Nasional

KPU Kapok Gelar Pemilu Serentak

Redaktur: Darul Fatah
KPU Kapok Gelar Pemilu Serentak - Nasional

Foto : Ilustrasi

indopos.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menilai, pelaksanaan pemilu serentak dengan lima surat suara cukup pada Pemilu 2019 saja. Sebab tidak efektif dan di luar kapasitas. "Cukup sekali pemilu serentak yang seperti ini. Dengan menyertakan lima surat suara atau lima kelompok pemilihan, sudah terbukti paling tidak saat ini melebihi kapasitas," ujar Viryan Aziz di gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Ia mengusulkan, ke depan menggunakan pendekatan pengelompokan pemilu menjadi pemilu nasional dengan kelompok pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI dan DPD. Lalu, pemilu lokal dengan dua pilihan, pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur, wali kota dan bupati digabung menjadi satu, serta dipilah misalnya tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. "Tentunya ini perlu kajian yang mendalam. Kalau tidak, sebagai awalan untuk melihat ke depan tentunya ini patut dipertimbangkan," kata Viryan.

Menurut dia, pemilu sebaiknya bukan dilihat secara terpisah dengan pilkada. Tetapi sudah saatnya pilkada juga dianggap sebagai rezim pemilu. Dengan begitu, kata dia, regulasi yang disusun sebaiknya terkait berapa pemilihan yang dapat dilakukan bersamaan atau tidak.

Selain itu, ia mengatakan, salah satu evaluasi soal pengaturan pemilih yang dapat menggunakan hak pilih. Hal tersebut terkait adanya perubahan penggunaan e-KTP saja, kemudian ditambah dengan suket. Akibat putusan MK itu, sebagian pemungutan suara ulang disebabkan adanya pemilih yang belum memiliki e-KTP, kemudian diperbolehkan memilih dengan suket.

Selanjutnya, masalah juga muncul dari pemilih yang memiliki e-KTP dan memilih di tempat lain, tetapi tidak memiliki A5. "Ini penting untuk menjadi bagian dikritisi karena menghasilkan permasalahan sendiri pada hari pemungutan suara," tutur Viryan. Usai pemilu yang diperkirakan pada Oktober 2019, ia mendorong DPR dan pemerintah mengevaluasi regulasi teknis untuk pemilu dan pilkada dibuat secara bersamaan. (ant)

Berita Terkait

Nasional / Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Politik / Prabowo Pantau Langsung Persiapan Gugatan

Megapolitan / Walhi: Penerbitan Izin di Masa Transisi Harus Diwaspadai

Politik / Bara JP: Tak Perlu Protes dengan Cara Jalanan


Baca Juga !.