Megapolitan

Manfaatnya Diperluas, Bukan Direvisi

Redaktur:
Manfaatnya Diperluas, Bukan Direvisi - Megapolitan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: Net

indopos.co.id – Gubernur DKI Jakarta menjawab soal revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 259 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk hunian di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp 1 Miliar.

Dia membantah mencabut ketentuan menggratiskan PBB dengan Pergub Nomor 38 Tahun 2019. ”Kita bukan mencabut, tapi memperluas cakupan kebijakan pembebasan PBB untuk hunian dengan NJOP Rp 1 Miliar,” ujar Anies Baswedan di Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Anies menyebutkan, perluasan cakupan tersebut ditargetkan kepada orang-orang yang memberikan jasa kepada bangsa dan negara seperti pahlawan nasional, guru, dosen, tenaga pendidik baik negeri dan swasta dan para pensiunan. ”Mereka semua orang-orang yang berjasa membuat kita maju, membuat bangsa cerdas,” ucapnya.

Penghargaan itu dibuktikannya sebagai bentuk keadilan atas seluruh warga DKI Jakarta, sehingga pembebasan PBB-P2 ditekankan Anies diberikan hanya kepada mereka yang berjasa. Tetapi belum mendapatkan apresiasi nyata dari pemerintah. ”Bangsa ini tercerdaskan karena peran para pendidik, karena itulah pendidik Jakarta kita berikan apresiasi penghormatan dengan mereka tinggal di masyarakat tanpa dikenai PBB,” papar Anies.

Pembebasan PBB-P2 kedua ditekankannya diberikan kepada para pahlawan kemerdekaan serta anak hingga cucu para veteran. Sedangkan alasan mengapa pembebasan pajak turut diberikan kepada keturunan para veteran diungkapkan Anies lantaran banyak dari mereka yang masih menempati rumah orangtuanya hingga saat ini.

”Lalu kedua adalah para pahlawan, para veteran, perintis kemerdekaan. Mereka-mereka yang memperjuangkan sehingga bisa merdeka, banyak dari mereka, anak cucunya yang masih menempati rumah mereka sendiri dan terpaksa harus menjual peninggalan orangtua karena rumah yang dulu biasa-biasa saja sekarang menjadi luar biasa mahal,” ujarnya.

Para pahlawan tersebut, ujar Anies adalah orang-orang yang berjasa dengan memperjuangkan kemerdekaan. Karena pajak, anak turunan mereka satu persatu meninggalkan rumah tinggalnya. Dia mencontohkan rumah Adam Malik di Menteng, sudah tidak lagi ditempati keluarganya.

Padahal, lanjut Anies mereka semua adalah para pahlawan yang berjasa bagi Jakarta. Semestinya, mereka tidak dibebankan pajak. Menurut Anies pembebasan pajak tersebut akan diberlakukan hingga tiga generasi. Sementara untuk ASN dan purnawirawan untuk dua generasi. ”Sampai anak mereka masih berhak menempati rumah tanpa dibebankan pajak,” ucapnya.

Pembebasan pajak untuk mereka, masih ujar Anies sebagai bentuk penghargaan kepada jasa-jasa mereka. Tanpa jasa mereka, mustahil kita merasakan kemerdekaan. ”Kebijakan pemberian pajak kepada para pejuang di rumah mereka itu seakan mengosongkan tempat itu dari para pejuang.

Mereka satu-satu berpergian karena mereka nggak mampu. Banyak mantan wakil presiden yang anak cucunya belum tentu bisa membayar pajak rumah yang dtinggali anak turunannya,” tambahnya.

Anies menggambarkan kondisi sejumlah keturunan tokoh nasional yang kini justru terbebani dengan sejumlah aset peninggalan orangtuanya. Seperti keluarga Adam Malik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat yang ditinggalkan karena pajak yang besar, belum lagi keluarga Ali Sadikin yang terbebani PBB-P2 hingga ratusan juta rupiah. ”Padahal bang Ali adalah orang yang sangat berjasa bagi Jakarta. Maka dari itu sekarang kita berikan pembebasan pada perintis kemerdekaan, pahlawan, veteran, mantan presiden-wakil presiden, mantan gubernur-wakil gubernur, purnawirawan TNI-Polisi, pensiunan ASN, semuanya kita berikan pembebasan PBB dan pembebasan itu berlaku sampai tiga generasi,” bebernya.

