Nasional

Tak Umumkan Hasil Penghitungan Suara, PPS Terancam Pidana

Redaktur: Darul Fatah
Tak Umumkan Hasil Penghitungan Suara, PPS Terancam Pidana - Nasional

indopos.co.id - Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tidak mengumumkan salinan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya terancam pidana. Hal ini dibernakna Komisioner Divisi Penindakan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Puadi.

"Ketentuan Pasal 391 mengatakan bahwa PPS wajib mengumumkan salinan hasil penghitungan suara. Kemudian ketentuan pidananya ada di Pasal 508 yang intinya kalau kemudian PPS tidak mengumumkan salinan sertifikat ini ada aturan mainnya," kata Puadi di kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara.

Dalam Pasal 391 Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilihan Umum, memuat tentang kewajiban PPS mengumumkan salinan hasil penghitungan suara. Pasal tersebut berbunyi: “PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum."

Sementara itu, pada Pasal 508 memuat sanksi yang diberikan kepada penyelenggara, jika salinan tersebut tidak ditempel di tempat umum, seperti kantor desa atau kelurahan. Pasal tersebut mengatakan, setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Sanksi terhadap PPS itu akan dikenakan dengan dua mekanisme, yaitu temuan dari pengawas Bawaslu atau laporan dari masyarakat. Masyarakat yang melaporkan juga harus menyertakan bukti seperti foto yang menunjukkan tidak ada pengumuman hasil penghitungan suara yang dipasang di tempat umum, serta alasan mengapa PSS terkait tidak mengumumkan hasil perhitungan suara tersebut. (ant)

Berita Terkait

Nasional / Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Politik / Prabowo Pantau Langsung Persiapan Gugatan

Megapolitan / Walhi: Penerbitan Izin di Masa Transisi Harus Diwaspadai

Politik / Bara JP: Tak Perlu Protes dengan Cara Jalanan


Baca Juga !.