Johanes Kotjo untuk mengerjakan proyek PLTU Riau -1,” tuntasnya. (ers)

Komentar telah ditutup.