Bikin Video
Diberlakukannya Pergub Nomor 38 Tahun 2019, sebagai revisi Pergub Nomor 259 Tahun 2015, mendapat tanggapan dari banyak pihak. Atas konflik tersebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu langsung membuat video klarifikasi agar tidak terjadi kegaduhan. Video tersebut dibagikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta pada Selasa (23/4/2019) malam.

Anies menilai banyak terjadi kekeliriuan atas sejumlah pemberitaan penghapusan PBB-P2. ”Rumah yang nilainya di bawah Rp 1 miliar tetap bebas pajak. Jadi saya rasa ini penting diluruskan bahwa bukan saja (penghapusan rumah NJOP di bawah) Rp 1 miliar diteruskan, malah (Pemprov) Jakarta membebaskan tambahan bagi orang yang berjasa bagi republik dan Jakarta,” tegas Anies.

Oleh karena itu, Anies menegaskan, dispensasi pajak diberikan kepada para abdi negara sebagai bentuk penghargaan kepada mereka. Karena kemerdekaan dan kesejahteraan yang dinikmati masyarakat saat ini adalah buah dari kerja mereka. ”Yang menagihkan PBB siapa? negara yang didirikan orangtuanya membebani pajak kepada pejuang negeri ini karena itulah saya balikkan kebijakan itu. Ibu kota harus menjadi memulai kita menghargai para pendri republik, para pejuang republik dan kita lindungi mereka,” kata Anies dalam video.
Pemprov Keberatan

Komentar itu diterbitkan INDOPOS berujudul ’Data Ulang Permukiman Warga’ pada edisi Selasa (23/4/2019). Berita itu diprotes oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informastikan, dan Statistik. Melalui surat Nomor:1551/-079.3 yang terbit 23 April 2019, disebutkan bahwa jurnalis atau editor telah memasukkan opini pribadi ke dalam isi berita.

Pihak Pemprov DKI Jakarta meminta agar menyampaikan fakta yang keliru dalam waktu 1x24 jam. Dalam pemberitaan, dituliskan pada berita tersebut, kebijakan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang semula diberikan kepada warga yang memiliki rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) senilai kurang dari Rp 1 miliar, akan berakhir tahun ini.

Terhitung mulai 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali membebankan pajak kepada setiap rumah warga. Keputusan tersebut berlaku sejak Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa, rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar.

Mengacu pada Pasal 2A, Pergub Nomor 38 Tahun 2019, dijelaskan mengenai aturan pembebasan PBB-P2 dikecualikan terhadap objek pajak yang mengalami perubahan data wajib pajak karena peralihan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib pajak badan.

Selanjutnya mengacu pada Pasal 4A menyatakan, pembebasan PBB hanya berlaku sampai 31 Desember 2019. Namun, Gubernur Anies tidak memastikan penghentian kebijakan pembebasan PBB. ”Yang penting pada tahun 2019, itu tetap dibebaskan. Itu dulu yang penting,” ucap Anies di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia menuturkan, pihaknya tengah mendata ulang objek-objek pajak karena banyak yang dibebaskan pajaknya tidak sesuai dengan yang dilaporkan. ”Maka kami akan punya data lengkap, dari situ kami akan buat kebijakan tentang PBB yang komprehensif termasuk tempat-tempat yang disebut sebagai rumah tinggal, tetapi dalam praktiknya kegiatan komersial itu terjadi, kos-kosan, warung,” ucapnya. (nas/ibl)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / IMB Reklamasi, Melihat Aktivitas Pulau D di Teluk Jakarta

Megapolitan / Ditinggal Mudik, Penataan Kawasan Kemang Molor

Megapolitan / Penghapusan Operasi Yustisi Kependudukan di DKI Diapresiasi

Megapolitan / Kualitas Udara di Jakarta Buruk karena Polusi Kendaraan Bermotor

Megapolitan / Soal Mudik Gratis, Anies: Anggaran Itu untuk Pulang Pergi

Megapolitan / Pasca-Lebaran, Harga Kebutuhan Pokok di DKI Stabil


Baca Juga !.